jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan mencatat penyerapan belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp173,2 triliun. Nilai ini naik 13,05% dibandingkan capaian bulan sebelumnya yang berada di angka Rp153,2 triliun.
Angka realisasi tersebut disampaikan dalam paparan saat Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) pada Jumat (13/11/2026). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut bahwa pelaksanaan program terus berjalan seiring penguatan tata kelola di level pengelola.
Suahasil menjelaskan, hingga akhir Oktober, MBG dinikmati oleh 58,2 juta penerima. Program itu didistribusikan melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi simpul penyelenggaraan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menyoroti upaya perbaikan yang dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) sejak bulan Juli. Ia menyatakan, “Kita melihat bahwa di teman-teman manajemen baru Badan Gizi Nasional [BGN] yang telah bekerja sejak Juli telah mulai melakukan berbagai macam reformasi atas tata kelola Makan Bergizi Gratis, tata kelola SPPG, pengawasan atas SPPI [Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia],” kata Suahasil di Kantornya, Jakarta.
Reformasi yang dimaksud, menurut Suahasil, mencakup pembenahan pada ketepatan sasaran penerima manfaat MBG. Dengan pendekatan tersebut, penyaluran diharapkan lebih tepat, terutama pada wilayah yang menjadi prioritas program.
Suahasil juga menyebut adanya penguatan akses ke wilayah prioritas. Upaya itu disebut telah mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi.
Aktivasi SPPG dan uji prasmanan di sekolah
Selain perluasan jangkauan, proses implementasi juga ditempuh melalui tahapan uji coba. Suahasil memaparkan adanya uji prasmanan di sekolah yang mencakup 65 SPPG di 10 provinsi.
Berita Terkait
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari penguatan proses penyelenggaraan MBG, termasuk memastikan kesiapan mekanisme layanan di satuan pelayanan. Dari paparan yang disampaikan, uji prasmanan berfungsi untuk menguji secara langsung penerapan program di tempat.
Di sisi lain, BGN turut melakukan pembenahan pengawasan dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan. Dalam narasi yang disampaikan Suahasil, penguatan pengawasan disebut terhubung dengan reformasi tata kelola, termasuk aspek pengawasan atas SPPI.
Suahasil menyampaikan bahwa BGN melakukan apa yang ia sebut sebagai revolusi MBG melalui pembenahan proses kerja yang lebih terukur. Upaya ini mencakup ketepatan sasaran, peningkatan akses wilayah prioritas, serta pengujian di level SPPG melalui uji prasmanan.
Dengan capaian serapan Rp173,2 triliun sampai Oktober 2026, pemerintah menunjukkan peningkatan dari baseline bulan sebelumnya. Kenaikan 13,05% tersebut menggambarkan percepatan realisasi belanja dibandingkan posisi Rp153,2 triliun pada periode sebelumnya.
Lebih lanjut, jumlah 58,2 juta penerima yang disebut Suahasil memberikan gambaran tentang skala manfaat yang telah berjalan hingga akhir Oktober. Sementara itu, jumlah 27.485 SPPG yang menjadi saluran pelaksanaan menunjukkan bahwa distribusi program bertumpu pada jaringan layanan yang tersebar di berbagai wilayah.
Dalam konteks penguatan tata kelola, manajemen baru BGN yang telah bekerja sejak Juli disebut mulai menjalankan reformasi pada beberapa komponen kunci program. Komponen tersebut mencakup tata kelola MBG, tata kelola SPPG, hingga pengawasan atas SPPI, sebagaimana tercermin dalam kutipan Suahasil.
Selain itu, aktivasi 1.500 SPPG di daerah 3T serta wilayah dengan stunting tinggi memperlihatkan fokus pada area dengan kebutuhan yang lebih mendesak. Sementara uji prasmanan yang melibatkan 65 SPPG di 10 provinsi menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi berjalan sesuai rancangan.
Secara keseluruhan, paparan Suahasil menekankan bahwa peningkatan serapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan angka belanja, tetapi juga dengan perbaikan proses di tingkat pelaksana. Hal ini terlihat dari penekanan pada pembenahan sasaran, perluasan akses prioritas, dan pengujian implementasi melalui uji prasmanan.
