jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris dan Wales mempercepat rencana pembentukan tim spesialis untuk menangani kasus pemerkosaan dan kejahatan seksual. Targetnya, tim tersebut hadir di setiap kepolisian paling lambat akhir 2027.
Menurut pengumuman pemerintah, percepatan ini dilakukan untuk memperkuat respons terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program yang sebelumnya sudah diumumkan oleh pemerintahan Sir Keir Starmer kini dipercepat 18 bulan.
Menteri menyatakan rencana awal yang sempat ditetapkan sebelumnya terlalu lambat. Perdana Menteri Andy Burnham menilai pendekatan lama “too slow” dan menyerukan agar kebijakan diarahkan dengan “laser focused” dalam menangani kejahatan tersebut.
Burnham juga menegaskan bahwa skala kekerasan dan pelecehan yang dialami perempuan dan anak di Inggris tidak dapat diterima. Ia menyampaikan, “The scale of violence and abuse suffered by women and girls in this country is unacceptable.”
Dalam penjelasan lanjut, Burnham menyebut langkah percepatan dilakukan melalui pembentukan tim spesialis, penegakan perintah perlindungan yang lebih ketat, serta investasi program untuk mengelola pelaku secara intensif agar memutus siklus kekerasan. Pernyataan Burnham berbunyi, “We’re taking action to accelerate the roll out of specialist rape and sexual offence teams, who will go after perpetrators, enforce strict new protection orders to protect survivors, and invest in programmes to intensively manage offenders to break the cycle of abuse.”
Rencana versi terbaru juga mengubah jadwal implementasi dibanding target sebelumnya. Pada rencana awal, Home Office menyatakan tim harus sudah siap pada musim panas 2029.
Untuk mendukung mekanisme perlindungan bagi korban, pemerintah menyediakan dana tambahan bagi sejumlah kepolisian. Hingga 10 kekuatan kepolisian di Inggris dan Wales akan memperoleh bagian dari “£13.3m” untuk memperkuat tim pengelola perintah perlindungan.
Dalam skema tersebut, perintah perlindungan mencakup pengawasan elektronik, zona eksklusi, serta sejumlah langkah lainnya ketika pelaku berada dalam pengaturan pengadilan. Home Office juga menekankan bahwa penguatan tim ini bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap penyintas.
Menteri untuk Safeguarding, Satvir Kaur, menyebut kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai tantangan paling mendesak saat ini. Ia mengatakan kekerasan tersebut adalah salah satu “most critical challenges of our time” dan pemerintah memperkuat respons dengan “relentlessly pursuing perpetrators and helping victims live their life without fear”.
Berita Terkait
Dukungan datang dari Refuge, sebuah organisasi amal yang menyambut perubahan tersebut. Namun, Refuge juga menilai langkah pemerintah masih belum memadai untuk memastikan semua penyintas bisa menerima dukungan yang tepat waktu dan efektif, terutama ketika akses layanan masih menjadi kendala.
Ellie Butt, kepala kebijakan dan hubungan publik Refuge, menyatakan, “represent only a small portion of what is needed to ensure all survivors can access timely and effective support.” Ia menambahkan bahwa organisasi tersebut berharap pengumuman ini menjadi “first step of many” dalam rencana Burnham menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Refuge juga menyoroti penggunaan perintah perlindungan yang dinilai masih “highly underutilised” serta masalah penegakan yang kerap tidak cukup kuat. Butt menyatakan upaya yang lebih serius diperlukan agar korban memiliki kepercayaan terhadap kepolisian dan tidak merasa proses penanganan akan meragukan atau merendahkan pengalaman mereka.
Butt menambahkan, “Survivors often avoid reporting the abuse they’ve experienced to the police for fear of being disbelieved or undermined, so for protection order teams to increase uptake of these tools, genuine efforts are needed to build women’s and girls’ confidence in policing and ensure abuse does not go unreported.”
Penguatan penanganan ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri pada Desember. Saat itu, Shabana Mahmood menyebut kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai “national emergency” ketika mengumumkan rencana tim penyelidikan spesialis.
Mahmood juga menyampaikan bahwa cara berbagai pasukan polisi menangani kasus dinilai masih terlalu “postcode lottery”. Ia menilai kualitas penyelidikan tidak merata dan bergantung pada wilayah.
Di tengah pengumuman kebijakan ini, Perdana Menteri juga menghadapi tekanan terkait skema pelepasan lebih awal yang dirancang untuk mencegah kelebihan kapasitas di penjara. Sekretaris Kehakiman Alex Norris diharapkan mengungkap temuan peninjauan skema tersebut pekan depan saat anggota parlemen kembali dari masa reses musim panas.
Pada musim panas ini, rencana itu sempat dihentikan. Selain itu, kelayakan skema mengalami perubahan dengan menghapus hak bagi mereka yang dihukum karena pemerkosaan, kejahatan seksual serius terhadap anak, serta tindakan grooming untuk mendapatkan pemotongan hukuman.
Namun, Nicole Jacobs, komisioner untuk kekerasan dalam rumah tangga, menilai perubahan tersebut keliru. Ia menyebut tidak mengecualikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai “wrong and puts victims lives at risk”, dan menegaskan, “It is critical that no abuser is released in October unless I am confident that victims’ safety is not being compromised.”
Dengan percepatan hingga akhir 2027, pemerintah menempatkan pembentukan tim spesialis dan penguatan perintah perlindungan sebagai bagian dari strategi yang lebih agresif. Program ini diarahkan agar penanganan kekerasan seksual dan pemerkosaan berjalan lebih cepat, lebih terstruktur, dan memberi jaminan perlindungan yang lebih efektif bagi penyintas.
