jurnalistik.co.id – Pemilih Swiss menolak interpretasi yang dianggap lebih ketat terhadap tradisi netralitas diplomatik negara itu. Hasil resmi menunjukkan mayoritas pemilih menolak usulan yang akan mengubah cara Swiss menerapkan sanksi serta membatasi langkah mendekati NATO.
Menurut pengumuman resmi, lebih dari 70% pemilih menolak proposal yang mewajibkan persetujuan PBB sebelum Swiss menjatuhkan sanksi. Dengan penolakan itu, Swiss tidak dipaksa menunggu mandat PBB saat mengambil langkah terkait sanksi.
Proposal yang sama juga bertujuan membatasi ruang Swiss untuk menjalin kedekatan dengan aliansi militer NATO. Penolakan mayoritas menunjukkan gagasan pembatasan yang lebih ketat tidak mendapat dukungan dalam referendum.
Debat mengenai posisi netralitas kembali mengemuka setelah invasi Rusia ke Ukraina berlangsung dalam skala penuh. Dalam situasi itu, Rusia secara terbuka mendukung inisiatif yang ingin mengubah arah diskusi di Swiss mengenai non-alignment.
Rusia menyuarakan dukungan secara terbuka, sementara inisiatif itu juga menarik perhatian karena menyentuh mekanisme sanksi. Bagi sebagian pemilih, perubahan aturan akan berdampak pada cara Swiss menanggapi pelanggaran yang terjadi di Eropa.
Inisiatif tersebut memperoleh dukungan Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan kanan. Sebaliknya, pemerintah federal dan seluruh partai besar lainnya menolak proposal itu.
Lukas Golder, co-direktur lembaga riset Gfs.bern, menilai referendum bukan penolakan terhadap penerapan netralitas. Ia menyampaikan bahwa, pada intinya, hasil suara menunjukkan Swiss mendukung penerapan sanksi terhadap Rusia.
Golder juga menegaskan pemahaman publik mengenai tujuan netralitas Swiss, dengan mengatakan: “People have a clear idea of what Switzerland’s neutrality is supposed to achieve”.
Menteri Luar Negeri Ignazio Cassis menyebut netralitas selama ini diterapkan dengan keluwesan. Dalam debat televisi, ia menyatakan: “neutrality has always been applied with a degree of flexibility”.
Berita Terkait
Cassis menambahkan bahwa Swiss tidak memiliki rencana mencabut larangan penjualan senjata ke negara-negara dalam konflik, termasuk Ukraina. Ia juga menegaskan prinsip tersebut tidak identik dengan sikap acuh tak acuh: “neutrality does not mean indifference”.
Ia menambahkan, Swiss “would not look away when we see violations of the very international rules that allow us to live in peace”.
Secara internasional, Swiss dikenal memperoleh pengakuan sejak 1815, saat negara itu dianugerahi “eternal neutrality” melalui Kongres Wina. Saat itu, Eropa tengah berada dalam masa perang dan gejolak.
Kerangka hukum netralitas kemudian didefinisikan dalam Konvensi Den Haag 1907. Konvensi tersebut melarang Swiss memasok senjata kepada negara yang sedang berperang.
Dalam penerapannya, Swiss pernah menolak permintaan Jerman terkait amunisi untuk tank yang akan dikirim ke Kyiv. Swiss juga mempertahankan status netral selama Perang Dunia Kedua.
Sejarah netralitas Swiss juga mencakup catatan lain pada masa Nazi. Swiss menyimpan emas yang direbut Nazi dan, dalam upaya mencegah Jerman Nazi menyerang, menolak menerima ribuan pengungsi Yahudi.
Swiss kemudian meminta maaf atas kebijakan-kebijakan tersebut pada dekade 1990-an. Permintaan maaf itu menjadi bagian dari proses peninjauan terhadap praktik masa lalu.
Demokrasi langsung Swiss membuat keputusan politik besar sering dialihkan kepada pemilih melalui referendum. Karena itu, hasil suara kali ini dipandang sebagai sinyal jelas tentang batas perubahan yang masih dapat diterima masyarakat.
Dengan penolakan tegas, pemilih Swiss memilih mempertahankan interpretasi netralitas yang ada, sambil menunjukkan dukungan terhadap gagasan sanksi terhadap Rusia. Pada saat yang sama, mayoritas menolak penguatan syarat PBB dan pembatasan yang akan semakin menjauhkan Swiss dari potensi kedekatan dengan NATO.
