jurnalistik.co.id – Inggris berencana menata ulang bantuan kesejahteraan negara dengan pendekatan yang lebih membatasi penerima dari kalangan warga asing. Dalam rancangannya, mayoritas skema tunjangan yang selama ini tersedia tidak akan dibuka untuk kelompok tersebut.
Menurut rencana Reform UK, larangan itu juga mencakup warga Uni Eropa yang memiliki status settled di Inggris. Kebijakan tersebut, bila diterapkan, menargetkan hampir seluruh jenis manfaat sosial—dengan sejumlah pengecualian terbatas—dan menjadi bagian dari penghitungan ulang atas keseluruhan sistem tunjangan.
Langkah ini akan diumumkan secara resmi melalui pidato yang dijadwalkan pada Senin oleh Robert Jenrick, yang menempati posisi shadow chancellor untuk Reform UK. Pihak partai menyatakan bahwa rencananya telah disusun selama enam bulan dalam sebuah paket berukuran 50 halaman, dengan klaim bahwa skema baru mampu menghemat hingga ÂŁ50 miliar per tahun.
Dalam pernyataan yang menyertai pengumuman tersebut, Jenrick menegaskan bahwa kebijakan yang memindahkan beban pembiayaan tunjangan kepada pekerja Inggris dinilai tidak sejalan dengan nurani dan logika ekonomi. Ia mengatakan, “Forcing British workers to pay for the benefits of foreigners is not just economically illiterate but plain immoral,” serta menambahkan, “People are more than happy to support their neighbours in hard times, but the British taxpayer cannot afford to subsidise everyone on the planet, especially those who have not paid in.”
Reform UK juga menyebut alasan fiskalnya. Partai mengklaim bahwa pada tahun kelima, kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan sebesar £21 miliar per tahun. Di saat yang sama, pemerintah—menurut proyeksi yang disebut dalam rencana ini—mengharapkan pengeluaran total kesejahteraan di Inggris Raya mencapai £322 miliar tahun ini, atau sekitar 10,6% dari produk domestik bruto (PDB); lebih dari setengahnya dialokasikan untuk para penerima pensiun.
Rencana paling menonjol dari Reform UK adalah pemotongan akses warga asing terhadap hampir semua jenis manfaat. Draft kebijakan itu menyebut sejumlah skema yang tidak akan diberikan, termasuk housing benefit, pension credit, jobseeker’s allowance, child benefit, free childcare, serta disability benefits. Pihak partai menyatakan hanya sedikit pengecualian yang akan berlaku, misalnya mencakup war widows pension dan kompensasi untuk Angkatan Bersenjata.
Partai juga menekankan keberlanjutan arah yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Mereka sebelumnya berkomitmen untuk melarang warga asing mengklaim Universal Credit, dan kini memperluas cakupannya ke berbagai program lainnya. Pada bagian lain dari rencana mereka, Reform UK juga menyatakan akan mengganti skema pembayaran disabilitas, yakni PIP (Personal Independence Payment), apabila mereka memenangkan pemilu dan masuk ke pemerintahan di bawah Perdana Menteri (Number 10).
Berita Terkait
Dampak terhadap warga Uni Eropa bergantung status settled
Kelompok yang terdampak dalam rencana ini bukan hanya mencakup warga asing secara umum. Reform UK menyebut bahwa larangan tersebut akan mencakup warga Uni Eropa yang memiliki status settled di Inggris—yakni mereka yang memiliki hak tinggal, bekerja, dan belajar tanpa batas waktu. Pihak partai juga mengaitkan persyaratan praktik bahwa status tersebut biasanya mensyaratkan keberadaan di Inggris secara terus-menerus selama periode lima tahun.
Karena aturan settled itu terkait langsung dengan kerangka kesepakatan Brexit yang diamankan pada masa pemerintahan Tory sebelumnya, Reform UK menyatakan Inggris perlu merundingkan ulang perjanjian tersebut dengan Uni Eropa. Konsekuensinya, rencana itu berpotensi membuat ekspatriat Inggris yang tinggal di wilayah Uni Eropa kehilangan hak-hak yang setara, jika UE merespons dengan tindakan balasan.
Reform UK juga memasukkan skenario pembalasan dalam hitungan biaya mereka. Partai menyebut telah memperhitungkan potensi biaya sebesar ÂŁ500 juta terkait kemungkinan kembalinya warga negara Inggris yang tinggal di UE ke Inggris untuk mengklaim manfaat kesejahteraan, apabila UE melakukan retaliatory action.
Gagasan tentang hubungan sebab-akibat tersebut menjadi titik sorotan dari pihak oposisi. Labour menggambarkan rencana Reform UK sebagai langkah yang akan “Plunging the UK back into years of Brexit renegotiations and stripping support from potentially millions of people who have lawfully lived, worked and paid taxes in Britain for years, and in many cases decades”. Kritik Labour juga menekankan bahwa kelompok yang terdampak sudah menjalani kehidupan, bekerja, dan membayar pajak secara sah dalam waktu lama.
Dari kubu Konservatif, Helen Whately—yang menjabat sebagai shadow pensions secretary—menilai bahwa debat seharusnya tidak berhenti pada persoalan negosiasi Brexit, melainkan pada pengendalian belanja kesejahteraan dan penegakan penertiban terhadap penyalahgunaan. Ia menyatakan bahwa “British people want welfare spending under control, abuse stamped out and dignity for people who are seriously disabled”.
Pihak Liberal Demokrat menyoroti sisi lain kebijakan kesejahteraan, dengan menilai bahwa perbaikan layanan kesehatan nasional dan perawatan sosial merupakan kunci untuk memangkas biaya tunjangan. Sementara itu, Greens mengkritik pendekatan Reform UK dari sudut pandang keadilan sosial: mereka menyebutnya “cowardly to take from the most defenceless when we should be taxing the super wealthy including those who are in the privileged position of accepting £5m donations”. Kritik tersebut merujuk pada sumbangan sebesar £5 juta yang diberikan kepada Nigel Farage sebelum ia menjadi anggota parlemen, yang kini sedang diselidiki oleh pengawas standar parlemen.
Di tengah perdebatan tersebut, Reform UK juga berhadapan dengan sanggahan bahwa larangan manfaat bagi warga asing justru tidak akan berdampak signifikan pada praktik klaim. Labour menilai “the vast majority” dari para migran tidak memiliki akses terhadap tunjangan. Adapun Konservatif menilai rencana Reform UK sebagai kebijakan yang “cobbled together”, yakni disusun tanpa koherensi yang matang.
