jurnalistik.co.id – PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement atau MOPA pertama di Indonesia pada gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Kesepakatan ini diposisikan sebagai langkah untuk menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim dengan skema pembiayaan karbon internasional.
Penandatanganan MOPA tersebut dilakukan dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia. Melalui kerja sama ini, pendanaan karbon dari kolaborasi kedua negara diarahkan untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyebut penandatanganan MOPA sebagai bukti bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberi manfaat langsung bagi Indonesia. Menurutnya, pencapaian ini juga menjadi bentuk implementasi kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia.
Jumhur menegaskan, “Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Ia menambahkan pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon agar prosesnya berjalan dengan akuntabilitas yang jelas. Penyiapan tersebut mencakup sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk mencegah penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Di pihak Norwegia, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyampaikan kolaborasi ini merupakan salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia. Aasland menyebut program tersebut ditujukan mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Sigrun menyatakan, “Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar. Inilah tujuan utama kolaborasi ini, dan hari ini kita membuktikan bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan dalam praktik nyata,” ujar Sigrun.
Berita Terkait
Dalam skema yang dijalankan, Indonesia akan menerapkan Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi. Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk proyek yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).
Aasland juga menyampaikan pendanaan karbon akan diarahkan untuk mendukung proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial. Termasuk di dalamnya proyek yang memerlukan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menempatkan kerja sama ini sebagai bagian penting dari upaya PLN menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata. Melalui mekanisme pembiayaan karbon internasional, PLN dipandang dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari penurunan emisi.
Suroso menyampaikan, “Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025-2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76% berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Ia juga menambahkan, sejak COP30 PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar US$ 2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan US$300 juta dolar AS dalam pembiayaan proyek energi yang hampir memasuki financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambah Suroso.
Lebih lanjut, Suroso menegaskan pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, serta penyedia teknologi.
“Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia diharapkan dapat memperkuat implementasi pasar karbon internasional sekaligus mendorong investasi pada proyek-proyek energi bersih. Bagi Indonesia, langkah ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target iklim nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas berupa ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap energi yang semakin bersih bagi masyarakat,” pungkas dia.
