jurnalistik.co.id – Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota di Spanyol untuk menanggapi penanganan pemerintah terhadap gelombang masuk migran ke wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta. Aksi protes ini dipicu tuduhan oposisi bahwa Perdana Menteri Pedro Sánchez meninggalkan warga setempat.
Pada Rabu, sebuah laporan polisi menyebut pasukan keamanan Maroko menunjukkan “total permissiveness” selama arus masuk yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan itu muncul beberapa hari setelah Sánchez menegaskan bahwa Maroko tidak bertanggung jawab atas krisis tersebut.
Pemerintah menyatakan partai-partai sayap kanan diduga memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Sementara itu, oposisi menilai respons negara tidak memadai bagi warga Ceuta yang menghadapi dampak langsung dari masuknya migran.
Menurut laporan, sedikitnya 72.000 migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada 30 dan 31 Juli. Meski sebagian besar telah kembali, masih ada hingga 5.000 orang yang bertahan di kamp-kamp darurat maupun tersebar di jalanan kota atau di area pantai, sehingga memicu keresahan di wilayah otonom tersebut.
Di Ceuta, protes hampir berlangsung setiap hari. Demonstran menuntut agar para migran dikirim kembali ke negara asal atau didistribusikan ulang ke wilayah lain di Spanyol.
Rapat-rapat pada Rabu juga digelar oleh dewan kota di berbagai tempat di Spanyol, terutama di daerah yang dikuasai atau memiliki pengaruh besar oleh oposisi—Partido Popular (PP) dan Vox. Dalam pertemuan tersebut, para pengunjuk rasa menyerukan agar Sánchez mundur.
Di Madrid, PP mengerahkan pimpinannya, Alberto Núñez Feijóo, dan menurut angka pemerintah, lebih dari 50.000 orang hadir di lokasi demonstrasi. Feijóo mengatakan, “A Spanish city has been invaded, occupied and, unfortunately, this happened with the knowledge of the Government of Spain,”
Vox melalui Santiago Abascal menyampaikan kritik bahwa Sánchez berada pada posisi yang “at the service, like a lackey, of the Moroccan regime”. Pernyataan ini memperkuat tuduhan oposisi bahwa pemerintah dinilai tidak tegas dalam mengelola krisis lintas perbatasan.
Berita Terkait
Di Ceuta sendiri, massa menggelar demonstrasi besar dengan yel-yel: “Ceuta is not for sale, Ceuta must be defended.” Seorang guru berusia 45 tahun, David Hernandez, menyampaikan kepada Reuters, “The response has been inadequate, late and, to top it all, has involved a complete dereliction of duty on the part of the government,” dan menambahkan, “We cannot be second-class citizens, and our border must not be sidelined.”
Selain isu keamanan dan protes warga, tekanan terhadap pemerintahan Sánchez juga meningkat setelah laporan media Spanyol menyebut bahwa dokumen yang diajukan oleh Pusat Imigrasi dan Perbatasan Nasional (CENIF) dari Kepolisian Nasional ke Pengadilan Nasional menyinggung keterlibatan aparat gendarmeri Maroko dalam penyeberangan migran.
Dalam laporan polisi itu, disebutkan pengerahan polisi Maroko di sekitar perbatasan “clearly smaller than usual”. Laporan juga mengutip keterangan dari sejumlah migran yang menyebut adanya “passive attitude” ketika penyeberangan berlangsung. Namun, laporan tersebut tidak menyatakan secara kategoris bahwa Maroko berada di balik gelombang masuk.
Di sisi pemerintah, Sánchez menyebut adanya jaringan penyelundup dan misinformasi di media sosial yang mendorong orang untuk mencoba menyeberangi perbatasan. Maroko membantah menyangkal bahwa mereka mengatur atau terlibat dalam penyeberangan massal tersebut.
Penyelenggaraan protes juga terjadi dalam situasi ketegangan sosial yang lebih luas. Jaksa penuntut di Ceuta menyatakan adanya kekerasan seksual yang terjadi hampir setiap hari di wilayah tersebut, sebagaimana disebut dalam keterangan penegak hukum.
Hubungan diplomatik Spanyol dan Maroko turut menjadi latar penting karena keduanya memiliki klaim lama terhadap Ceuta, serta kota otonom lain, Melilla. Kedua tempat itu telah lama menjadi titik sensitif dalam hubungan antarnegara.
Di ruang publik, muncul pula berbagai konten di media sosial yang beredar pada Agustus. Maldita, situs pemeriksa fakta Spanyol, menyebut bahwa sebelum 30 Juli—yakni sebelum arus masuk dimulai—tersebar pesan di media sosial Maroko yang mendorong orang mencoba melakukan penyeberangan, setelah ada putusan pada Juni oleh Mahkamah Agung Spanyol.
Maldita juga menyoroti bahwa pada Agustus beredar unggahan yang menggambarkan pagar perbatasan antara Maroko dan Ceuta sebagai aman dan mudah. Padahal, menurut data dari wali kota, setidaknya 100 orang meninggal saat mencoba berenang mengelilingi pagar perbatasan tersebut.
