jurnalistik.co.id – Menjelang protes yang dipicu pendukung Imran Khan pada akhir pekan, otoritas keamanan di Islamabad mengambil langkah pembatasan menyeluruh terhadap akses masuk kota. Sejumlah jalan utama dan titik penghubung dibatasi agar pergerakan warga tidak berjalan normal.
Upaya penguncian tersebut dilakukan pada Kamis, dengan memblokir rute-rute akses utama ke dalam kota menggunakan tumpukan ganda kontainer kargo. Pemerintah menunjuk tindakan itu sebagai bagian dari pengamanan menjelang aksi massa.
Demonstrasi akhir pekan ini merupakan inisiatif pendukung mantan perdana menteri Imran Khan, yang saat ini berada dalam tahanan. Menurut laporan yang mengutip Manila Times, otoritas kepolisian telah mengerahkan 22.000 personel keamanan untuk mengamankan wilayah Islamabad.
Pihak berwenang juga menerapkan larangan akses masuk maupun keluar ke provinsi tetangga, Khyber Pakhtunkhwa, yang saat ini berada di bawah kendali partai yang dipimpin Khan. Pembatasan tersebut membuat koneksi antardaerah menjadi terputus dalam skala besar.
Di lapangan, berbagai jalan raya utama, titik masuk, hingga persimpangan besar terlihat ditutup. Kondisi ini membuat jaringan transportasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga lalu lintas dan arus mobilitas masyarakat lumpuh.
Kendaraan bermotor terlihat terjebak dalam antrean panjang akibat penutupan di sejumlah ruas. Pengendara sepeda motor tampak harus menempuh jalan dengan memanfaatkan celah-celah yang tersedia di antara kontainer.
Rangkaian tindakan pencegahan menjelang protes itu disebut mulai menguat sejak awal pekan. Selain pembatasan akses jalan, pemerintah juga menerapkan langkah hukum dan penahanan terhadap sejumlah figur yang terkait dengan kampanye politik Khan.
Tiga saudara perempuan Imran Khan, yakni Aleema Khan, Uzma Khan, dan Noreen Niazi, ditahan berdasarkan ordonansi Pemeliharaan Ketertiban Umum (MPO) di Punjab. Ketiganya mengalami penahanan pencegahan selama 30 hari, dengan tuduhan bahwa mereka memobilisasi pendukung melalui media sosial dan menghasut terhadap institusi negara.
Tak hanya pihak keluarga, puluhan anggota parlemen, pemimpin regional, serta aktivis oposisi yang berafiliasi dengan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) juga disebut ditangkap di berbagai distrik. Penangkapan itu dilaporkan terjadi di wilayah Punjab dan Islamabad.
Berita Terkait
Langkah-langkah keras tersebut memantik respons dari pengawas hak asasi manusia di tingkat internasional. Berbagai kekhawatiran disampaikan terkait meningkatnya penyensoran pers, penangkapan massal, serta pembatasan kebebasan mendasar di Pakistan.
Amnesty International menyoroti situasi itu secara langsung melalui pernyataan perwakilannya, Babu Ram Pant. Ia menyatakan, “Penargetan keluarga Imran Khan dan aktivis partai PTI merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak-hak mereka atas kebebasan, kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai,” serta menambahkan, “Tindakan tersebut menunjukkan betapa parahnya pembatasan saat ini di Pakistan.”
Imran Khan sendiri adalah pria berusia 73 tahun yang telah mendekam di balik jeruji sejak Agustus 2023. Ia menghadapi puluhan tuduhan yang disebut mencakup korupsi hingga pengkhianatan dan hasutan kekerasan setelah kerusuhan anti-pemerintah yang meluas pada Mei 2023.
Dalam sikapnya, Khan beserta tim hukumnya secara tegas menolak seluruh tuduhan tersebut. Menurutnya, perkara yang dihadapinya bermotif politik dan bertujuan untuk menetralisir popularitasnya di ruang publik.
Pawai menuju ibu kota ini disebut sebagai salah satu gebrakan jalanan besar pertama PTI dalam beberapa bulan terakhir. Tujuannya adalah mendesak pembebasan Khan melalui dorongan aksi massa di tengah kebuntuan politik.
Di sisi lain, Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar membantah bahwa kota tengah dikunci. Ia menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers di Khyber Pakhtunkhwa dan menegaskan sikap pemerintah terkait akses ke Islamabad.
“Mereka tidak harus datang ke Islamabad,” tegasnya. “Tidak ada seorang pun yang akan diizinkan untuk menutup kota.” Pernyataan itu sekaligus menjadi penyangkalan terhadap narasi pembatasan yang dinilai mematikan akses publik.
Sementara itu, demonstrasi paralel yang semula direncanakan oleh Jamaat-e-Islami dan para pemimpin serikat petani mengenai melonjaknya inflasi serta retribusi minyak bumi diberitakan ditangguhkan. Penangguhan tersebut disebut diputuskan setelah komunikasi telepon dengan pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.
Dalam perkembangan selanjutnya, keputusan komunikasi itu membuat partai Khan tetap melanjutkan protes akhir pekan dengan berbaris sendirian. Dengan demikian, pembatasan akses serta penahanan pencegahan menjadi latar yang menonjol di tengah persiapan aksi.
Dengan 22.000 personel keamanan dan sejumlah ruas utama yang diblokir, pemerintah berupaya menekan potensi gangguan selama rangkaian protes berlangsung. Namun di saat yang sama, isu kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan penegakan hukum menjadi pusat perhatian kelompok pemantau hak asasi manusia.
