jurnalistik.co.id – Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan langkah sementara yang membuat pembangunan ruang acara di lingkungan Gedung Putih dapat terus berjalan. Keputusan itu muncul setelah Ketua Mahkamah John Roberts mengeluarkan penangguhan (stay) pada proses yang sebelumnya sempat dihentikan.
Roberts menyampaikan keputusan pada Jumat waktu setempat, dengan status stay yang berlaku hingga ada tindakan lanjutan dari pengadilan. Dengan begitu, proyek senilai 400 juta dolar (sekitar £297 juta) milik Presiden Donald Trump tetap berlanjut sementara perkara utama masih dipertimbangkan di tingkat tertinggi.
Perkara ini diajukan dengan tujuan menghentikan proyek secara menyeluruh. Gugatan berangkat dari pandangan bahwa pekerjaan di lapangan dapat menjadi tidak dapat dipulihkan bila tidak dihentikan sejak awal, sehingga kelompok pelestari mengajukan permohonan agar penghentian bersifat segera.
Sebelum Mahkamah Agung turun tangan, pengadilan banding federal pada awal bulan ini memerintahkan agar pekerjaan dihentikan. Dalam putusan pengadilan banding, Trump disebut sebagai “temporary tenant” Gedung Putih sehingga perubahan pada bangunan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Kongres.
Setelah putusan banding, pihak pemerintahan diberi waktu dua minggu untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pada tahap ini, keputusan Roberts berperan sebagai jembatan sementara: pengadilan menahan agar status penghentian tidak langsung mengunci pekerjaan.
National Trust for Historic Preservation, kelompok pelestari yang memimpin gugatan, menyampaikan tanggapan kepada BBC bahwa mereka memahami adanya stay administratif. Menurut kelompok itu, langkah tersebut belum merupakan keputusan final atas pokok perkara terkait permohonan pemerintah, dan mereka menunggu tindakan berikutnya dari pengadilan.
Bagi Trump, keputusan pengadilan ini menjadi kemenangan—meski bersifat sementara—karena proyek tidak langsung berhenti pada Jumat. Tanpa stay, Gedung Putih akan memiliki kewajiban hukum untuk menghentikan konstruksi pada hari itu, sementara proses pemeriksaan berlanjut.
Trump sejak lama menyatakan Gedung Putih memerlukan ruang acara yang lebih luas. Ia juga belakangan menegaskan bahwa pembangunan tersebut dianggap penting untuk keamanan nasional.
Berita Terkait
Pihak pemerintah melalui pengacara negara juga menggunakan argumen keamanan. Mereka menyebut bahwa kompleks keamanan dan fitur tambahan yang masuk dalam rancangan ballroom dibutuhkan untuk melindungi area Gedung Putih dari ancaman seperti drone, rudal balistik, bahaya biologis, serta gangguan lain yang dinilai relevan.
Dalam berkas darurat yang diajukan kepada Mahkamah Agung sebelum stay keluar, US Solicitor General D John Sauer berpendapat bahwa pembangunan harus tetap diteruskan demi alasan keselamatan. Argumentasi ini menjadi dasar agar pengadilan tidak langsung menahan pekerjaan saat perkara masih berjalan.
Rencana proyek juga mengalami perubahan kapasitas. Ketika diumumkan pada Juli 2025, ballroom awalnya diperkirakan menampung sekitar 650 orang dan mengintegrasikan bangunan yang sudah ada. Setelah itu, rancangan direvisi: kapasitas ditingkatkan menjadi 900, lalu sekitar 1.000 orang, dengan proses yang melibatkan pembongkaran seluruh struktur East Wing.
Secara konsep, bangunan ballroom dirancang memiliki ruang hiburan besar di atas tanah, sementara di bawah tanah terdapat kompleks keamanan. Setelah percobaan pembunuhan terhadap Presiden yang terjadi pada acara makan malam White House Correspondents’ Association pada April, Trump kembali menekankan perlunya ruang tersebut.
Namun, pihak National Trust menentang arah proyek tersebut. Mereka menyatakan tidak ada dasar untuk “mengganggu” Gedung Putih dan menilai ballroom bukanlah keadaan darurat keamanan nasional. Kelompok pelestari berargumentasi bahwa panel peninjau di tingkat federal seharusnya dapat menilai rencana sebelum pekerjaan bertambah jauh.
Dalam gugatan tersebut, National Trust juga menyoroti bahwa Kongres tidak dilibatkan sebelum alat berat mulai bekerja di bangunan. Selain ballroom, pembangunan helipad di South Lawn disebut menjadi bagian dari upaya Presiden untuk menata ulang wajah kota Washington.
Program penataan itu juga mencakup renovasi Lincoln Memorial Reflecting Pool dan rencana “Arc de Trump” yang disebut lebih besar dibanding Arc de Triomphe di Paris. Pada setiap proyek tersebut, pemerintah berhadapan dengan tuduhan bahwa proses peninjauan yang diharuskan secara hukum dan ruang komentar publik dilewati.
Tuduhan tersebut dibantah oleh Trump. Ia menegaskan penolakan terhadap anggapan bahwa proyek-proyeknya mengabaikan prosedur yang semestinya, sementara pengadilan masih menilai perkara pada tahap selanjutnya.
