jurnalistik.co.id – Pemerintah melakukan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga tiga tahun. Kebijakan ini disampaikan dalam keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (11/11/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan skema restrukturisasi yang dapat dijalankan selama tiga tahun. Dalam penjelasan tersebut, Airlangga juga menyebutkan ketentuan suku bunga margin untuk KUR korban bencana NTT pada tahun 2027 sebesar 0%.
“OJK juga menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam 3 tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0% di tahun 2027,” kata Airlangga Hartarto. Pernyataan tersebut merujuk pada penetapan besaran margin pada tahun berikutnya sebagai bagian dari restrukturisasi.
Airlangga kemudian menyampaikan bahwa pada tahun 2028 pemerintah menetapkan suku bunga margin sebesar 3% untuk korban bencana di NTT. Dengan demikian, perubahan besaran margin dirinci berbeda antara tahun 2027 dan tahun 2028.
Ketentuan restrukturisasi ini juga disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Friderica menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah NTT yang telah ditetapkan.
Friderica mengatakan, pemerintah memberikan restrukturisasi kepada pihak-pihak yang terdampak dengan bencana sampai dengan tiga tahun. Ia menekankan bahwa penerima restrukturisasi tersebut berasal dari delapan kabupaten di NTT.
“Kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak dengan bencana sampai dengan 3 tahun. Itu di 8 kabupaten di NTT,” ujar Friderica di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (11/11/2026). Kalimat itu menjadi penegasan cakupan wilayah penerima.
Berita Terkait
Dalam penjelasan yang sama, Airlangga mengaitkan restrukturisasi dengan peran OJK dalam menyiapkan skemanya. Keterangan Menko Perekonomian menyatakan bahwa restrukturisasi dapat berjalan selama tiga tahun, serta menetapkan suku bunga margin pada 2027.
Pada bagian suku bunga margin, pemerintah merinci angka 0% pada tahun 2027 dan 3% pada 2028 bagi korban bencana NTT. Perincian dua tahun tersebut disebut langsung dalam keterangan Airlangga, sehingga memuat garis waktu kebijakan yang jelas.
Selain aspek durasi restrukturisasi, kebijakan juga menyasar lokasi penerima. Friderica menyatakan bahwa restrukturisasi diberikan untuk masyarakat terdampak yang berada di delapan kabupaten di NTT, sehingga tidak disebutkan sebagai cakupan menyeluruh untuk seluruh wilayah provinsi.
Dari sisi implementasi, keterangan Airlangga dan Friderica sama-sama menempatkan OJK sebagai pihak yang menyiapkan restrukturisasi. OJK, melalui Friderica, menyampaikan detail bahwa restrukturisasi berlaku hingga tiga tahun dan berfokus pada delapan kabupaten di NTT yang menjadi wilayah terdampak.
Dengan pengaturan tersebut, pemerintah menegaskan penerapan besaran margin yang berbeda untuk 2027 dan 2028, yaitu margin 0% pada tahun 2027 dan 3% pada 2028. Sementara itu, durasi restrukturisasi disebut sampai dengan tiga tahun untuk masyarakat terdampak di delapan kabupaten di NTT, sebagaimana diutarakan dalam pernyataan resmi pada Rabu (11/11/2026).
Kebijakan restrukturisasi itu menempatkan OJK sebagai pihak penyusun skema selama periode yang ditetapkan pemerintah. Dalam penjelasan yang disampaikan di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (11/11/2026), mekanisme tersebut dikaitkan langsung dengan penerapan besaran margin untuk tahun-tahun berjalan.
Dalam rincian yang sama, pemerintah menegaskan bahwa perubahan margin diatur berdasarkan tahun, dengan angka margin 0% untuk tahun 2027, lalu beralih menjadi 3% pada 2028. Perbedaan besaran margin tersebut disampaikan sebagai bagian dari pengaturan restrukturisasi bagi kredit usaha rakyat di NTT.
Selain durasi hingga tiga tahun, cakupan penerima juga dijelaskan melalui basis wilayah. Friderica menyebut bahwa restrukturisasi ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana di NTT yang ditetapkan, yakni mencakup delapan kabupaten, sehingga tidak disebut sebagai layanan untuk seluruh wilayah provinsi.
