jurnalistik.co.id – Ketegangan di sekitar Kepulauan Falklands/Malvinas kembali meninggi di Argentina, dan nada yang mengeras itu berangkat dari perkembangan politik di Washington. Ketika tuntutan Buenos Aires soal kedaulatan makin lantang, respons Presiden Donald Trump terhadap posisi Amerika Serikat dipandang akan menjadi salah satu penentu yang paling menentukan.
Di dalam negeri, Presiden Javier Milei mencoba mengubah situasi menjadi momentum diplomatik. Dalam pidato berdurasi nasional yang disampaikan pekan ini, ia memulai dengan uraian sejarah versi Argentina dan menegaskan kembali pokok argumennya: kepulauan tersebut “seharusnya menjadi milik” Argentina. Ia menyebut Inggris sebagai pihak yang melakukan invasi serta pendudukan secara kolonial sejak 1833, dengan menggambarkan perebutan itu sebagai proses yang merebut kembali wilayah dari tangan Argentina.
Namun, narasi yang sama selalu memicu jawaban dari pihak Inggris. Pemerintah Inggris, menurut penuturan di laporan tersebut, menilai Milei mengabaikan detail tertentu: kepulauan itu pernah berpindah kendali antar-kekuatan Eropa pada abad ke-17 hingga ke-18, dan pada saat Inggris kembali merebut wilayah, kepulauan dikatakan tidak berpenghuni. Sementara itu, Milei menempatkan peristiwa pengusiran pemukiman Argentina dua tahun sebelumnya pada peran pihak lain, bukan Inggris.
Dalam versi yang dikutip, pemukiman Argentina disebut dipaksa keluar oleh Amerika Serikat. Sebuah kapal perang, USS Lexington, disebut menghancurkan benteng yang telah lebih dulu dibangun pada Desember 1831, ketika terjadi perselisihan terkait hak penangkapan ikan dan penyegelan di wilayah setempat. Titik ini penting karena, bila klaim bahwa pihak Amerika ikut memainkan peran masa lalu dipadukan dengan dinamika kebijakan saat ini, Amerika bisa ikut berperan memperkuat posisi Argentina pada masa depan.
Keyakinan itu muncul dari pesan Trump. Milei menyampaikan seolah “angin perubahan” sedang bertiup, setelah Trump mengatakan bahwa ia sedang “meninjau ulang” posisi AS terkait Falklands. Posisi Amerika selama ini digambarkan sebagai sikap netral—meski tetap mengakui pemerintahan Inggris atas wilayah tersebut—sehingga sinyal peninjauan ulang memberi ruang harapan baru bagi Buenos Aires.
Dalam kerangka hubungan yang lebih luas, netralitas tersebut juga tidak sepenuhnya steril. Pada masa pemerintahan Ronald Reagan, disebut ada dukungan material untuk Margaret Thatcher ketika Perang Falklands berlangsung pada tahun 1982. Hubungan itu, menurut uraian yang sama, memperkuat “aliansi khusus” antara London dan Washington dalam situasi konflik.
Bagi Trump, aliansi semacam itu tampak mengalami erosi. Dalam wawancara yang dikutip dari GB News, ia menanggapi langkah pemerintah Inggris yang tidak bergabung dengan perang AS terhadap Iran dengan kalimat “Anda tidak ada untuk membantu saya.” Penjelasan ini melandasi cara Trump menilai ulang kedekatan strategisnya dengan pihak Inggris, dan pada gilirannya memengaruhi cara ia memandang isu Falklands.
Selain pertimbangan politik global, ada pula dimensi logika jarak yang sering dipakai dalam debat. Pulau-pulau Falklands memilih untuk tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris pada 2013, dengan suara yang hampir bulat. Pihak kepulauan juga dapat menekankan bahwa jarak dari London ke Falklands hanya sedikit lebih pendek dibanding jarak Washington DC ke Guam, sebuah wilayah AS di Pasifik barat. Meski demikian, kata-kata Trump tetap diyakini telah membangkitkan energi politik bagi Milei.
Berita Terkait
Antusiasme itu tidak berdiri sendiri. Laporan tersebut mengaitkan menguatnya sikap Argentina dengan kebutuhan politik internal Milei menjelang pemilihan presiden tahun depan. Salah satu penantangnya, Victoria Villarruel—yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden—dikabarkan tampil sebagai figur yang lebih tegas dalam isu kedaulatan nasional. Ia juga menuduh pendekatan diplomatik Milei gagal dalam memperjuangkan Falklands, sehingga Milei membutuhkan penguatan narasi untuk menjaga posisi politiknya.
Ketika isu Falklands kembali diangkat, politik domestik memang sulit dihindari. Buenos Aires menilai perkara itu kini menjadi mendesak. Dalam laporan tersebut, Milei menggambarkan adanya “bahaya yang jelas dan segera,” seraya mengaitkannya dengan aspek ekonomi yang baru.
Dengan rencana eksplorasi minyak di sekitar Falklands dalam waktu dua tahun, tensi diplomatik memperoleh insentif tambahan. Dua perusahaan disebut akan menjalankan pekerjaan eksplorasi di ladang minyak Sea Lion di lepas pantai kepulauan: Navitas Petroleum yang dimiliki investor Israel, serta Rockhopper Exploration dari Inggris. Milei mengatakan Argentina tidak bisa membiarkan perusahaan “mengambil alih” cadangan minyak di bawah laut wilayahnya, dan ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berdiam diri.
Dalam pidatonya, Milei menempatkan Argentina sebagai mitra Washington yang dapat dipercaya. Ia juga disebut menikmati dukungan Trump, baik dari sisi ideologi maupun relasi pribadi. Kedekatan itu dikaitkan dengan visi Trump tentang hemisfer Barat yang ia sebut sebagai “Don-roe Doctrine,” sebuah permainan kata dari “Monroe Doctrine” pada abad ke-19 yang menegaskan dominasi AS atas kawasan tersebut.
Intinya, kata-kata kunci dari gagasan itu adalah keinginan agar para pemimpin di Amerika memegang kesamaan pandangan. Dalam situasi kemitraan baru dan penataan ulang wilayah pengaruh, laporan tersebut menyatakan bukan tidak mungkin Trump lebih mengutamakan Milei ketimbang Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, meski persoalan Falklands pada akhirnya tidak murni soal preferensi pribadi atau kalkulasi partai.
Dengan demikian, pertanyaan yang mengemuka untuk beberapa bulan ke depan adalah perbandingan kekuatan dua konsep: apakah “Don-roe Doctrine” yang sedang menguat akan lebih dominan dibanding sejarah panjang dari “aliansi khusus” AS-Inggris yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negeri kedua negara.
Sejauh ini, tanda-tanda ketegangan juga terlihat dalam ruang publik. Pada musim panas lalu, pemain tim Argentina merayakan kemenangan mereka atas Inggris di Piala Dunia dengan spanduk bertuliskan “Las Malvinas son Argentinas.” FIFA kemudian memberi sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina karena pelanggaran aturan terkait pesan politik. Peristiwa seperti itu memperlihatkan bagaimana klaim kedaulatan dapat menyusup ke arena budaya dan olahraga, sekaligus menjadi pengingat bahwa isu Falklands terus menjadi bahan mobilisasi opini.
Namun, pada titik paling menentukan, narasi di lapangan akan sangat bergantung pada apakah Trump benar-benar mengubah arah kebijakan—dan bagaimana sinyal “meninjau ulang” tersebut diterjemahkan menjadi sikap konkret terhadap tuntutan Argentina. Jika hubungan khusus AS-Inggris kembali berbenturan dengan strategi hemisfer ala Trump, maka Argentina berharap dapat memanfaatkan celah itu untuk mendorong klaimnya semakin menguat.
