jurnalistik.co.id – Pemerintah pusat mencatat realisasi belanja hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.343,6 triliun. Angka itu setara 74,4% dari target belanja pada APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun.
Dalam komposisi belanja negara, belanja pemerintah pusat menjadi pos dengan porsi terbesar. Sampai Oktober 2026, realisasinya tercatat Rp2.997,2 triliun, atau setara 78% dari target Rp3.842,7 triliun.
Selain itu, penyaluran transfer ke daerah (TKD) juga sudah berjalan. Realisasi TKD pada periode yang sama tercatat Rp653,6 triliun, setara 94,3% dari pagu TKD di APBN 2026 yang bernilai Rp693 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa proses belanja diperkirakan akan dipercepat pada tahap berikutnya. “Akan ada akselerasi di November dan Desember,” kata Suahasil Nazara saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Secara tahunan, belanja pemerintah pusat dalam 10 bulan 2026 menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 24,7% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari Rp1.879,6 triliun menjadi Rp2.343,6 triliun.
Jika dirinci berdasarkan pelaksanaannya, sebagian besar belanja berasal dari kementerian/lembaga (K/L). Realisasi belanja K/L tercatat Rp1.239,1 triliun, sementara sisanya dilakukan melalui belanja non K/L sebesar Rp1.104,5 triliun.
Untuk belanja K/L, capaian tersebut setara 82% dari target. Bentuknya antara lain mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Sosial (Bansos), pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga penanganan bencana.
Sementara itu, belanja non K/L mencapai tingkat realisasi setara 67,4% dari target. Di pos ini, pemerintah menyalurkan beberapa komponen seperti manfaat pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN), subsidi serta kompensasi BBM maupun listrik, dan pembayaran bunga utang.
Berita Terkait
Komposisi belanja berdasarkan jenis
Ketika dilihat menurut jenis belanja, porsi terbesar masih berada pada belanja barang. Nilainya mencapai Rp545,3 triliun, termasuk untuk penyaluran MBG, pembinaan PAUD–SMK, penyaluran dana BOS madrasah swasta, pelayanan kesehatan, penyaluran beras SPHS, serta insentif biodiesel.
Pos belanja pegawai juga sudah terealisasi. Realisasinya sebesar Rp320,4 triliun, terdiri dari gaji dan tunjangan ASN, termasuk penyesuaian tunjangan hakim Mahkamah Agung. Pemerintah juga mencatat pembayaran tunjangan profesi guru non ASN berada dalam komponen belanja pegawai tersebut.
Selanjutnya, belanja modal yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan tercatat sebesar Rp248,6 triliun. Realisasi ini terutama diarahkan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk kebutuhan peralatan dan mesin.
Terakhir, belanja bansos dibukukan sebesar Rp124,9 triliun. Penyalurannya diarahkan untuk program keluarga harapan (PKH) hingga kartu sembako.
Dengan capaian hingga Oktober 2026 yang terus bergerak, pemerintah memproyeksikan laju belanja akan meningkat lagi memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran. Pernyataan akselerasi pada November dan Desember tersebut menjadi sinyal bahwa eksekusi belanja masih akan diperkuat di tahap akhir periode.
Rangkaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja belanja masih bertumpu pada pos yang menyerap anggaran paling besar, yakni belanja barang pada pemerintah pusat. Di sisi lain, komponen yang juga signifikan seperti belanja pegawai dan belanja modal memperlihatkan bahwa belanja tidak hanya berorientasi pada aktivitas rutin, tetapi juga menampung kebutuhan pembangunan serta dukungan operasional layanan. Pemerintah juga mencatat bahwa percepatan pada periode akhir tahun akan mendorong eksekusi anggaran makin kuat, terutama ketika sisa alokasi mulai masuk ke tahap penuntasan program.
Jika ditinjau menurut jenis belanja, belanja barang tercatat menjadi yang terbesar dengan nilai Rp545,3 triliun, mencakup penyaluran MBG, pembinaan PAUD–SMK, dana BOS untuk madrasah swasta, pelayanan kesehatan, penyaluran beras SPHS, serta insentif biodiesel. Selanjutnya, belanja pegawai mencapai Rp320,4 triliun yang mencakup gaji dan tunjangan ASN, termasuk penyesuaian tunjangan hakim Mahkamah Agung, serta pembayaran tunjangan profesi guru non ASN. Pada pos belanja modal, realisasi sebesar Rp248,6 triliun diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk kebutuhan peralatan dan mesin, sedangkan belanja bansos dibukukan Rp124,9 triliun untuk PKH hingga kartu sembako.
Dengan struktur belanja yang beragam tersebut, pemerintah tetap menjalankan penopang utama melalui transfer ke daerah. Realisasi TKD pada periode yang sama tercatat Rp653,6 triliun atau 94,3% dari pagu TKD APBN 2026, yang mengindikasikan eksekusi anggaran yang relatif mendekati target. Kombinasi antara capaian belanja pemerintah pusat yang telah mencapai 74,4% dari target, serta porsi transfer daerah yang tinggi, menjadi dasar proyeksi bahwa laju belanja akan kembali meningkat memasuki November dan Desember sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan.
