jurnalistik.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, penyaluran kredit perumahan perlu memberi ruang bagi pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat akses bunga rendah. Menurutnya, kebijakan pembiayaan yang lebih ramah akan membantu UMKM memperkuat kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman.
Maruarar menyampaikan bahwa pembiayaan program perumahan seharusnya tidak hanya memihak skala usaha tertentu, melainkan mengutamakan kebutuhan pelaku usaha kecil. Ia juga menekankan pentingnya persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar peluang berkembang dapat lebih merata.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menyatakan, “Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” tegasnya saat ditemui di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, pemerintah memperkenalkan skema pembiayaan bagi usaha kecil hingga nilai Rp100 juta yang dapat diberikan tanpa agunan. Skema tersebut juga ditetapkan dengan bunga sebesar 0,5% per bulan, sehingga pelaku UMKM memiliki akses modal yang lebih terjangkau untuk menjalankan maupun mengembangkan kegiatan usahanya.
Dari sisi implementasi, Maruarar menyebut realisasi penyaluran pembiayaan kredit program perumahan telah mencapai Rp29,6 triliun atau setara 70,98% dari target hingga 10 November 2026. Pembiayaan itu diarahkan untuk mendukung ekosistem di sektor perumahan, mulai dari pengembang hingga pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan kebutuhan bangunan, termasuk pedagang bahan bangunan dan penyedia jasa konstruksi.
Di luar dukungan untuk pelaku usaha, pembiayaan tersebut juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk renovasi, pembelian, maupun pembangunan rumah. Dengan demikian, bantuan kredit tidak hanya berputar di lini usaha, tetapi juga langsung berkaitan dengan kebutuhan kepemilikan dan perbaikan hunian.
Berita Terkait
Untuk gambaran lebih rinci, Maruarar menjelaskan kredit bagi pengembang perumahan telah dikucurkan sebesar Rp5,83 triliun. Sementara itu, kontribusi untuk pedagang bahan baku mencapai Rp3,16 triliun, dan pembiayaan bagi penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,18 triliun. Ia merangkum bahwa total penyaluran untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan mencapai Rp10 triliun.
Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang bertujuan meningkatkan kualitas sekaligus kepemilikan rumah. Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri PKP, pembiayaan untuk renovasi mencakup sekitar 95,37 ribu rumah dengan nilai Rp14,25 triliun. Untuk pembelian rumah, jumlahnya mencapai 11 ribu unit dengan nilai Rp3,15 triliun, sedangkan pembangunan rumah ditargetkan sekitar 10 ribu rumah senilai Rp2,02 triliun.
Dengan komposisi tersebut, total sasaran pembiayaan untuk sektor hunian mencapai sekitar 117 ribu rumah. Maruarar menyebut nilai kredit yang disalurkan untuk segmen ini sebesar Rp19,43 triliun. Ia kemudian menghitung dampak gabungan antara pembiayaan masyarakat dan ekosistem usaha di sektor perumahan.
Maruarar menegaskan, “Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan skema pembiayaan berjalan seiring dengan kebutuhan di lapangan: UMKM mendapatkan ruang lebih luas untuk memperoleh modal, sementara rumah tangga memperoleh dukungan pendanaan untuk memperbaiki maupun memenuhi kebutuhan hunian. Dengan bunga rendah dan akses yang lebih mudah, kebijakan ini ditujukan agar perputaran ekonomi di sektor perumahan tetap inklusif dan berkelanjutan.
Maruarar juga menyoroti bahwa skema pembiayaan kredit program perumahan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan rantai nilai di sektor tersebut. Penyaluran yang telah mencapai Rp29,6 triliun hingga 10 November 2026 mencerminkan fokus kebijakan pada ekosistem, termasuk dukungan kepada pengembang, pedagang bahan bangunan, serta penyedia jasa konstruksi yang saling terkait dalam penyediaan kebutuhan di lapangan.
Dalam penjelasannya, Menteri PKP menambahkan bahwa perhatian tidak berhenti pada pelaku usaha, karena program turut menjawab kebutuhan rumah tangga melalui pendanaan renovasi, pembelian, hingga pembangunan. Untuk segmen masyarakat, realisasi mencakup sekitar 95,37 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu unit untuk pembelian, dan target sekitar 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan capaian total sekitar 117 ribu rumah, pemerintah menempatkan nilai pembiayaan sekitar Rp19,43 triliun sebagai bagian dari upaya menyatukan dukungan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hunian.
