jurnalistik.co.id – Utang pemerintah Amerika Serikat kembali mencatat rekor tertinggi. Kali ini, totalnya menembus angka 40 triliun dollar AS, menempatkan perhatian pasar pada kemampuan negara menghadapi beban pembiayaan tersebut.
Pada Selasa (18/8/2026), berdasarkan data Departemen Keuangan AS, utang pemerintah AS mencapai 40,047 triliun dollar AS atau sekitar Rp 708.832 triliun, dengan kurs asumsi Rp 17.700 per dollar AS. Di dalam angka itu, surat utang yang dipegang publik tercatat 32,266 triliun dollar AS (sekitar Rp 571.108 triliun), sementara utang antar-pemerintah sebesar 7,782 triliun dollar AS (sekitar Rp 137.741 triliun).
Menteri Keuangan AS Scott Bessent meminta publik dan pelaku pasar tidak berlebihan menanggapi capaian tersebut. Dalam wawancara eksklusif di Squawk on the Street pada Kamis (20/8/2026) waktu setempat, ia menegaskan bahwa ukuran utang bukan sesuatu yang otomatis perlu memicu kepanikan.
“Tidak ada yang ajaib dari angka 40 triliun dollar AS,” kata Bessent kepada Sara Eisen dari CNBC. Ia kemudian menambahkan, “Dan kita bisa tumbuh untuk keluar dari masalah itu.”
Menurut catatan yang disebut dalam pemberitaan, utang AS mencapai 40 triliun dollar AS hanya sekitar lima bulan setelah menembus 39 triliun dollar AS pada Maret 2026. Dalam kurang dari satu dekade, total utang pemerintah AS telah lebih dari dua kali lipat, sehingga pembahasan mengenai arah ekonomi dan strategi pembiayaan kian mengemuka di tengah dinamika obligasi.
Buyback surat utang yang akan digandakan
Seruan Bessent muncul sehari setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk setidaknya menggandakan nilai pembelian kembali atau buyback surat utang jangka panjang. Nilai maksimal buyback yang sebelumnya 2 miliar dollar AS (sekitar Rp 35,4 triliun) per operasi akan dinaikkan menjadi setidaknya 4 miliar dollar AS (sekitar Rp 70,8 triliun) per operasi.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 9 September hingga 4 November 2026. Program buyback itu mencakup surat utang AS dengan tenor 10-20 tahun serta 20-30 tahun. Bessent menyampaikan bahwa nilai pembelian kembali tersebut bahkan dapat melampaui angka minimal yang ditetapkan.
Berita Terkait
“Kami meyakini ada banyak faktor mendasar yang pada akhirnya tidak dilihat oleh pasar, dan kami akan menjadi pembentuk pasar… di surat-surat berharga ini,” kata Bessent. Ia juga menyebut, “Saya ingin mencatat bahwa nilainya bisa lebih dari 4 miliar dollar AS,” sebutnya.
Langkah ini dilakukan ketika pasar obligasi AS menghadapi tekanan. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor panjang sempat melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua dekade, karena investor meminta kompensasi lebih tinggi di tengah membengkaknya penerbitan utang pemerintah.
Penjelasan mengenai defisit yang dinilai tidak seburuk angka utama
Selain menanggapi angka utang, Bessent juga memandang kondisi defisit AS tidak seburuk yang terlihat dari angka utama. Ia menyebut bahwa AS melakukan konsolidasi fiskal pada 2025, dengan defisit berada di sekitar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, sebagian tekanan terhadap angka defisit berasal dari pengembalian tarif yang hanya terjadi satu kali dan tidak akan berulang. Ia memperkirakan pendapatan tarif AS pada 2026 akan kurang lebih sama dengan 2025, ketika Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menerapkan kembali bea masuk melalui proses Section 301.
Bessent juga menilai ada jenis pengeluaran yang semestinya tidak diperlakukan sebagai belanja biasa. Ia menyebut biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membangun pabrik, membeli peralatan, dan membangun fasilitas pertanian, yang menurutnya seharusnya dipahami sebagai investasi untuk masa depan.
“Itu sebenarnya merupakan investasi untuk masa depan dan kami meningkatkan basis pajak,” katanya. “Itulah yang mengukur kekayaan suatu negara … kemampuan untuk meningkatkan imbal hasil setelah pajak atas modal,” tambahnya.
Dengan berbagai penjelasan tersebut, Bessent berupaya menempatkan lonjakan utang pada konteks yang lebih luas—termasuk aspek pertumbuhan ekonomi dan langkah pengelolaan pembiayaan melalui buyback. Pada saat yang sama, pasar tetap menyoroti respons terhadap tekanan imbal hasil obligasi dan implikasinya bagi biaya pendanaan pemerintah.
