Andy Burnham: Tim spesialis perkosaan dan kejahatan seksual di seluruh kepolisian Inggris-Wales pada 2027

jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris dan Wales menyatakan akan memperkenalkan tim spesialis untuk kasus pemerkosaan dan kejahatan seksual ke seluruh kepolisian pada akhir tahun 2027. Langkah ini, menurut keterangan menteri, dipercepat dibanding rencana yang semula dijadwalkan lebih lambat.

Roll out program tersebut sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Sir Keir Starmer, dan kini dipercepat sekitar 18 bulan sebagai bagian dari upaya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (VAWG). PM Andy Burnham mengatakan rencana terdahulu “terlalu lambat” dan meminta kabinet untuk “laser focused” dalam menangani kejahatan tersebut.

Burnham menegaskan skala kekerasan dan pelecehan yang dialami perempuan dan anak perempuan di Inggris adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Ia menyampaikan, “We’re taking action to accelerate the roll out of specialist rape and sexual offence teams, who will go after perpetrators, enforce strict new protection orders to protect survivors, and invest in programmes to intensively manage offenders to break the cycle of abuse.”

Ia juga menyebut, “The scale of violence and abuse suffered by women and girls in this country is unacceptable.” Dengan percepatan ini, program diharapkan memberi respons yang lebih cepat dan lebih terstruktur terhadap pelaku, sekaligus memperkuat perlindungan bagi para penyintas.

Dalam rilis pemerintah, tim spesialis yang dibentuk diarahkan untuk mengejar pelaku kejahatan, menerapkan perintah perlindungan yang lebih ketat, serta menjalankan program pengelolaan intensif bagi pelanggar untuk memutus siklus pelecehan. Fokusnya pada penguatan perlindungan dan pengelolaan pelaku dilakukan secara terarah, bukan hanya pada proses penyidikan.

Pemerintah juga menyatakan bahwa hingga 10 kepolisian di seluruh Inggris dan Wales akan memperoleh bagian dari pot dana sebesar £13,3 juta untuk membantu tim yang menangani perintah perlindungan. Skema ini terkait dengan situasi ketika pelaku berada di bawah pengawasan elektronik, adanya zona eksklusi, dan langkah-langkah lain.

Satvir Kaur, menteri bidang safeguarding, menyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu tantangan paling kritis. Ia mengatakan pemerintah “relentlessly pursuing perpetrators and helping victims live their life without fear” sebagai cara untuk memperkuat respons.

Meski organisasi amal menyambut langkah tersebut, ada penilaian bahwa percepatan kebijakan belum sepenuhnya cukup untuk kebutuhan penyintas. Refuge, salah satu organisasi yang ikut merespons, menilai program ini “represent only a small portion of what is needed” bagi korban.

Ellie Butt, kepala kebijakan dan urusan publik Refuge, menyatakan langkah pemerintah “represent only a small portion of what is needed to ensure all survivors can access timely and effective support”. Ia berharap pengumuman ini menjadi “the first step of many” dalam rencana Burnham untuk menuntaskan VAWG.

Butt juga menyoroti bahwa perintah perlindungan “highly underutilised” dan bahwa penegakannya kerap belum memadai. Ia menilai, untuk meningkatkan penggunaan alat perlindungan secara nyata, pemerintah perlu membangun kepercayaan perempuan dan anak perempuan terhadap kepolisian.

Ia menambahkan, “Survivors often avoid reporting the abuse they’ve experienced to the police for fear of being disbelieved or undermined, so for protection order teams to increase uptake of these tools, genuine efforts are needed to build women’s and girls’ confidence in policing and ensure abuse does not go unreported.” Pernyataan itu menekankan bahwa akses pada dukungan yang tepat waktu bergantung pada keberanian penyintas untuk melapor.

Dalam konteks yang sama, Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood pada bulan Desember menggambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai “a national emergency” ketika mengumumkan rencana tim investigasi spesialis. Saat itu, Mahmood mengatakan cara kepolisian meneliti perkara masih “too much of a postcode lottery”.

Mahmood mengaitkan persoalan dengan variasi kualitas penanganan antarwilayah, yang menurutnya menyebabkan perbedaan pengalaman dan hasil bagi para penyintas. Percepatan program tahun 2027 dimaksudkan sebagai respons atas gap tersebut, melalui penyebaran tim spesialis yang lebih seragam.

Pengumuman percepatan ini muncul ketika PM menghadapi tekanan terkait skema pelepasan awal (early release) yang dirancang untuk menghindari kepadatan di penjara. Menteri Kehakiman Alex Norris diperkirakan akan memaparkan temuan peninjauan skema tersebut pada pekan depan saat anggota parlemen kembali dari reses musim panas.

Menurut pemberitaan, skema tersebut sempat dihentikan lebih awal pada musim panas, dan ketentuan kelayakannya juga mengalami perubahan. Perubahan itu, antara lain, mencabut hak bagi mereka yang divonis atas pemerkosaan, kejahatan seksual serius terhadap anak, serta grooming untuk mendapatkan pemotongan hukuman.

Meski demikian, komisioner urusan kekerasan dalam rumah tangga Nicole Jacobs menyatakan bahwa tidak mengecualikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah langkah yang salah. Ia menyebut keputusan itu “wrong and puts victims lives at risk”.

Jacobs menambahkan pada awal bulan ini, “It is critical that no abuser is released in October unless I am confident that victims’ safety is not being compromised.” Pernyataan itu menegaskan penilaian keselamatan korban sebagai prasyarat penting dalam penerapan skema.

Dengan percepatan tim spesialis hingga akhir 2027, pemerintah menempatkan penegakan perlindungan, pengelolaan pelaku, dan dukungan kepada penyintas sebagai elemen utama. Sementara organisasi amal menerima perubahan, mereka juga menekankan bahwa masih diperlukan langkah lanjutan agar dukungan bagi seluruh penyintas dapat benar-benar tepat waktu dan efektif.