jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong agar alokasi belanja kegiatan seremonial dalam APBD 2027 tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Ia meminta fokus anggaran lebih diarahkan agar manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
Gusnar menyampaikan gagasan tersebut saat memberikan tanggapan atas pandangan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (14/9/2026). Dalam penjelasannya, ia menilai kegiatan yang sifatnya seremonial tidak harus dibiayai penuh oleh instansi pemerintah.
Menurut Gusnar, dukungan dari pihak swasta seharusnya dapat dioptimalkan. Sementara itu, pemerintah diharapkan tetap menjalankan peran sebagai penggerak sekaligus fasilitator dalam setiap agenda yang digelar.
Ia menegaskan arah penganggaran tersebut melalui pernyataan, “2027 kegiatan seremonial dikurangi, dibiayakan kepada swasta. Jangan lagi pemerintah yang di depan. OPD jadi driver saja dari belakang,” ujar Gusnar. Baginya, perubahan skema pembiayaan akan membantu menjaga agar ruang anggaran lebih efektif.
Gusnar juga memberi contoh pola yang menurutnya bisa diterapkan pada sejumlah kegiatan. Ia menuturkan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon dapat mengandalkan dukungan sponsor, sehingga pemerintah tidak selalu harus menjadi pihak utama yang menanggung seluruh kebutuhan pendanaan.
Ia menyatakan pendekatan yang sama dapat dicoba pada kegiatan lain, termasuk festival maupun agenda promosi daerah. Melalui cara tersebut, pengelolaan agenda tetap berjalan, namun beban pembiayaan tidak semata-mata ditanggung oleh pemerintah.
“Ini untuk kegiatan-kegiatan lebih lanjut, termasuk kemarin kita ada menyaksikan Gorontalo Festival Karawo. Coba-coba sekarang kita pikir geser ke swasta itu, jangan lagi muncul di situ OPD,” jelasnya. Gusnar menekankan bahwa evaluasi terhadap format pelibatan pihak luar perlu dilakukan agar kegiatan semakin berdaya guna.
Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan bahwa pengurangan belanja seremonial merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan APBD. Tujuannya agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Berita Terkait
Selain itu, Gusnar juga mengusulkan penyesuaian pada belanja pakaian dinas pejabat. Ia menyebut anggaran pakaian dinas gubernur sekitar Rp226 juta dapat dipangkas menjadi Rp100 juta, sebagai langkah pengefisienan.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembahasan agar pengeluaran pemerintah dapat ditata ulang. Gusnar menekankan pentingnya pertimbangan ulang terhadap kebutuhan belanja yang dinilai masih bisa disesuaikan.
Lebih lanjut, Gusnar menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk dibahas pada tahap berikutnya bersama DPRD. Ia menempatkan hal itu sebagai materi yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar pembahasan berjalan lengkap dan terarah.
Ia juga menyatakan akan menghimpun seluruh pimpinan OPD bersama Sekdaprov. Langkah tersebut diambil untuk menyatukan persepsi sekaligus menyiapkan jawaban atas berbagai pandangan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Dengan demikian, Gusnar menempatkan usulan pengurangan belanja seremonial dan penyesuaian beberapa pos pengeluaran sebagai bagian dari konsolidasi pandangan pemerintahan. Ia ingin agar respons yang diberikan dalam pembahasan APBD dapat lebih rapi, seragam, dan sesuai dengan arah yang telah digariskan.
Gusnar menilai bahwa pembiayaan melalui swasta pada kegiatan tertentu bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab. Pemerintah tetap berfungsi mengarahkan, mengoordinasikan, dan memastikan agenda berjalan, namun peran pengeluaran dapat disesuaikan agar lebih efisien.
Ia juga mengaitkan usulan tersebut dengan gagasan bahwa OPD cukup menjadi penggerak dari sisi fasilitasi. Dengan posisi tersebut, keterlibatan swasta dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan sekaligus membantu pemerintah menjaga kualitas program tanpa memperbesar beban anggaran.
Rangkaian penjelasan Gusnar menunjukkan bahwa ia menghendaki adanya evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos pembiayaan yang selama ini dianggap seremonial. Pengurangan belanja, penataan kembali kebutuhan belanja tertentu, dan sinkronisasi jawaban atas pandangan fraksi menjadi langkah yang ia bawa dalam forum legislatif.
Pada akhirnya, Gusnar berharap perubahan skema yang ia dorong dapat memberi dampak yang lebih nyata. Ia ingin alokasi anggaran APBD 2027 diarahkan agar lebih banyak mendukung kepentingan masyarakat, bukan hanya menghadirkan rangkaian agenda seremonial.
