jurnalistik.co.id – Sidang parlemen Spanyol pada Kamis berubah menjadi panggung adu argumen ketika Perdana Menteri Pedro Sánchez menghadapi lonjakan kritik terkait penanganan krisis pendatang di wilayah kantong Ceuta. Di tengah perdebatan yang memanas, Sánchez menegaskan tidak ada pihak yang sebelumnya meramalkan arus besar masuknya puluhan ribu orang ke Ceuta.
Sánchez menyatakan tidak ada satu pun yang memperkirakan gelombang sekitar 72.000 migran tiba di Ceuta, sebagaimana tekanan publik terus meningkat. Pernyataannya muncul beberapa jam setelah puluhan ribu orang bergabung dalam protes di berbagai kota di Spanyol, dengan dukungan partai-partai oposisi.
“It’s absurd to think that the government knew and did nothing,” ujar Sánchez dalam rapat parlemen, menolak tuduhan bahwa pemerintah mengetahui situasinya lebih awal namun tidak bertindak. Menurut dia, pembahasan tentang “peringatan sebelumnya” tidak sejalan dengan fakta yang ia pegang.
Sánchez juga menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan Maroko berada di balik penyeberangan massal tersebut. Ia menambahkan bahwa hubungan kerja kedua negara berlangsung melalui “close co-ordination”, sekaligus menolak narasi yang mengarah pada keterlibatan pihak tertentu.
Di sisi lain, sebuah laporan kepolisian menyoroti adanya “total permissiveness” dari pasukan keamanan Maroko. Kendati demikian, pejabat senior bersikukuh laporan itu tidak dimaksudkan untuk menuding Rabat. Perbedaan penafsiran atas laporan tersebut justru menjadi salah satu titik paling sensitif dalam debat di parlemen.
Hingga kini, sebagian besar migran telah dikembalikan ke Maroko. Namun, sekitar 5.000 orang disebut masih berada di jalanan dan pantai-pantai Ceuta di sepanjang pesisir Afrika Utara, termasuk hingga 1.400 anak-anak. Angka-angka ini menambah bobot keluhan warga dan memelihara suasana tegang di wilayah tersebut.
Dalam perdebatan yang sama, oposisi menyoroti klaim bahwa pejabat Spanyol sempat diperingatkan tentang kenaikan kedatangan lewat laut di perbatasan Ceuta. Tuduhan itu muncul setelah keputusan pengadilan Spanyol yang dinilai membuat sebagian migran “salah paham” bahwa mereka tidak akan didorong kembali jika menyeberang dengan berenang.
Ketua Partai Rakyat (People’s Party), Alberto Núñez Feijóo, menuduh pemerintah berbohong sekaligus melakukan penutupan informasi. Ia bahkan menyatakan perdana menteri seharusnya mengundurkan diri.
Respons pemerintah atas krisis ini juga memicu kemarahan mitra-mitra Eropa. Italia, misalnya, merespons dengan menerapkan pembatasan perbatasan bagi kedatangan dari Spanyol. Di dalam negeri, besarnya kehadiran demonstran di Madrid dan sejumlah kota lain pada Rabu turut menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi Sánchez.
Protes-protes tersebut secara resmi mengklaim sebagai bentuk dukungan bagi warga Ceuta. Tetapi, slogan anti-pemerintah yang sering terdengar memperlihatkan bahwa kemarahan publik bukan hanya soal bantuan kemanusiaan, melainkan juga soal tata kelola krisis yang masih berlangsung.
Hubungan bilateral dengan Maroko menjadi pusat pertanyaan
Berita Terkait
Sánchez juga harus menjelaskan hubungan bilateral pemerintahannya dengan Maroko. Ia mencoba menjaga keseimbangan: di satu sisi menolak untuk menyalahkan Maroko, namun di sisi lain mengkritik Maroko atas klaim kedaulatan yang belakangan ini mereka kemukakan terkait Ceuta dan kota saudara, Melilla.
Sejauh ini, Sánchez berhati-hati untuk tidak mengarah langsung pada Rabat. Ia mengatakan akan berpegang pada “proven, verified facts”, tetapi tetap menyampaikan keberatannya atas pernyataan yang ia anggap “unacceptable” dari dua menteri Maroko terkait Ceuta dan Melilla.
Dalam pidatonya, Sánchez menegaskan posisi Ceuta melalui kalimat yang menohok: “Ceuta is not the border of Spain, it is Spain on the border [of Europe].” Pernyataan itu menempatkan Ceuta sebagai bagian integral dari Spanyol pada batas Eropa, bukan sekadar garis perbatasan.
Di wilayah Afrika Utara, dua kota ini merupakan satu-satunya batas darat milik Uni Eropa. Karena karakter itulah, sejumlah politisi menduga Maroko menggunakan “rekam jejak” mereka dalam mengandalkan perbatasan sebagai alat tawar, terutama saat Maroko memiliki keluhan atau perselisihan.
Banyak pihak kemudian menafsirkan laporan kepolisian sebagai penguat dugaan tersebut, mengingat ia menunjuk pada peran pasukan keamanan Maroko dalam penyeberangan pada bulan Juli. Meski demikian, Sánchez tetap bertahan pada posisi bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkan pemerintah dengan keterlibatan tertentu.
Feijóo menyebut pemerintah sudah “diingatkan”
Menanggapi laporan kepolisian sekaligus rangkaian laporan sebelum gelombang masuk terjadi, Feijóo menyampaikan kepada anggota parlemen bahwa peristiwa itu “originated in Morocco”. Ia menambahkan bahwa ada persetujuan dari Maroko, disertai indikasi bahwa Maroko turut melakukan koordinasi, serta pemerintah Spanyol mengetahui situasi itu karena sudah “been warned about it”.
Maroko sendiri membantah keterlibatan maupun pengaturan penyeberangan massal tersebut. Dalam dinamika yang terus bergulir, posisi kedua belah pihak ini belum menemukan titik temu, sementara angka korban kemanusiaan di lapangan tetap menjadi sorotan.
Sánchez memuji respons polisi Ceuta yang memilih untuk “defend human life” alih-alih “defend the border” saat gelombang masuk terjadi. Ia juga menekankan adanya kerja sama yang dekat dengan otoritas Maroko menyangkut pengembalian lebih dari 90% migran dalam 72 jam berikutnya.
Dalam penjelasannya, Sánchez menggambarkan situasi yang dihadapi warga Ceuta sebagai “difficult times”, sembari menyebut kejadian pada 30 dan 31 Juli sebagai peristiwa dengan “complexity”. Ia menyebutnya sebagai “an episode in which numerous actors and interests converge”.
Sánchez kembali menekankan bahwa hoaks dan rumor yang menyebar melalui media sosial ikut memicu krisis. Dalam konteks yang sama, ia sebelumnya mengaitkan situasi dengan jaringan penyelundup manusia (trafficking gangs) dan menyebut pihak lain ikut terseret dalam sorotan, termasuk kemarahan yang ia tulis muncul karena Rusia dan Israel menyoroti media sosial yang terhubung dengan dua negara tersebut serta “an international far-right movement”.
Di parlemen, ia menyatakan tidak ada bukti bahwa aktor negara terlibat, tetapi tetap memperkuat tuduhan terkait akun-akun yang berhubungan dengan dua negara tersebut. Ia menutup dengan menegaskan Ceuta mengalami krisis kemanusiaan sekaligus tantangan administratif yang muncul di dalam kota itu sendiri.
