jurnalistik.co.id – Gusnar Ismail menyatakan upaya pembukaan akses jalan Tulabolo–Pinogu mulai mendapat respons serius di tingkat pusat. Ia menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy pada 28/9/2026.
Pertemuan tersebut dilakukan setelah Gusnar kembali dari Pinogu pada Rabu pekan lalu. Seusai perjalanan, gubernur terbang ke Jakarta untuk berdiskusi langsung dengan Pimpinan Bappenas guna menindaklanjuti rencana pembukaan jalan akses tersebut.
Dalam pertemuan yang digelar Selasa (28/9/2026) itu, Gusnar disambut dan didukung oleh Rachmat Pambudy. Pembahasan teknis kemudian ditindaklanjuti melalui Deputi Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris, sebagai pihak yang ditugaskan untuk melanjutkan agenda yang dibicarakan.
Gusnar menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan bersifat prinsipil. Ia menegaskan hasil pertemuan mengarah pada langkah perencanaan, bukan sebatas wacana.
“Pada prinsipnya bapak menteri setuju dan mendukung agar akses jalan Pinogu ini dibuka dan dibangun. Kita mulai dari tahap perencanaan. Usai pertemuan dengan Pak Menteri saya menugaskan Pak Sekda dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas dengan Deputi Infrastruktur yang ditugaskan oleh Pak Menteri,” jelas Gusnar.
Menurut Gusnar, akses jalan menuju Pinogu memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Jalur yang direncanakan harus melintasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), dengan status konservasi dan perlindungan yang berada pada tingkat lebih tinggi dibanding hutan lindung.
Karena kondisi tersebut, proses pembangunan akses tidak bisa dilakukan secara sederhana. Gusnar menilai situasinya turut memengaruhi lamanya warga berada dalam kondisi terisolasi, terutama karena akses yang selama ini ada cenderung sempit.
Melalui pertemuan dengan Bappenas, pemerintah daerah setidaknya memperoleh titik terang terkait langkah konkret. Pemprov Gorontalo diminta menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk memperkuat perencanaan proyek.
Berita Terkait
Gusnar menyebutkan bahwa Bappenas meminta adanya feasibility studies (FS), detail enginering desain (DED), serta Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Ketiga dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar yang lebih kuat dalam perencanaan, sebelum tahapan berikutnya dilanjutkan.
Penegasan permintaan FS, DED, dan Amdal dinilai menjadi bagian penting untuk menjawab tantangan di lapangan, khususnya terkait wilayah konservasi yang dilalui rencana akses. Dengan kelengkapan kajian itu, pembahasan bersama unsur teknis di pusat diharapkan memiliki pijakan yang lebih jelas.
Di sisi lain, Gusnar juga menyatakan langkah lanjutan sudah dipersiapkan di tingkat daerah. Setelah pertemuan dengan Menteri PPN/Bappenas, ia menugaskan Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas detail pelaksanaan bersama Deputi Infrastruktur yang ditugaskan oleh Bappenas.
Dengan demikian, dukungan Bappenas terhadap pembukaan jalan akses Tulabolo–Pinogu diarahkan pada tahap perencanaan melalui penyusunan studi kelayakan, desain rinci, serta analisis dampak lingkungan. Tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan agar persoalan akses yang selama ini menyulitkan warga dapat memperoleh solusi yang lebih terukur.
Setelah diskusi awal di tingkat pusat, arah tindak lanjut diarahkan agar pembahasan tidak berhenti pada level koordinasi, melainkan berlanjut menjadi kerja teknis yang terukur. Gusnar menekankan bahwa mekanisme yang ditempuh mengikuti penugasan dari pihak kementerian, sehingga agenda dapat ditata secara berurutan sesuai tahapan perencanaan proyek.
Dalam konteks itu, Deputi Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris menjadi rujukan utama untuk menindaklanjuti pembicaraan yang telah berlangsung. Penjabarannya kemudian dilakukan melalui forum lanjutan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, agar masukan teknis dari pusat dapat dipadukan dengan kesiapan dokumen pendukung yang harus disiapkan di tingkat daerah.
Gusnar juga menyoroti bahwa rencana pembukaan akses dihadapkan pada tantangan lingkungan yang lebih ketat karena jalur yang akan dilalui berada pada kawasan konservasi. Karena status konservasi dan perlindungan dinilai lebih tinggi dibanding hutan lindung, pembangunan akses dipandang perlu didahului kajian yang dapat memetakan kebutuhan, pertimbangan, serta risiko yang mungkin timbul di lapangan.
Karena itulah Bappenas meminta kelengkapan studi kelayakan, desain rinci, dan analisis dampak lingkungan sebagai dasar perencanaan. Dengan adanya tiga dokumen tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki acuan yang lebih kuat ketika melanjutkan pembahasan teknis, sehingga solusi terkait akses Tulabolo–Pinogu dapat dirumuskan secara lebih jelas dan realistis.
