jurnalistik.co.id – Iran mengecam perluasan sanksi Amerika Serikat (AS) yang dinilai ditujukan untuk mengisolasi perekonomian Teheran. Pemerintah Iran menilai kebijakan terbaru Washington berpotensi melanggar hukum internasional, sekaligus yakin banyak negara tidak akan ikut menuruti tekanan tersebut.
Kecaman itu disampaikan Teheran setelah AS dan Iran berada dalam konflik yang berjalan hampir enam bulan tanpa penyelesaian yang jelas. Di tengah situasi tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan paket sanksi pada Senin (24/8/2026).
Bessent menyatakan bahwa negara-negara yang tetap melakukan perdagangan dengan Iran berisiko dikeluarkan dari sistem keuangan berbasis dolar AS. Namun, pengumuman itu tidak menjelaskan kapan langkah tersebut akan diterapkan, serta negara mana saja yang akan menjadi sasaran.
Menurut Bessent, negara-negara terkait akan diberi waktu untuk mematuhi arahan baru Washington. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran menilai sanksi AS bukan sekadar tekanan ekonomi, melainkan juga ancaman terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Masalahnya tidak lagi terbatas pada Iran,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, seperti yang disampaikan dalam laporan media pada Rabu (26/8/2026). Kementerian tersebut juga menegaskan bahwa tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran hukum tidak akan diterima oleh negara yang menjunjung kedaulatan dan kepentingan nasional.
“Tidak ada negara terhormat yang menghargai kedaulatan dan kepentingan nasionalnya yang akan menerima normalisasi pelanggaran hukum berat dan intimidasi sistematis seperti itu,” kata kementerian tersebut.
Dalam paket terbaru, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap 60 individu, entitas, dan kapal. Daftar itu tidak mencantumkan lembaga-lembaga keuangan China yang selama ini dicurigai membantu perdagangan minyak Iran.
Selama beberapa tahun terakhir, China disebut sebagai pembeli terbesar minyak Iran. Akan tetapi, blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran menghentikan aliran minyak tersebut menuju China sejak Washington kembali menerapkan blokade pada pertengahan Juli.
Di luar isu minyak, AS juga berupaya menghindari pembatasan pada ekspor mineral kritis China. Pada waktu yang sama, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan ia memperkirakan akan menjamu Presiden China Xi Jinping pada bulan depan.
Berita Terkait
Beijing pada Selasa menyatakan kerja sama dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional. Menurut pernyataan yang disampaikan, kerja sama tersebut tidak seharusnya dicampuri pihak lain.
Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh menilai China dan Rusia tidak menerima kebijakan AS tersebut. Ia juga memperkirakan negara-negara lain akan melakukan perlawanan terhadap sanksi Washington.
Di tengah tekanan ekonomi, sejumlah sinyal muncul yang mengarah pada kemungkinan kembalinya jalur mediasi untuk mengakhiri perang. Konflik yang bermula dari serangan AS dan Israel terhadap Iran membuat sebagian besar aktivitas pelayaran di Selat Hormuz terhenti.
Sebelum konflik, Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Iran dan Oman pada Selasa menyatakan keduanya telah membahas proposal untuk membentuk “koridor navigasi sementara bersama” di Selat Hormuz.
Kedua negara juga membahas rencana untuk membersihkan ranjau yang berada di jalur tersebut. Donald Trump kembali menyampaikan klaim sebelumnya bahwa seluruh ranjau di Selat Hormuz telah disingkirkan atau diledakkan.
Trump juga mengatakan Iran telah diberi peringatan bahwa kapal atau perahu apa pun yang memasang ranjau baru akan dihancurkan. Pernyataan ini menyusul dinamika keamanan di kawasan yang tetap menjadi perhatian utama perdagangan energi global.
Dalam pengumuman tersebut, Washington menempatkan fokus pada konsekuensi finansial bagi negara yang tetap bertransaksi dengan Teheran, sembari memberi tenggat waktu agar pihak terkait menyesuaikan diri. Namun rincian implementasi tetap tidak dipaparkan secara rinci, sehingga berbagai langkah pencegahan dan penilaian ulang atas hubungan dagang serta pembiayaan menjadi sorotan di tengah konflik yang belum menemukan jalan keluar.
Di saat yang sama, paket sanksi juga memperlihatkan pendekatan yang menyasar berbagai aktor, bukan hanya negara, dengan menyebutkan 60 sasaran yang terdiri dari individu, entitas, serta kapal. Ketiadaan nama lembaga keuangan China dalam daftar itu memunculkan perhatian tersendiri, mengingat peran Beijing sebagai pembeli minyak Iran dan dampak penghentian aliran minyak setelah blokade pelabuhan diberlakukan kembali.
Untuk kawasan Selat Hormuz, dinamika keamanan yang menghambat aktivitas pelayaran ikut mendorong pembahasan kanal alternatif. Iran dan Oman membicarakan usulan pembentukan koridor navigasi sementara sekaligus rencana pembersihan ranjau, sementara Trump kembali mengulang klaim bahwa ranjau sudah disingkirkan dan menegaskan ancaman terhadap pemasangan ranjau baru.
