jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris menolak rencana skema lisensi kepemilikan anjing. Menteri menyatakan tidak akan memperkenalkan sistem perizinan baru, meski gugus tugas hewan telah mengajukan rekomendasi untuk memperketat pengaturan kepemilikan.
Penolakan ini muncul setelah laporan yang dipublikasikan Kamis menyebut adanya kebutuhan penguatan aturan hukum bagi pemilik anjing. Dalam laporan tersebut, panel pakar hewan merekomendasikan opsi regulasi baru, dengan tujuan memperbaiki kontrol terhadap anjing, menekan risiko serangan, serta mencegah munculnya “beban yang tidak semestinya” bagi pemilik.
Laporan itu tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk aturan yang seharusnya diterapkan. Meski demikian, gugus tugas menegaskan arah kebijakan yang diusulkan tetap berfokus pada keselamatan publik dan tata kelola kepemilikan yang lebih baik.
Seorang juru bicara kementerian lingkungan menyebut laporan tersebut sebagai “catatan yang disambut baik”, dan menyatakan para menteri sedang mempertimbangkan rekomendasi gugus tugas. Namun, juru bicara itu menegaskan pemerintah tidak akan memperkenalkan skema lisensi anjing baru.
Gugus tugas menilai serangan anjing masih menjadi masalah nyata
Koalisi Dog Control Coalition—yang melibatkan RSPCA, Battersea Dogs & Cats Home, dan Royal Kennel Club—menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi dalam laporan. Mereka menyebut tindakan pemerintah perlu dilakukan “sebagai hal yang mendesak”, karena insiden gigitan anjing terus berdampak serius bagi manusia maupun anjing.
Koalisi juga menyoroti bahwa jarak sejak publikasi laporan Middlesex Report pada 2021 membuat kebutuhan kemajuan menjadi semakin mendesak. Menurut mereka, situasi ini tidak bisa dibiarkan tanpa respons kebijakan yang lebih konkret.
Laporan gugus tugas memuat 20 rekomendasi, termasuk mendorong agar dewan daerah menyediakan layanan untuk menangani masalah kontrol anjing tingkat rendah. Rekomendasi lain menekankan peningkatan pencatatan luka akibat gigitan anjing, serta kebutuhan adanya persyaratan hukum bagi pemandu anjing (dog walkers).
Gugus tugas juga menilai tren ancaman masih mengkhawatirkan. Penekanan muncul bahwa serangan anjing tetap meningkat, termasuk dalam konteks perubahan pola kepemilikan hewan peliharaan.
Berita Terkait
- Yung Filly jalani sidang ulang pemerkosaan delapan hari pada Juni 2027
- Jaksa Kanada Hentikan Dakwaan terhadap Amit Jalota dan Ali Raza dalam Kasus Perampokan Emas Toronto
- Penembakan di luar sinagoga Kanada dinilai bermotif kebencian, pejabat menyebut Const Jeff Smith terluka kritis dan tetap melawan
Gugus tugas ini dibentuk oleh pemerintah pada 2022 setelah serangkaian serangan anjing yang sempat menjadi sorotan publik. Dalam laporan, disebutkan bahwa sejak 2011 populasi anjing bertambah 35%, sementara jumlah penerimaan rumah sakit terkait gigitan anjing di Inggris naik 77%. Laporan itu juga menyebut lonjakan kepemilikan hewan peliharaan terjadi saat pandemi Covid, ketika akses bantuan layanan menjadi lebih sulit.
Kondisi tersebut, menurut laporan, membuat pemilik yang kurang berpengalaman kesulitan mengakses layanan dan menemukan jalan untuk mendapatkan bantuan. Situasi ini kemudian dipandang berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan pendekatan regulatif yang lebih efektif.
Dalam sejarah kebijakan, hingga 1987 pemilik anjing di Inggris, Wales, dan Skotlandia diwajibkan membayar biaya tahunan untuk memperoleh lisensi kepemilikan. Skema tersebut kemudian dihentikan dengan alasan dana yang dikumpulkan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya.
Sementara itu, di Irlandia Utara pemilik anjing masih diwajibkan membeli lisensi sebesar ÂŁ12,50, atau ÂŁ5 bila pemilik menerima manfaat terkait pendapatan. Di Prancis, pemilik anjing yang dikategorikan paling berbahaya harus mendapatkan izin khusus, yang bisa melibatkan pelatihan serta asesmen perilaku.
Di Swiss, sebelumnya calon pemilik anjing diminta menyelesaikan tes pengetahuan, disusul tes praktik. Namun syarat tersebut kemudian dihapus. Laporan gugus tugas menyatakan mayoritas anggota mendukung pengenalan persyaratan hukum bagi pemilik anjing, meski masih diperlukan pertimbangan lebih lanjut mengenai wujud skemanya.
“Setiap persyaratan hukum perlu dipertimbangkan secara cermat tujuannya,” bunyi laporan tersebut, “dan jangan sampai tampak sebagai pajak bagi pemilik anjing yang sudah bertanggung jawab.” Laporan juga memperingatkan bahwa pengenalan kembali lisensi universal berpotensi menjadi sekadar basis data tambahan atau latihan administratif, dengan manfaat keselamatan publik yang terbatas—serta minim peluang untuk mendorong kepemilikan yang bertanggung jawab.
Di antara opsi yang disebutkan, gugus tugas mengusulkan skema yang lebih terfokus pada anjing berisiko tinggi, penerapan pemeriksaan latar belakang terhadap pemilik, serta kewajiban calon pemilik untuk lulus tes pengetahuan.
Dogs Trust dan RSPCA, menurut laporan, telah memesan riset mengenai biaya dan manfaat berbagai sistem; kesimpulannya dijadwalkan dipublikasikan kemudian pada tahun ini.
Dalam pengantar menteri, Baroness Hayman of Ullock selaku menteri lingkungan menulis bahwa dalam beberapa tahun terakhir pemerintah melihat kenaikan serangan anjing yang mengkhawatirkan, seiring perubahan pola kepemilikan. Ia menyebut laporan gugus tugas sebagai kontribusi yang “penting dan tepat waktu”, sekaligus menyatakan para menteri mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersama program kerja yang lebih luas yang sedang berjalan.
