jurnalistik.co.id – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa biaya pemberian insentif hedging melalui transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) masih berada pada level yang dapat dikelola, atau manageable. Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat BI di Jakarta pada Rabu, 30/9/2026.
Hedging, atau lindung nilai, sendiri dipahami sebagai strategi manajemen risiko untuk melindungi aset, investasi, maupun posisi keuangan dari potensi kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang tidak menguntungkan. Dalam penilaian BI, kebijakan insentif itu dinilai masih relevan untuk menjaga arah pengelolaan risiko di pasar.
Biaya disebut manageable, dengan pertimbangan opportunity income
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menyampaikan bahwa perhitungan biaya tidak dapat diumumkan secara rinci, namun tetap dinilai manageable. Ia menekankan bahwa biaya insentif yang dimaksud pada dasarnya terkait dengan opportunity income yang dikorbankan.
“Untuk hitung-hitungan biaya saya kira kami gak bisa declare , tetapi, masih manageable . Dan biayanya itu kan sebenarnya adalah opportunity income yang di- sacrifice [potensi pendapatan yang dikorbankan] oleh Bank Indonesia,” kata Edwin dalam Taklimat BI di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Pernyataan BI menempatkan aspek efektivitas insentif hedging pada dua hal. Pertama, minat investor terhadap instrumen tersebut. Kedua, dampaknya terhadap aliran modal yang masuk ke aset rupiah.
Dikaitkan dengan minat investor asing dan masuknya modal ke aset rupiah
BI menyatakan bahwa kebijakan insentif hedging sejauh ini mampu menarik minat investor asing. Dampak yang disebutkan adalah dorongan aliran modal masuk ke aset rupiah.
Berita Terkait
Dalam laporan BI, aliran modal masuk yang didorong oleh penerapan insentif tersebut mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp107,82 triliun. Angka itu menggunakan asumsi kurs hari ini dengan nilai US$1 setara Rp17.970.
Dengan kerangka penilaian seperti itu, BI memandang insentif hedging bukan semata sebagai langkah jangka pendek, melainkan bagian dari upaya pengelolaan risiko dan menjaga stabilitas rupiah melalui mekanisme pasar. Pendekatan ini juga diposisikan untuk merespons dinamika permintaan dan aktivitas investor di instrumen terkait.
Kesimpulan BI soal efektivitas insentif hedging
Secara ringkas, BI menilai biaya insentif hedging melalui swap dan DNDF masih dapat dikendalikan, sesuai penilaian atas level yang manageable. Pada saat yang sama, BI menilai kebijakan tersebut tetap efektif dilihat dari dua aspek utama: respons investor serta kontribusinya terhadap arus modal ke aset rupiah.
Dengan merujuk pada minat investor asing dan besaran aliran modal yang disebutkan sekitar US$6 miliar atau Rp107,82 triliun, BI menyampaikan bahwa langkah insentif hedging yang ditempuh masih berada dalam kerangka yang bisa dijalankan. Penekanan pada opportunity income yang dikorbankan juga menjadi bagian dari penjelasan BI mengenai komponen biaya yang melekat pada kebijakan tersebut.
Dalam taklimat tersebut, BI juga menegaskan bahwa penilaian terhadap biaya tidak berdiri sendiri. Ada kerangka yang melihat kaitannya dengan bagaimana instrumen hedging bekerja dalam praktik pasar, sekaligus menilai konsekuensi yang timbul dari keputusan pemberian insentif. Dengan cara pandang itu, ukuran biaya diposisikan sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan, bukan sekadar angka yang berdiri terpisah dari tujuan pengelolaan risiko.
BI memandang bahwa minat investor tidak hanya muncul dari insentif sebagai insentif finansial, tetapi juga dari persepsi investor terhadap kelancaran pengelolaan risiko di instrumen terkait. Ketika pasar merespons dengan peningkatan partisipasi, dampak lanjutannya dipantau melalui perkembangan arus modal ke instrumen berdenominasi rupiah. Penilaian efektivitas pun diarahkan untuk melihat hubungan antara respons pelaku pasar dan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar.
Selain itu, pendekatan BI menempatkan kebijakan hedging sebagai instrumen yang membantu proses penyerapan dinamika permintaan, termasuk ketika aktivitas investor berubah. Dengan demikian, kebijakan insentif dipandang tetap dapat dijalankan dalam batas yang terukur, sambil menjaga agar pengelolaan risiko tetap konsisten dengan kebutuhan stabilitas rupiah melalui mekanisme yang berlangsung di pasar.
