jurnalistik.co.id – Kekeringan yang melanda Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, kini semakin meluas dan berdampak langsung pada ketersediaan air bersih warga. Berdasarkan pemetaan hingga 10 Agustus 2026, wilayah terdampak tidak lagi terbatas, melainkan bertambah dari kondisi sebelumnya.
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Wan Muhtajun, menyampaikan bahwa kekeringan telah menyebar ke empat kecamatan. Akibatnya, sebanyak 730 kepala keluarga (KK) mengalami krisis air bersih dan harus bergantung pada distribusi air dari pemerintah daerah.
“Sudah meluas, sekarang dampak kekeringan tersebar di empat kecamatan,” kata Wan Muhtajun saat dikonfirmasi pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Wilayah terdampak dan jumlah KK
Di Kecamatan Woja, beberapa desa dan kelurahan tercatat mengalami kesulitan air bersih. Wan menyebutkan Desa Baka Jaya, Desa Nowa, serta Kelurahan Kandai II menjadi lokasi terdampak, dengan sekitar 175 KK mengalami krisis.
Sementara itu, Kecamatan Pajo mencatat jumlah terdampak yang lebih besar. Di desa Ranggao dan Tembalae, sebanyak 360 keluarga kesulitan memperoleh air bersih.
Kemudian di Kecamatan Dompu, kekeringan melanda Desa Mangge Nae dan Desa Mbawi. Totalnya, 165 KK disebut terdampak pada wilayah ini.
Adapun Kecamatan Manggelewa melaporkan dampak pada satu titik desa. Wan Muhtajun menyebut Desa Kampasi Meci menjadi bagian wilayah terdampak dengan jumlah 40 KK.
Penyebab penurunan debit air sumur
Menurut BPBD, sebelum kondisi memburuk seperti saat ini, sebagian wilayah yang terdampak mengandalkan air dari sumur dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter. Namun, perubahan musim dan berkurangnya curah hujan membuat debit air menurun drastis.
Berita Terkait
Wan menjelaskan bahwa saat ini Dompu tengah memasuki musim kemarau. Hari Tanpa Hujan (HTH) juga tercatat sudah lebih dari 40 hari, sehingga kemampuan sumur untuk menyuplai air tidak lagi seperti sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, distribusi air menjadi langkah penting untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan. BPBD kemudian menjalankan penyaluran air bersih kepada keluarga terdampak sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi yang paling terdampak.
Upaya warga dan koordinasi bantuan
Selain menunggu distribusi dari BPBD, beberapa warga juga mencari alternatif sumber air yang masih bisa diakses. Wan menyebut, ada yang memanfaatkan sumur bor dalam milik tetangga atau warga sekitar sebagai opsi ketika sumber utama tidak lagi mencukupi.
Terkait penanganan, Wan mengaku belum menemukan kendala berarti dalam upaya penanggulangan dampak kekeringan di sejumlah wilayah yang telah teridentifikasi. Meski demikian, ia menilai puncak musim kemarau tahun ini masih berpotensi membuat jumlah wilayah dan warga terdampak bertambah.
Karena itu, BPBD sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar dukungan distribusi dapat diperluas. Salah satunya adalah koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Bank NTB Syariah.
Wan menyampaikan bahwa koordinasi juga diarahkan untuk mengerahkan mobil tangki guna membantu pendistribusian air bersih. “Lagi diupayakan koordinasi dengan BWS dan Bank NTB Syariah. Mereka juga memiliki mobil tangki agar supaya dapat membantu,” ujarnya.
Dengan meluasnya dampak ke empat kecamatan dan jumlah KK terdampak yang mencapai 730 keluarga, penyaluran air bersih menjadi kebutuhan mendesak di lapangan. Upaya distribusi dari pemerintah daerah serta dukungan tambahan dari mitra koordinasi diharapkan dapat menjaga ketersediaan air untuk warga hingga kondisi cuaca kembali membaik.
Hingga hasil pemetaan yang disebutkan sampai 10 Agustus 2026, kondisi kekeringan menunjukkan pergeseran dari sebelumnya menjadi lebih luas. BPBD kemudian menempatkan penyaluran air bersih sebagai respons utama dengan menyesuaikan kebutuhan di titik-titik yang dinilai paling terdampak.
Dalam penjelasannya, Wan menekankan bahwa penurunan ketersediaan air berawal dari debit sumur yang sebelumnya masih bisa diandalkan pada kedalaman sekitar 10 sampai 15 meter. Saat curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung, rentang waktu Hari Tanpa Hujan yang sudah lebih dari 40 hari membuat kemampuan suplai air semakin menurun.
Selain bantuan pemerintah daerah, warga juga tetap mencari langkah alternatif agar kebutuhan dasar air bisa terpenuhi, misalnya memanfaatkan sumur bor di sekitar wilayah ketika sumber utama tidak lagi mencukupi. Dengan puncak kemarau yang masih berpotensi berlanjut, BPBD terus mengupayakan koordinasi lanjutan untuk memperkuat dukungan distribusi, termasuk pengerahan mobil tangki lewat pihak terkait.
