jurnalistik.co.id – Para pemimpin dunia berkumpul di Delhi, dengan Narendra Modi mengumumkan bahwa para pemimpin di sampingnya semakin diarahkan menjadi “rule-shapers”, bukan “rule-takers”. Momentum itu dihadiri tokoh-tokoh dari BRICS, termasuk Xi Jinping, Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, serta Cyril Ramaphosa.
Kehadiran mereka, meski latar belakang hubungan masing-masing tidak selalu selaras, menjadi gambaran nyata betapa sulitnya menyatukan kepentingan di satu meja. Sejumlah di antara mereka punya sejarah sengketa perbatasan hingga konfrontasi militer. India dan China pernah terlibat bentrokan mematikan di perbatasan yang dipersengketakan pada 2020.
Di saat yang sama, Iran dan Uni Emirat Arab berada di kubu berlawanan dalam perang di Timur Tengah. Tehran meluncurkan rudal dan drone kepada sesama anggota BRICS, sementara dampaknya menjalar ke ekonomi global. Dalam konteks itu, kemampuan India mengundang dan mempertemukan para pemimpin tersebut secara langsung dinilai sebagai capaian diplomatik tersendiri.
Namun, konferensi akhir pekan ini juga menjadi ruang untuk meninjau ulang relasi masing-masing negara setelah perang Iran mengubah dinamika. Kesepakatan tentang seperti apa tatanan global baru seharusnya berbentuk—serta bagaimana mencapainya—ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar agenda pertemuan.
Keseimbangan terhadap pengaruh Barat, tanpa mengunci diri
Bagi beberapa anggota seperti China, Rusia, dan Iran, BRICS dipandang sebagai kendaraan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat dan Eropa Barat. Tetapi India memilih cara pandang yang berbeda. Modi menegaskan dalam pertemuan itu bahwa kelompok tersebut “not against anyone”.
Pembedaan itu dinilai penting bagi Delhi yang ingin menjaga hubungan dengan negara-negara yang berada pada posisi berseberangan. Seorang diplomat India senior, Anil Trigunayat—mantan duta besar—menyebut ada dorongan agar BRICS berkembang menjadi blok yang benar-benar anti-Barat, tetapi tidak demikian.
Menurut Trigunayat, India mendorong “strategic autonomy in an era of war” serta inisiatif untuk “enhance greater collaboration amongst themselves”. Ia menambahkan, “There are countries in the grouping which would like it to become anti-western, but it is not that,” sambil menekankan bahwa orientasi kebijakan India tidak diarahkan pada sikap permusuhan umum.
Deklarasi bersama yang tercapai, tetapi ruang perselisihan tetap besar
Di sisi lain, KTT ini berhasil menghasilkan deklarasi bersama ketika perpecahan internal justru tampak sangat menonjol. Dua kali sebelumnya pada tahun ini, pertemuan menteri BRICS gagal menghasilkan pernyataan bersama. Kali ini, konsensus terbentuk, namun dengan cara menghindari isu-isu yang paling tajam diperdebatkan anggota, tanpa solusi yang benar-benar konkret.
“New Delhi Declaration” diadopsi pada hari pertama. Yang menarik, deklarasi tersebut tidak menyebut beberapa hal secara langsung. Untuk perang di Timur Tengah, dokumen itu mendesak “maximum restraint”. Deklarasi juga mengecam “attacks on civilian infrastructure and peaceful nuclear facilities”, tetapi tidak menunjuk pihak tertentu sebagai penyebab.
Deklarasi tersebut juga mengulang dukungan pada skema “two-state solution”. Di saat yang sama, ia menolak paksa pengungsian warga Palestina dan menentang langkah yang dapat “legitimise or prolong occupation”, dengan redaksi yang sengaja ditempatkan selaras dengan resolusi-resolusi PBB yang sudah ada.
Namun, deklarasi ini tidak sama sekali menyinggung perang Rusia di Ukraina. Ini menjadi perbedaan dari deklarasi BRICS terdahulu. Pada bagian perdagangan, kehati-hatian yang mirip juga terlihat.
Dokumen itu memuat kekhawatiran mengenai “indiscriminate rising tariffs” dan mengecam sanksi sepihak, tetapi berhenti sebelum menyebut Amerika Serikat secara eksplisit. Pola penyusunan yang tidak menunjuk satu negara ini dinilai bertujuan untuk menghindari kemarahan Washington.
Berita Terkait
Bayang-bayang Trump ikut mengatur kalimat yang dipilih
Dalam suasana itu, figur Donald Trump memberi tekanan tersendiri terhadap BRICS. Trump sebelumnya menyebut sejumlah usulan kelompok tersebut, termasuk kemungkinan mengaitkan mata uang digital bank sentral untuk perdagangan lintas negara, sebagai “anti-American”. Dengan pertimbangan itulah, tidak menyebut nama negara di deklarasi—meski konflik dicela—dinilai sebagai ciri penulisan yang dekat dengan kepentingan India.
Praveen Donthi, analis senior di International Crisis Group, menyatakan, “Not mentioning any country by name, even as they condemned the conflict in the Middle East, bears the hallmark of India,”. Ia menambahkan, “I was pleasantly surprised that there was a strong reference to tariffs, because India could have wanted to be less direct about it, but perhaps this was a chance to convey their displeasure,”
Pertemuan lintas medan di luar agenda deklarasi
Setelah KTT, kebutuhan untuk menata kembali tatanan global makin dianggap penting bagi banyak ekonomi anggota BRICS, terutama di tengah ancaman perdagangan dari Trump dan guncangan akibat perang di Timur Tengah. Yang diperoleh pertemuan ini juga berupa ruang bagi pertemuan-pertemuan yang sulit dibayangkan beberapa bulan sebelumnya.
Iran dan Abu Dhabi, misalnya, mengadakan pembicaraan tingkat tinggi. Masoud Pezeshkian bertemu Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan di sela KTT. Pertemuan tatap muka dengan level tertinggi ini disebut sebagai yang paling tinggi selama perang yang melibatkan kedua pihak berlangsung. Bagi Teheran, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Iran tidak berdiri sendiri menghadapi serangan militer AS dan Israel serta tekanan ekonomi.
Saat berupaya bertahan dari sanksi AS, Pezeshkian mendorong hubungan ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS, termasuk Malaysia, India, dan Ethiopia. Dalam kerangka itu, ia menyoroti tantangan yang datang dari Washington, termasuk “Operation Economic Outcast” dan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran.
Di sisi lain, China juga membawa momentum diplomatik. KTT ini menjadi kunjungan pertama Xi Jinping ke Delhi dalam tujuh tahun terakhir. Memang, kepercayaan antara China dan India sempat berada di titik rendah sejak sengketa perbatasan 2020, tetapi ketegangan tersebut dikabarkan telah mereda.
Relasi keduanya juga disertai ketidakseimbangan perdagangan, dengan defisit yang condong kuat ke pihak China. Di pertemuan tersebut, keduanya hanya terlihat bersalaman secara hangat, tanpa pelukan khas Modi. Xi Jinping juga hanya bertahan kurang dari 24 jam dan tidak menghadiri gala dinner yang diselenggarakan Modi pada Sabtu malam.
Berdasarkan keterangan resmi, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat hubungan bisnis dan jalur transportasi serta mengatasi hambatan perdagangan. Trigunayat menilai langkah ini bagian dari proses pemanasan hubungan yang berlangsung bertahap dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menandakan adanya kemauan di kedua sisi untuk bekerja sama.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hasil jangka panjang tetap perlu diuji. “I always say we have to trust, but verify first,” katanya. Pernyataan itu menangkap ketegangan yang sama: ruang untuk berdialog bisa terbuka, tetapi memastikan kemajuan yang substansial tetap memerlukan verifikasi.
Apa yang terjadi setelahnya?
KTT ini menunjukkan BRICS dapat menciptakan ruang bagi rival untuk saling berbicara dan bermanuver di luar institusi yang didominasi Barat. Tantangan berikutnya justru lebih sulit: apa yang terjadi setelah deklarasi, dan bagaimana rencana konkret itu diterjemahkan ke tatanan global baru.
Anggota-anggota BRICS sepakat bahwa kebutuhan akan tatanan global baru terasa makin mendesak. Tetapi pertanyaan tentang apa yang akan menggantikannya—dan cara mencapai tujuan tersebut—masih lebih sulit dijawab daripada kesepakatan bahwa arah perubahan itu perlu.
Pelaporan tambahan oleh Charlotte Scarr.
