jurnalistik.co.id – Zack Polanski, pemimpin Green Party di Inggris, meminta pembekuan sementara atas persetujuan pusat data baru di wilayah Inggris. Ia menilai pemerintah perlu menahan rencana tersebut sambil menerapkan aturan lingkungan yang lebih ketat serta memperbesar suara komunitas setempat.
Polanski menyoroti penggunaan air dan energi yang besar oleh pusat data untuk mendinginkan sistem. Ia juga mempertanyakan kesesuaian rencana pembangunan itu dengan kondisi kekeringan yang sedang melanda sejumlah wilayah.
Permintaan jeda dan kontrol lokal
Dalam kunjungan ke lokasi yang diusulkan di East London, Polanski menyerukan agar pemerintah “slam the breaks” pada pembangunan pusat data yang dinilai boros energi dan boros air. Ia menggambarkan kebutuhan moratorium dengan pengecualian untuk pusat data berkapasitas lokal yang memberi ruang bagi komunitas sekitar.
Polanski menyatakan: “We need to slam the breaks on these energy guzzling, water guzzling data centres. Essentially, we need basically a moratorium other than local scale data centres for the local community.” Ia menambahkan bahwa saat “three-quarters of the country are in drought, it is outrageous that these are being considered critical infrastructure.”
Ia berpendapat definisi infrastruktur kritis seharusnya menunjuk pada layanan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar warga. Polanski menegaskan: “To most people critical infrastructure means hospitals, water, electricity. It doesn’t mean Artificial Intelligence.”
Dalam pemberitaan BBC, disebutkan bahwa pusat data diklasifikasikan sebagai infrastruktur kritis sejak 2024. Status tersebut membuat pusat data memperoleh dukungan tambahan ketika terjadi insiden seperti serangan siber atau cuaca ekstrem.
Skenario kekurangan dan kekhawatiran prioritas air
Kelompok hijau berargumen bahwa penetapan pusat data sebagai infrastruktur kritis dapat memengaruhi prioritas penggunaan air ketika persediaan mulai menipis. Mereka khawatir fasilitas tersebut bisa ditempatkan lebih diutamakan dibanding kebutuhan rumah tangga.
Pemerintah menyanggah kekhawatiran itu dengan menyatakan pusat data tidak akan otomatis memperoleh prioritas selama situasi kekurangan. Pemerintah juga menilai jeda pembangunan akan membawa dampak ekonomi, termasuk risiko Inggris kehilangan investasi dan bergantung pada komputasi dari luar negeri untuk pemrosesan data sensitif.
Seorang juru bicara pemerintah menyampaikan: “It would be a disaster for jobs and national security.” Pernyataan ini digunakan untuk menilai bahwa penghentian sementara bisa berujung pada gangguan pekerjaan dan isu keamanan nasional.
Estimasi konsumsi air, desain, dan respons kebijakan
Berita Terkait
BBC menulis bahwa hingga saat ini tidak ada angka resmi yang merinci berapa banyak air yang dikonsumsi pusat data di Inggris. Namun, konsultansi Water Research Centre memperkirakan pada Februari bahwa pusat data di Inggris menggunakan sekitar 1,9 miliar liter air minum per tahun, atau sekitar 0,2% dari pasar non-rumah tangga.
Water Research Centre menyebut adanya “clear upward trend” dalam penggunaan air. Selain itu, riset yang dikutip dari Global Action Plan, sebuah organisasi nirlaba lingkungan, menyebut pusat data skala besar bisa mengonsumsi 1,5 juta liter per hari.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa kebutuhan air dapat berubah mengikuti ukuran, desain, dan iklim setempat. Wilayah yang lebih panas memerlukan lebih banyak air untuk mendinginkan peralatan.
BBC juga menemukan bahwa para menteri tidak melakukan penilaian lingkungan terhadap dampak strategi “Delivering AI growth zones” sebagaimana dimaksud. Seorang pejabat pemerintah menjelaskan bahwa dokumen itu dipandang sebagai pernyataan maksud, bukan kebijakan formal yang sudah bergerak menuju implementasi.
Di sisi lain, pemerintah menyampaikan bahwa saat ini pusat data di Inggris tidak diwajibkan melaporkan jumlah air yang mereka gunakan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan tuntutan agar aturan pelaporan diperjelas.
Lokasi, transparansi tahunan, dan argumen tentang investasi
Green Party juga mengajukan sejumlah usulan terkait cara dan tempat pembangunan pusat data. Mereka menginginkan fasilitas dibangun di lahan brownfield serta lebih dekat dengan sumber energi terbarukan, sehingga pemanfaatan energi bersih dapat dilakukan bila memungkinkan.
Pihak hijau juga meminta pemilik pusat data menyerahkan angka tahunan mengenai konsumsi air dan listrik. Pemerintah menanggapi bahwa sebagian air jauh lebih banyak hilang karena kebocoran, yang disebut kira-kira seperlima dari pasokan.
Pemerintah menegaskan jeda pembangunan tidak otomatis menghentikan kebutuhan pemrosesan data. Dalam pernyataan yang dikutip, pemerintah menyatakan: “A pause on building new data centres would simply send investment and good jobs abroad, while leaving Britain dependent on overseas computing for the processing of sensitive health and defence data.”
Pernyataan itu dilanjutkan dengan penekanan: “Put simply: it would be a disaster for jobs and national security.” Meski demikian, pemerintah menyatakan hal tersebut tidak berarti “blank cheque” bagi Big Tech dan tidak semua pusat data harus langsung disetujui.
Menurut pemerintah, pengembang tetap dituntut merencanakan penggunaan tenaga bersih, memakai air secara bertanggung jawab, menciptakan pekerjaan di Inggris, serta membangun rantai pasok domestik. Pemerintah juga menyebut pengembang perlu menyediakan investasi bagi komunitas tempat pusat data tersebut didirikan.
BBC menuliskan bahwa jumlah pusat data di Inggris saat ini diperkirakan mencapai ratusan, dengan rencana penambahan yang lebih banyak. BBC melaporkan pada tahun lalu terdapat sekitar 477 pusat data, dan banyak di antaranya terkonsentrasi di sekitar London serta bagian selatan Inggris, wilayah yang secara resmi sedang mengalami kekeringan.
