jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut.
Koordinasi itu dibahas dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadir dalam pertemuan itu bersama Asisten 2 dan Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, serta Kaban Penghubung.
Komitmen percepatan PSN
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy Dermawan menyampaikan komitmen serta dukungan penuh terhadap upaya percepatan PSN di Provinsi Gorontalo.
Percepatan diarahkan pada penataan kembali lahan PSN yang berlokasi di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo Utara).
Dijelaskan pula bahwa proses pencanangan proyek itu telah berlangsung cukup lama, sehingga penyelesaiannya menjadi prioritas bersama.
Menurut uraian dalam rapat, percepatan perlu didukung penyelarasan langkah agar rangkaian administrasi pertanahan bisa bergerak sesuai target.
Wamen juga menegaskan pentingnya agar semua pihak memegang tahapan kerja yang konsisten, bukan hanya mengejar momentum sesaat.
Instruksi itu disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi Gorontalo yang turut hadir.
Penuntasan pekerjaan, sebagaimana dimaksud, harus mengikuti linimasa kerja yang sudah ditetapkan serta menghasilkan tahapan yang terukur.
Target sertifikasi lahan eks HGU Tolongio
Menanggapi progres penyelesaian lahan, Wamen memerintahkan penuntasan seluruh tahapan pekerjaan yang terkait sertifikasi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Tolongio.
Target yang disampaikan adalah sertifikasi lahan eks HGU Tolongio harus rampung selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan Desember 2026.
Dengan ketentuan tersebut, pekerjaan diharapkan tidak berlarut dan tetap bergerak pada jalur yang telah direncanakan.
Berita Terkait
Upaya itu juga diarahkan agar proses penyelesaian dokumen dan legalitas pertanahan dapat dipastikan selesai tepat waktu.
Konsekuensinya, lahan yang ditangani bisa menjadi landasan agar pelaksanaan PSN di Tolongio memperoleh kepastian administrasi.
Gagasan percepatan ini sekaligus dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas proses, termasuk ketika tahapan sebelumnya telah berjalan.
Di bagian lain, Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur strategis daerah yang turut menjadi perhatian.
Ia melaporkan pencapaian pekerjaan fisik Bendungan Bolango Ulu yang saat ini telah menyentuh angka 98 persen.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan fisik telah berada pada tahap mendekati penyelesaian.
Guna menyempurnakan bagian akhir proyek, Gubernur kembali meminta dukungan percepatan terkait pembebasan lahan.
Permintaan itu ditekankan untuk area yang bersumber dari lahan eks transmigrasi.
Menurut paparan dalam rapat, pembebasan lahan menjadi elemen penting agar tahap akhir tidak menunda keberlanjutan target proyek.
Kolaborasi Pemprov Gorontalo dengan Kementerian ATR/BPN, sebagaimana dibahas dalam pertemuan, diarahkan agar sasaran pembangunan dan legalitas pertanahan dapat dituntaskan lebih cepat.
Jika tahapan yang dimaksud selesai, keberadaan Bendungan Bolango Ulu diharapkan segera dirasakan masyarakat.
Harapannya, langkah-langkah yang dipercepat dapat memperlancar proses administrasi yang selama ini menjadi penghubung antara pembangunan fisik dan legalitas lahan.
Dengan begitu, baik PSN di Desa Tolongio maupun kelanjutan proyek bendungan dapat bergerak menuju target yang telah disusun.
Di saat yang sama, kemajuan ekonomi daerah juga diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan seiring percepatan pembangunan.
Langkah ini diharapkan menutup seluruh tahapan pada waktu yang telah ditargetkan.
Dengan agenda yang ditetapkan, pemerintah daerah dan kementerian diharapkan dapat menjaga percepatan yang terukur tanpa mengabaikan kepatuhan administrasi.
