jurnalistik.co.id – Kekalahan pemerintah Pedro Sánchez di Kongres Spanyol terkait penanganan krisis perumahan membuat tekanan politik makin menguat. Momen ini juga memicu spekulasi agar Sánchez mempertimbangkan pemilu lebih cepat dari jadwal.
Parlemen menolak serangkaian langkah yang diajukan lewat dua rancangan dekret untuk merespons demonstrasi nasional setelah penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun. Kekalahan tersebut dinilai mempersempit ruang politik pemerintah minoritas Sánchez di parlemen.
Dalam pemungutan suara, anggota parlemen menyetujui atau menolak dua dekret yang disusun pemerintah guna menjaga perlindungan bagi penyewa di pasar sewa. Kedua dekret memerlukan persetujuan parlemen agar tetap berlaku.
Untuk dekret pertama, penolakan terjadi dengan selisih suara 178 berbanding 172. Sementara itu, dekret kedua ditolak melalui angka 184 melawan 166.
Rapat berlangsung di tengah situasi penuh ketegangan. Saat hasil diumumkan, massa yang berkumpul di luar Kongres meneriakkan protes seperti “shame on you” dan “your profits, our misery”.
Kekalahan itu menegaskan bahwa Sánchez, yang berafiliasi sosialis, tidak menguasai mayoritas di Kongres. Di saat yang sama, pemerintahnya juga sudah terseret berbagai skandal dan perkara hukum yang melibatkan Partai Sosialis serta sekutu dekatnya.
Menurut pemberitaan, pemilu berikutnya sejatinya baru dijadwalkan pada musim panas tahun depan. Namun, imbas politis dari hasil pemungutan suara Jumat ini mendorong spekulasi mengenai kemungkinan pemilu lebih cepat.
Pengajuan dekret dilakukan setelah kasus penggusuran Maricarmen Abascal, seorang perempuan berusia 87 tahun, yang diusir dari rumahnya. Abascal disebut tidak mampu membayar kenaikan tajam pada sewa yang diberlakukan untuk unit miliknya.
Peningkatan sewa tersebut muncul menyusul skema yang diperkenalkan oleh Urbagestión, perusahaan yang menguasai apartemen Abascal di pusat Madrid. Penggusuran itu terjadi di tengah gelombang protes yang meluas, termasuk demonstrasi di banyak wilayah.
Meski demikian, Urbagestión kemudian melakukan negosiasi hingga memberi kemungkinan Abascal kembali ke flatnya dengan sewa yang lebih rendah. Walau begitu, protes tidak mereda, bahkan berlanjut dengan aksi di ruang publik serta penempatan tenda.
Protes yang memuncak di Madrid dan kota lain juga diikuti serangkaian pergerakan massa, termasuk arak-arakan yang dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dalam konteks yang lebih luas, kasus Abascal mendorong gerakan yang menuntut sewa terjangkau karena tarif sewa disebut melonjak dalam beberapa tahun terakhir.
Kelompok aktivis Sindicato de Inquilinas (Serikat Penyewa) yang sejak awal ikut mengoordinasikan protes menyatakan, selama perdebatan di parlemen, mereka akan menghentikan aksi tenda di pusat Madrid. Mereka menyebut ingin memindahkan fokus perjuangan ke lingkungan, blok hunian, dan rumah warga di Madrid.
Organisasi itu menyatakan tujuannya adalah “take the struggle to all the neighbourhoods, residential blocks and homes of Madrid, wherever there are rental increases, expulsions and abuses each day, and turn the energy of the last few days into a permanent organisation”. Mereka juga menegaskan ada tuntutan pemogokan umum terkait krisis perumahan.
Upaya meredam kemarahan sosial dilakukan pemerintah dengan cepat menyusun dua dekret yang dipaketkan menjadi langkah legislatif. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa menahan eskalasi protes serta menekan konflik antara penyewa dan pihak pengelola hunian.
Berita Terkait
Isi dua dekret yang ditolak parlemen
Dekret pertama memuat penghentian penggusuran bagi penyewa yang dinilai rentan hingga tahun 2030. Dekret ini juga memberi perpanjangan kontrak sewa selama dua tahun untuk perjanjian yang seharusnya berakhir sebelum 2028.
Selain itu, dekret pertama memasukkan kenaikan pajak untuk apartemen yang disewakan untuk tujuan wisata. Pemerintah juga menempatkan pembatasan terkait pembelian properti hunian oleh pihak yang disebut “vulture funds”.
Dekret kedua memunculkan kontroversi lebih besar karena memuat pembaruan otomatis kontrak sewa. Ketentuan itu merupakan permintaan yang banyak didukung oleh kalangan kiri, termasuk Sindicato de Inquilinas.
Namun, rencana tersebut sejak awal menghadapi penolakan dari pihak oposisi. Partai konservatif People’s Party (PP) dan partai sayap kanan Vox menyatakan mereka akan memilih menentang kedua inisiatif tersebut.
Dengan posisi itu, pemerintah minoritas bergantung pada dukungan partai-partai nasionalis yang lebih kecil di wilayah Catalonia dan Basque Country. Tetapi menjelang sesi parlemen, pihak dari spektrum tengah-kanan pro-kemerdekaan, Together for Catalonia (JxCat), sudah memberi sinyal menolak kedua aturan tersebut.
Pengumuman penolakan JxCat tersebut kemudian dinilai membuat kedua dekret menghadapi kegagalan dalam pemungutan suara.
Perdebatan berlangsung sengit, bahkan pada beberapa momen bernada marah, ketika pendukung dan penentang dekret saling berhadapan di ruang Kongres.
Saat mendekati waktu pemungutan suara, Sánchez menyampaikan seruan yang bernada mendesak. Ia berkata: “I don’t ask you, I beg you to be brave and consistent,” serta menegaskan, “Because they are not just ambitious measures, they are necessary”.
Dia juga mengajak anggota parlemen menata pasar perumahan dengan cara yang manusiawi, karena menurutnya jika tidak dilakukan, situasi itu bisa menjatuhkan tatanan masyarakat. Pernyataan tersebut menggambarkan urgensi pemerintah terhadap agenda kebijakan perumahan.
Sementara itu, Menteri Urusan Sosial Pablo Bustinduy dari aliansi Sumar memaparkan perdebatan dengan framing yang tajam. Ia mengatakan, “Today is about defending an international oligarchy which is extracting the rent from salaries earned with the effort of working classes of this country in order to share it out with dividends and they don’t even pay taxes in Spain,” sebelum menambahkan bahwa memilih menolak dekret berarti membela kepentingan oligarki tersebut dan “turning your back on your own people.”
Namun, JxCat melalui Miriam Nogueras menyatakan dekret disusun tergesa-gesa dan tidak memiliki ketelitian yang memadai. Nogueras menilai, “will allow [vulture] funds to keep buying, keep speculating and evictions to keep happening… these two decrees would provoke the opposite effect of what they aim to achieve.”
Dari kubu politik kanan, kritik juga diarahkan pada dampak kebijakan terhadap pemilik hunian. Mereka berargumen bahwa intervensi pemerintah justru bisa membuat pemilik takut, sehingga enggan memasukkan properti mereka ke pasar sewa dan akhirnya mendorong harga semakin naik.
Juan Bravo dari PP merangkum pandangannya dengan menyatakan, “housing doesn’t get cheaper with decrees, it gets cheaper with more homes”. Pernyataan itu mencerminkan argumen bahwa solusi perumahan membutuhkan penambahan pasokan hunian, bukan perubahan aturan sepihak.
Dengan hasil pemungutan suara yang menolak dua dekret tersebut, pemerintah Sánchez berada dalam posisi yang lebih rapuh secara politik. Dalam situasi seperti ini, tekanan untuk mengubah strategi politik kian meningkat, termasuk kemungkinan digelarnya pemilu lebih cepat sebagaimana menguat dalam wacana publik.
