jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menerima usulan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir menegaskan bahwa kajian dampak atas penyesuaian tersebut sedang berjalan.
Dalam penjelasannya pada konferensi pers APBN Kita pada Jumat, 13 November 2026, Amir menyampaikan bahwa Kemenkeu tengah mempelajari rencana itu secara mendalam. Ia menyebut, proses pengkajian dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk kondisi PTKP yang dinilai sudah tinggi saat ini.
Amir menjelaskan bahwa PTKP yang berlaku berada di angka 4,5 juta rupiah per bulan. Ia menempatkan angka tersebut dalam konteks perbandingan dengan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang sebesar 3,522 juta rupiah. Menurutnya, posisi PTKP tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata UMP 2026.
Pendekatan perbandingan juga dilakukan terhadap indikator kemiskinan. Amir menyebutkan bahwa PTKP saat ini tercatat 6,72 kali lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan demikian, ia memandang ukuran PTKP yang ada bukan hanya berada di atas sejumlah acuan ekonomi, tetapi juga memiliki jarak yang relatif lebar terhadap indikator kemiskinan.
Selain itu, Amir juga menyinggung perbandingan lintas negara. Ia menyatakan bahwa PTKP Indonesia juga lebih tinggi dibanding PTKP di negara-negara lain. Pernyataan ini menjadi bagian dari landasan argumentasi yang, menurutnya, membuat Kemenkeu perlu menelaah penyesuaian secara hati-hati sebelum mengambil keputusan.
Meski begitu, Amir menekankan bahwa Kemenkeu tidak berhenti pada penilaian awal. Menurutnya, kajian sedang dilakukan untuk memahami dampak dari rencana penyesuaian PTKP secara lebih menyeluruh. Ia juga menegaskan bahwa proses tersebut mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, bukan sekadar membandingkan angka.
Berita Terkait
Dengan posisi tersebut, Kemenkeu terlihat memilih untuk memastikan bahwa usulan yang datang—yang berasal dari koordinasi di level pemerintahan—diikuti dengan proses analisis kebijakan yang terukur. Amir menggambarkan penyesuaian PTKP sebagai isu yang membutuhkan pengkajian, terutama karena dasar perbandingan yang disebutnya menunjukkan PTKP saat ini sudah berada pada level yang relatif tinggi.
Pada akhirnya, pesan utama yang disampaikan Amir adalah bahwa rencana menaikkan batas PTKP masih berada pada tahap kajian dampak. Sambil menunggu hasil pengkajian, Kemenkeu menyatakan akan menilai implikasi dari penyesuaian yang diusulkan, dengan menjadikan perbandingan terhadap UMP 2026, garis kemiskinan, serta kondisi PTKP antarnegara sebagai bagian dari pertimbangan yang dibahas.
Langkah pengkajian ini juga memberi gambaran bahwa diskusi kebijakan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pergeseran batas PTKP, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap posisi PTKP saat ini. Dalam konferensi pers tersebut, Amir menempatkan angka-angka yang ia sebutkan sebagai alasan mengapa evaluasi yang sedang berlangsung perlu dilakukan secara mendalam, sebelum kebijakan dapat ditetapkan.
Amir juga menggambarkan bahwa proses pengkajian tersebut bukan sekadar menilai kenaikan nominal, melainkan menempatkan usulan penyesuaian PTKP dalam kerangka pembandingan yang sudah ia sebutkan. Dengan membahas besaran PTKP yang berlaku serta kaitannya dengan UMP 2026, Amir ingin menunjukkan bahwa ada konteks penghasilan yang harus dipertimbangkan saat kebijakan pajak diarahkan untuk memengaruhi rumah tangga.
Dalam penjelasan yang sama, Amir menegaskan bahwa rujukan terhadap garis kemiskinan dan jarak relatif PTKP terhadap indikator tersebut berfungsi sebagai batas kehati-hatian. Ia memandang, ketika jaraknya cukup lebar, maka perubahan kebijakan perlu dipahami dampaknya secara lebih komprehensif sebelum pemerintah menyepakati langkah berikutnya.
Selain itu, Amir menyebut perbandingan lintas negara sebagai bagian dari dasar pertimbangan. Menurutnya, apabila posisi PTKP Indonesia berada pada level yang lebih tinggi dibanding sejumlah negara lain, maka Kemenkeu perlu menelaah implikasinya dengan cermat. Dari sudut pandang itu, proses analisis dianggap penting agar keputusan yang diambil tetap berangkat dari evaluasi yang terukur.
Dengan demikian, Kemenkeu menempatkan rencana penyesuaian PTKP sebagai agenda kajian dampak yang masih berjalan, sambil menunggu hasil pengkajian yang lebih menyeluruh. Amir menyampaikan bahwa setelah kajian selesai, implikasi kebijakan akan dinilai menggunakan elemen-elemen perbandingan yang telah disebut, yaitu PTKP terhadap acuan upah, indikator kemiskinan, serta posisi relatif PTKP dibanding negara lain.
