jurnalistik.co.id – Reform UK mengusulkan pelarangan akses hampir seluruh bantuan kesejahteraan bagi warga negara asing, dan kebijakan itu juga akan mencakup warga negara Uni Eropa (UE) yang memiliki status settled di Inggris.
Menurut rencana tersebut, pengecualian manfaat tidak ditujukan untuk kelompok warga tertentu, melainkan dirancang sebagai bagian dari perombakan sistem bantuan Inggris. Reform UK menilai langkah ini bisa mendorong penghematan anggaran secara signifikan pada tahun-tahun awal penerapan kebijakan.
Namun, konsekuensi kebijakannya bisa meluas melampaui tingkat administrasi. Reform UK menyebut aturan itu akan menuntut renegosiasi kesepakatan Brexit Inggris dengan UE, karena hak dan perlindungan yang saat ini terkait dengan status settled akan perlu ditinjau ulang.
Dalam konteks tersebut, Reform UK memperkirakan bahwa ekspatriat Inggris yang tinggal di UE dapat menghadapi risiko kehilangan hak yang setara, jika UE merespons dengan kebijakan timbal balik. Partai juga mengaitkan rencana ini dengan potensi biaya akibat warga Inggris yang kembali ke Inggris untuk mengklaim manfaat ketika ada retaliasi.
Reform UK menyatakan rencana ini menargetkan penghematan hingga ÂŁ21 miliar per tahun pada tahun kelima. Partai juga mengeklaim telah menyusun dokumen setebal 50 halaman selama enam bulan untuk merancang perubahan yang mereka nilai mampu menghasilkan total penghematan ÂŁ50 miliar per tahun.
Pengumuman terbaru ini disampaikan menjelang pidato pada Senin, ketika Robert Jenrick selaku bayangan menteri keuangan akan memperkenalkan rencana resmi Reform UK mengenai kesejahteraan. Dalam pernyataan, Jenrick mengungkapkan penolakan terhadap gagasan bahwa pekerja Inggris menanggung biaya bantuan bagi warga asing.
Ia menyatakan, “Memaksa pekerja Inggris membayar manfaat bagi orang asing bukan hanya buta secara ekonomi, tetapi juga memalukan secara moral.” Jenrick juga menambahkan bahwa bantuan pada masa sulit memang penting, tetapi pembayar pajak Inggris tidak mampu mensubsidi semua pihak—terutama mereka yang tidak pernah berkontribusi.
Jenrick dan Reform UK menempatkan usulan ini dalam gambaran besarnya belanja negara. Tahun ini, pemerintah memperkirakan total belanja kesejahteraan di Inggris Raya mencapai ÂŁ322 miliar, atau 10,6% dari produk domestik bruto (PDB), dengan lebih dari separuhnya ditujukan bagi pensiunan.
Berita Terkait
Rangkaian kebijakan Reform UK mencakup perubahan sistem pembayaran disabilitas. Partai menyebut akan mengganti skema PIP bila mereka masuk ke pemerintahan melalui pemilihan berikutnya.
Dalam rancangan terbaru, hampir semua warga negara asing akan dilarang mengakses berbagai jenis bantuan, termasuk housing benefit, pension credit, jobseeker’s allowance, child benefit, free childcare, dan tunjangan disabilitas. Hanya sejumlah kecil pengecualian yang dipersiapkan, seperti war widows pension dan kompensasi bagi Angkatan Bersenjata.
Reform UK sebelumnya juga pernah berkomitmen melarang warga negara asing mengklaim Universal Credit. Pada proposal kali ini, perluasan larangan disebut lebih menyeluruh, sehingga cakupan bantuan yang terkena dampak menjadi lebih luas dibanding skema yang pernah disebut sebelumnya.
Kelompok yang disebut akan terdampak mencakup warga UE dengan status settled, yaitu mereka yang memiliki hak tinggal, bekerja, dan belajar tanpa batas di Inggris. Status ini umumnya diberikan setelah seseorang hidup di Inggris secara berkelanjutan selama lima tahun.
Karena itu, Reform UK berpendapat kesepakatan Brexit yang saat ini menjadi dasar hubungan hak bagi warga perlu dinegosiasikan ulang. Partai juga menyatakan telah menghitung potensi biaya sebesar ÂŁ500 juta untuk skenario kepulangan ekspatriat Inggris dari UE ke Inggris agar bisa mengklaim manfaat, jika UE melakukan retaliasi.
Sejumlah partai lain menanggapi proposal ini secara berbeda. Labour menyebut rencana Reform UK akan “memundurkan Inggris” ke fase perdebatan negosiasi Brexit berulang, sekaligus mengurangi dukungan bagi jutaan orang yang secara sah telah tinggal, bekerja, dan membayar pajak di Inggris selama bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun.
Sementara itu, Helen Whately dari kubu Konservatif yang menjabat sebagai bayangan sekretaris pensiun menilai masalah utamanya bukan sekadar perselisihan Brexit, melainkan kebutuhan agar belanja kesejahteraan berada dalam kontrol, penyalahgunaan diberantas, dan martabat tetap dijaga bagi warga yang mengalami disabilitas serius.
Lib Dem menekankan bahwa perbaikan layanan kesehatan dan perawatan sosial dianggap sebagai kunci untuk menekan biaya tunjangan. Adapun Greens menyebut kebijakan itu “pengecut” karena mengambil dari pihak yang paling tidak berdaya, ketika seharusnya pemerintah mengenakan pajak lebih besar kepada kelompok super kaya, termasuk pihak yang berada pada posisi istimewa menerima donasi sebesar £5 juta.
Isu donasi ÂŁ5 juta itu merujuk pada hadiah yang diberikan kepada pemimpin Reform UK, Nigel Farage, sebelum ia menjadi anggota parlemen. Kasus tersebut sedang diselidiki oleh otoritas pengawas standar parlemen.
