Spanyol Umumkan Langkah Baru Atasi Krisis Perumahan usai Pengusiran Perempuan 87 Tahun

jurnalistik.co.id – Pemerintah koalisi Spanyol menyetujui paket kebijakan perumahan baru setelah gelombang protes meletus menyusul pengusiran seorang perempuan berusia 87 tahun dari rumahnya di Madrid pekan lalu.

Pertemuan tingkat menteri berlangsung pada Selasa untuk membahas rancangan yang, menurut Menteri Kesehatan Mónica García, dirancang memberi “relief” bagi lebih dari lima juta orang.

Namun, rencana tersebut juga memicu kritik dari kubu oposisi, terutama terkait dampaknya bagi pemilik rumah skala kecil dan perbedaan pandangan mengenai siapa saja yang seharusnya dilindungi dari pengusiran.

Larangan pengusiran hingga 2030, kontrak diperpanjang sampai 2028

Dalam persetujuan yang dibahas di rapat Selasa, ada usulan larangan pengusiran yang berpotensi diberlakukan sampai 2030.

García menyampaikan bahwa kebijakan lain yang disepakati pada hari yang sama mencakup perpanjangan bergulir kontrak hingga 2028, sekaligus penguatan aturan untuk sewa jangka pendek dan sewa per kamar.

Langkah berikutnya adalah larangan pembelian hunian oleh perusahaan investasi, dengan posisi bahwa negara perlu mengintervensi agar pasar tidak sepenuhnya dikuasai kepentingan finansial.

“It is time to intervene in the speculative housing market and start striking a balance between ordinary citizens and vulture funds,” ujar García.

Ia juga mengaitkan keputusan pemerintah dengan gerakan warga, dengan mengatakan, “Thanks to the mobilisations and the encampments. Without you, this would not have been possible.”

García menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut membutuhkan proses persetujuan di parlemen. Pemerintah koalisi sayap kiri saat ini tidak memiliki mayoritas, sehingga agenda legislasi menjadi penentu apakah rancangan dapat diberlakukan.

Jeda waktu yang disebutkan adalah 30 hari sejak publikasi dekret untuk mencapai kesepakatan di parlemen.

Menteri Perumahan Isabel Rodríguez dijadwalkan memberikan rincian lebih lanjut dalam konferensi pers pada Selasa yang sama.

Protes menyorot kasus Maricarmen Abascal

Kasus yang menjadi pemantik adalah pengusiran Maricarmen Abascal, seorang perempuan berusia 87 tahun yang kemudian menjadi simbol krisis perumahan Spanyol.

Di sisi hukum, pengacara Abascal menyatakan bahwa perempuan tersebut akan diizinkan kembali ke rumahnya setelah mencapai kesepakatan dengan perusahaan pemilik properti pada Senin.

Abascal, yang dirawat di rumah sakit setelah dipindahkan paksa dari apartemen menggunakan tandu, tidak dapat menghadiri pertemuan menteri dan hingga saat itu belum menandatangani kesepakatan tersebut.

Setelah pengusiran, para demonstran membangun tenda bersama di Puerto del Sol, pusat Madrid. Lokasi tersebut berkembang dan kini berisi ratusan orang.

Protes serupa juga dilaporkan terjadi di kota lain, termasuk Barcelona, Seville, Malaga, dan Cadiz.

Perbedaan posisi: perlindungan pengusiran dan nasib pemilik rumah kecil

Sementara pemerintah menekankan kebutuhan intervensi, perbedaan sikap muncul dari kubu oposisi. Míriam Nogueras, politisi oposisi yang merupakan juru bicara partai Junts, menilai kesepakatan itu meninggalkan “small landlords out in the cold”.

Nogueras menekankan bahwa persetujuan seharusnya tidak menyamaratakan semua pihak dalam kategori investasi atau kepemilikan dana, karena menurutnya ada perbedaan substansial di antara pemilik yang berbeda.

“We all agreed that evictions – where the property is owned by a fund, a vulture fund, run by someone managing millions of euros – obviously need to be stopped,” kata Nogueras.

Ia juga menambahkan keberatan terhadap cara pemerintah mengelompokkan aktor-aktor di pasar perumahan, dengan menyatakan, “Lumping together in this category those who have invested their savings in a flat, a restaurant or a property – putting them all in the same basket – is a mistake,” kepada RTVE.

Menurut Nogueras, upaya menghentikan pengusiran yang dipicu struktur kepemilikan dana investasi harus dibedakan dengan pihak yang menggunakan tabungan mereka untuk membeli properti.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah menempatkan paket kebijakan sebagai respons terhadap protes dan situasi krisis perumahan yang telah memicu mobilisasi di berbagai kota.

Dengan demikian, rencana larangan pengusiran hingga 2030, perpanjangan kontrak sampai 2028, penguatan regulasi sewa jangka pendek, serta larangan pembelian hunian oleh perusahaan investasi menjadi bagian inti yang akan ditentukan kelanjutannya melalui proses persetujuan parlemen.