jurnalistik.co.id – Lebih dari 10% kapasitas pembangkit listrik Nepal lumpuh setelah banjir bandang pekan lalu, menelusurkan kembali ketergantungan negara itu pada tenaga air.
Hampir seluruh pasokan listrik Nepal bersumber dari pembangkit tenaga air, dan surplus produksinya selama ini memungkinkan ekspor ke India serta Bangladesh dengan pendapatan sekitar hampir $200 juta (sekitar ÂŁ147 juta) per tahun.
Namun bencana terbaru menunjukkan betapa rapuhnya sistem ketika infrastruktur pembangkit terkonsentrasi pada satu sumber energi. Rangkaian banjir yang menerjang wilayah dekat perbatasan Nepal–Tibet merusak permukiman dan memutus layanan di berbagai tempat.
Dampaknya sangat besar: lebih dari 1.300 orang dilaporkan tewas, sementara ribuan lainnya masih belum ditemukan. Di sisi lain, kerusakan juga menimpa fasilitas produksi listrik.
Banjir itu menghancurkan desa-desa di dekat perbatasan, sekaligus memberi pukulan berat pada kawasan lembah Sungai Trishuli. Sebanyak 12 pembangkit tenaga air mengalami kerusakan serius, dan kapasitas pembangkit total yang terdampak melampaui 10% dari produksi listrik Nepal.
Operator menyatakan belum dapat memastikan apakah fasilitas-fasilitas tersebut bisa kembali beroperasi sepenuhnya. Otoritas yang mengelola sebagian pembangkit juga berupaya menjaga kepastian pasokan untuk rumah tangga.
Otoritas perusahaan listrik milik negara, Nepal Electricity Authority, memiliki enam dari 12 fasilitas yang rusak. Juru bicara lembaga itu menegaskan pasokan listrik dinilai masih memadai, tetapi ia juga mengakui kebutuhan untuk meninjau ulang arah kebijakan.
Rajan Dhakal menyatakan, “the time has come for a rethink of our hydropower policy”. Pernyataan itu muncul seiring makin seringnya bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Ketergantungan pada tenaga air selama ini memang tumbuh dari kondisi energi yang tersedia. Tetapi tantangan lain juga sudah pernah dialami Nepal beberapa tahun lalu, ketika akses listrik belum merata.
Pada 2010, hanya sekitar dua pertiga warga Nepal yang memiliki akses listrik. Bahkan bagi rumah tangga yang sudah tersambung, pemadaman bisa berlangsung hingga 16 jam setiap hari.
Perubahan mulai terjadi ketika perluasan infrastruktur tenaga air berjalan bersamaan dengan upaya menekan korupsi dan meningkatkan impor energi dari India untuk mengisi kekosongan musiman. Pada 2018, banyak wilayah akhirnya menikmati layanan 24 jam per hari.
Hingga saat ini, Nepal memiliki 225 pembangkit tenaga air dengan kapasitas terpasang lebih dari 3.900MW. Angka itu diperkirakan cukup untuk mengaliri sekitar tiga juta rumah tangga secara bersamaan, sementara ratusan fasilitas lain masih dibangun atau sedang masuk tahap rencana.
Mayoritas proyek dibangun di ketinggian pegunungan, memanfaatkan arus air yang mengalir cepat untuk menghasilkan listrik. Skema semacam ini umumnya memerlukan sistem penyimpanan yang minim atau bahkan tidak ada.
Masalahnya, wilayah dataran tinggi Himalaya diketahui menghangat 50% lebih cepat dibanding rata-rata global. Karena itu, proyek di lokasi-lokasi tinggi menghadapi risiko lingkungan yang makin besar.
Pemeriksaan awal menyebut runtuhnya gletser dan fondasi batuan sebagai penyebab banjir bandang yang terjadi pekan lalu. Walau penelitian masih berjalan, pola bencana memperlihatkan bahwa faktor geologi dan iklim dapat berpengaruh langsung pada operasi pembangkit.
Otoritas pengurangan risiko bencana dan manajemen (Disaster Risk Reduction and Management Authority) sebelumnya menyatakan lebih dari sembilan dari 10 kejadian bencana yang tercatat antara 2018 dan 2024 “related to climate”.
Mantan Menteri Energi Kulman Ghising menggambarkan bencana ini sebagai “once-in-a-century” event. Ia menilai kejadian tersebut menyimpan pelajaran penting untuk desain pembangkit dan pemilihan lokasi pembangunan.
Ghising mengatakan, “We need to design the plants [to be more] resilient to the floods and, most importantly, adopt early-warning systems as well as robust emergency evacuation measures,”. Ia menekankan pencegahan melalui sistem peringatan dini serta langkah evakuasi darurat yang kuat.
Menurut penilaian sejumlah pihak, ratusan pekerja pembangkit, insinyur, dan warga sekitar dikhawatirkan terjebak di terowongan yang dipenuhi lumpur di dalam fasilitas-fasilitas tersebut sejak banjir melanda.
Berita Terkait
Di level kebijakan, Nepal Electricity Authority juga mulai membuka kemungkinan perubahan strategi. Dhakal menyebut “rethink” pembangkit bisa diarahkan pada model berbasis waduk yang tidak harus berada di wilayah pegunungan.
Menurutnya, pendekatan waduk memungkinkan air disimpan dan dilepaskan sesuai kebutuhan. Tetapi skema tersebut berpotensi membawa biaya ekonomi dan dampak lingkungan yang signifikan.
Di luar perdebatan teknis, muncul pula kritik bahwa Nepal terlalu menaruh “semua telur dalam satu keranjang” pada tenaga air. Kushal Gurung, pakar energi terbarukan yang mendirikan WindPower Nepal, menilai negara seharusnya tidak mengandalkan satu sumber saja.
Gurung mengatakan, “We should not be putting all our eggs in one basket in these dangerous times,”. Ia menambahkan, “We need to seriously embrace other alternatives as well, like solar and wind. And for that we will need to revise our energy policy that is at the moment very pro-hydropower,”.
Pendapat serupa juga dikemukakan Vivek Shastry dari Center on Global Energy Policy di Columbia University. Ia berargumen, “meaningful additions of wind and solar generation is a resilience strategy that can limit single-point or interconnected electricity system failures in the future”.
Temuan lain datang dari laporan lembaga bantuan Jerman yang menyebut potensi teknis pembangkit tenaga surya di Nepal sekitar 10 kali lebih besar dibanding tenaga air. Meski demikian, Puspa Sharma dari National University of Singapore memperingatkan diversifikasi tidak bisa dilakukan sepenuhnya.
Sharma menyatakan diversifikasi bisa dilakukan “only to a limited extent”. Ia menambahkan bahwa meski masih ada kapasitas yang belum dimanfaatkan dari angin dan surya, tenaga air tetap menjadi sumber yang memberi Nepal keunggulan kompetitif dibanding tetangga di kawasan Asia Selatan, dengan merujuk pada berbagai studi terkait potensi energi regional.
Ketika investasi besar terus mengalir ke proyek tenaga air, sebagian aktivis iklim menilai pendanaan tersebut berlangsung meski risiko bencana sudah dikenal. Salah satu proyek yang nilainya besar adalah Upper Trishuli-1 yang hampir sepenuhnya hancur setelah banjir pekan lalu.
Proyek itu bernilai sekitar $647 juta dan menjadi salah satu investasi asing langsung terbesar di Nepal. Para pendukungnya mencakup Asian Development Bank dan International Finance Corporation.
Proyek Upper Trishuli 3A juga turut terdampak parah. Fasilitas tersebut didanai Export-Import Bank milik Tiongkok.
Himanshu Thakkar, koordinator South Asia Network on Dams, Rivers & People, menyampaikan bahwa lembaga pemberi pinjaman internasional “acutely aware of the extreme danger to which they were exposing thousands of labourers, officials, residents, rivers, infrastructure and landscape”.
Ia menambahkan, “Their own reports repeatedly highlighted it. But they did not take any preventive steps, did not demand stringent checks and balances, nor were they prepared for a calamity they knew could occur,”. Ia menilai banjir kali ini menunjukkan kegagalan pencegahan yang seharusnya bisa dilakukan.
Menurut Thakkar, riwayat kawasan lembah Sungai Trishuli memang sudah memperlihatkan volatilitas. Ia merujuk pada bencana banjir dalam dua tahun terakhir yang juga mengubah kondisi wilayah sepanjang aliran sungai.
Pada September 2024, cloudburst yang tidak biasa melanda DAS Trishuli dan Bhote Koshi, memicu banjir bandang kilat di Rasuwa, Nuwakot, dan Dhading. Wilayah-wilayah itu juga termasuk yang paling berat terdampak oleh banjir pekan lalu.
Lalu pada Juli 2025, sebuah danau glasial di Gyirong, Tibet, meledak dan menyapu bagian sungai yang sama menuju Nepal, menewaskan setidaknya 11 orang. Banjir tersebut merusak infrastruktur penting dan menghentikan perdagangan di koridor Nepal–Tiongkok.
Penyeberangan perbatasan bahkan ditutup selama hampir enam bulan sebelum dibuka kembali pada 1 Januari tahun ini. Rentetan peristiwa itu memperjelas bahwa risiko bencana melintasi batas wilayah dan memengaruhi rantai aktivitas yang lebih luas.
Dhakal dari Nepal Electricity Authority mengakui bahwa bahkan jika asesmen risiko terkait iklim sudah dilakukan dengan benar, “the designing of the plants may not have been done accordingly”. Ia menegaskan bahwa pemilihan desain dan pelaksanaan teknis juga menentukan tingkat keselamatan saat bencana terjadi.
Dari sisi perubahan iklim, Manjeet Dhakal, anggota delegasi iklim Nepal di Konferensi Perubahan Iklim PBB, menilai bencana ini menunjukkan risiko iklim bersifat lintas negara dan tidak bisa dikelola sendirian oleh Nepal.
Ia mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk berbagi data, menilai dampak, serta mengembangkan sistem peringatan dini secara bersama. “Nepal is among the least responsible for the greenhouse emissions that led to these exacerbated risks,” katanya.
Ia juga menambahkan, “Ironically, our hydropower industry is an attempt to reduce our already minimal emissions… We cannot, and should not, be made to respond to these risks alone.” Dalam pandangannya, pembahasan soal energi dan iklim harus dipikul secara kolektif ketika dampak bencana makin meluas.
