Wamen ATR/BPN Pastikan Sertifikasi Lahan Eks HGU Tolongio Rampung Pekan Pertama Desember 2026

jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah. Upaya itu mengemuka dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadir bersama Asisten 2 dan 3 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, serta Kaban Penghubung.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen ATR/BPN menyampaikan komitmen serta dukungan penuh terhadap upaya percepatan pelaksanaan PSN di Provinsi Gorontalo. Fokus percepatan diarahkan pada penataan kembali lahan PSN yang berlokasi di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).

Penataan lahan tersebut menyasar area eks HGU Tolongio yang proses pencanangannya telah berlangsung cukup lama dan kini menjadi prioritas penyelesaian bersama. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN menegaskan perlunya langkah penyelesaian yang terukur sesuai tahapan kerja yang telah ditetapkan.

Target penyelesaian sertifikasi pekan pertama Desember 2026

Menanggapi progres penyelesaian lahan, Wamen ATR/BPN memerintahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi Gorontalo untuk segera menuntaskan seluruh tahapan pekerjaan. Perintah itu disampaikan agar proses berjalan sesuai timeline atau linimasa kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penegasan tersebut, target yang diprioritaskan adalah sertifikasi lahan eks HGU di Tolongio harus rampung selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan Desember 2026. Dengan demikian, tahapan administrasi dan proses pertanahan yang diperlukan dituntut untuk bergerak pada ritme penyelesaian yang konsisten.

Gubernur Gorontalo juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian agar dukungan terhadap PSN dapat berjalan tepat waktu. Sinergi pemerintah daerah dengan kementerian terkait diproyeksikan mampu memastikan langkah teknis dan legalitas pertanahan dapat ditutup sesuai kerangka waktu yang ditentukan.

Laporan progres Bendungan Bolango Ulu dan kebutuhan pembebasan lahan

Selain membahas penyelesaian lahan eks HGU Tolongio, rapat juga menjadi forum pelaporan kemajuan proyek infrastruktur strategis lainnya. Gubernur Gusnar Ismail melaporkan bahwa pekerjaan fisik Bendungan Bolango Ulu saat ini telah menyentuh angka 98 persen.

Untuk menyempurnakan tahap akhir proyek tersebut, Gubernur menyampaikan kebutuhan dukungan percepatan pembebasan lahan. Permintaan itu khususnya diarahkan pada area yang bersumber dari lahan eks transmigrasi.

Kolaborasi yang dibangun antara Pemprov Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat mempercepat penuntasan target pembangunan sekaligus menyelesaikan aspek legalitas pertanahan. Dengan penyelesaian yang tuntas, manfaat pembangunan bendungan dapat segera dirasakan masyarakat.

Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa percepatan PSN tidak hanya dilihat dari progres pekerjaan fisik, tetapi juga dari kesiapan tahapan pertanahan. Pemerintah daerah menempatkan dukungan administrasi pertanahan sebagai bagian penting agar eksekusi program strategis dapat berlangsung berkelanjutan.

Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak juga menyepakati bahwa percepatan PSN harus diiringi dengan penguatan mekanisme kerja di lapangan maupun dokumen administrasi. Penataan lahan eks HGU Tolongio diposisikan sebagai pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan melalui langkah-langkah yang berurutan dan dapat dipantau.

Penekanan pada konsistensi ritme penyelesaian terlihat dari arahan agar tahapan pertanahan bergerak sesuai jadwal yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan cara itu, proses yang menyangkut pengurusan berkas dan pemenuhan ketentuan pertanahan diharapkan tidak tertinggal dari tahapan program PSN di daerah.

Untuk sisi infrastruktur, pelaporan kemajuan Bendungan Bolango Ulu yang telah mencapai 98 persen menunjukkan bahwa pekerjaan fisik sudah mendekati fase akhir. Karena itu, dukungan pembebasan lahan tetap menjadi elemen penentu agar pekerjaan dapat ditutup dengan tuntas serta tidak menimbulkan hambatan pada bagian legalitas pertanahan.

Gubernur dan pimpinan Kementerian ATR/BPN memandang bahwa keterpaduan koordinasi akan membantu memastikan seluruh kebutuhan teknis dan administrasi dapat dirampungkan dalam kerangka waktu yang ditargetkan. Dengan penyelesaian yang terukur, manfaat pembangunan dapat segera dialihkan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat kelancaran agenda strategis berikutnya di Gorontalo.