Erik Slavin, Pemimpin Redaksi Stars and Stripes, Mengaku Cemas Soal Sensor setelah Dipecat Pentagon

jurnalistik.co.id – Erik Slavin, pemimpin redaksi Stars and Stripes, menyatakan kekhawatirannya soal potensi sensor setelah pemecatannya diumumkan oleh Departemen Pertahanan AS. Menurutnya, hari setelah diberhentikan, ia melihat adanya kecenderungan aparat Pentagon yang makin enggan berbicara secara terbuka.

“This is a time when we really need to hear what’s happening,” kata Slavin dalam keterangannya kepada BBC. Ia menambahkan bahwa pejabat Pentagon terlihat “less and less inclined to speak on the record.”

Slavin mengatakan ia meyakini pemecatannya berkaitan dengan pernyataan yang ia sampaikan dalam sebuah wawancara. Ia menyebutkan bahwa “in a hypothetical situation, censorship would be a red line,” dan menilai sikap itu menjadi alasan diberhentikan.

Di luar Slavin, seorang reporter serta penerbit (publisher) surat kabar juga ikut diberhentikan. Pentagon, dalam tanggapannya kepada BBC, menyatakan tidak akan memberikan komentar terkait pemecatan tersebut.

Stars and Stripes diketahui sebagian didanai Pentagon, tetapi tetap memiliki independensi redaksional. Independensi tersebut dijalankan melalui mandat yang berasal dari Kongres serta aturan-aturan dari Departemen Pertahanan.

Reporter wilayah Timur Tengah, Lara Korte, menyatakan ia juga diberitahu bahwa dirinya diberhentikan. Baik Slavin maupun Korte sama-sama menyebut pemberhentian ini berhubungan dengan wawancara yang mereka lakukan untuk program CBS “Sunday Morning” pada bulan lalu, sebagaimana disampaikan oleh mitra CBS News.

Media melaporkan bahwa publisher Max Lederer juga dikeluarkan dari jabatannya. Lederer mengumumkan rencana pensiun pada hari Selasa, dengan mengatakan pemahamannya soal nilai dan misi surat kabar tersebut berbeda “in fundamental ways” dari rencana Pentagon untuk publikasi.

Slavin, yang telah bekerja di Stars and Stripes selama 21 tahun, mengatakan kepada program PM bahwa ia tidak menerima penjelasan resmi mengenai pemecatannya. Ia menyatakan mempertimbangkan responsnya meskipun tidak diizinkan mengajukan banding.

Ia juga menyebut dirinya belum mengetahui apakah pemecatan tersebut terkait dengan pelaporan awal surat kabar mengenai kondisi di atas USS Abraham Lincoln. Kapal perang itu telah dikerahkan di kawasan Teluk selama berbulan-bulan, seiring berlanjutnya konflik antara AS dan Israel melawan Iran.

USS Abraham Lincoln disebut telah menghabiskan waktu tanpa jeda di laut lebih dari 240 hari, yang digambarkan sebagai rekor. Dalam konteks itu, keluarga pelaut melaporkan kekhawatiran mengenai kesehatan mental, termasuk ada pelaut yang dilaporkan mencoba melompat ke laut.

Slavin menilai pemecatannya terjadi pada situasi yang tegang, ketika Pentagon tidak menyelenggarakan konferensi pers sejak bulan Mei. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah jurnalis menolak upaya interferensi terhadap pelaporan.

Di sisi lain, Korte menyampaikan pandangannya di platform X. Ia menulis: “It’s a shame for the institution and service members, who swore to defend the Constitution and deserve the right to a free and independent press.”

Mark Schoeff Jr, presiden National Press Club, menggambarkan pemecatan Slavin sebagai “another brazen attempt by the Pentagon to dictate coverage of the military and should be immediately reversed.” Ia meminta pemecatan itu dibatalkan.

Menurut CBS, rata-rata 1,4 juta orang mengonsumsi konten Stars and Stripes setiap hari, sebagian besar melalui kanal daring. Surat kabar itu juga masih dicetak untuk anggota militer di luar AS, khususnya di tempat dengan akses internet yang tidak dapat diandalkan.

Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara pemerintah AS dan media juga muncul dalam kebijakan akses. Pada bulan Oktober, sejumlah media besar AS menolak kebijakan baru yang melarang jurnalis masuk ke gedung kecuali hanya melaporkan informasi yang secara resmi diotorisasi oleh Pentagon.

Di antara outlet yang menyatakan tidak setuju adalah The New York Times, Washington Post, CNN, dan BBC. Pemerintahan Trump berargumen bahwa perubahan diperlukan untuk melindungi keamanan nasional.

Pada April 2025, seorang hakim AS memerintahkan agar pemerintah mengembalikan akses Associated Press ke acara-acara kepresidenan. Keputusan itu muncul setelah AP diblokir dalam sengketa yang berkaitan dengan istilah “Gulf of America.”

Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya, Gedung Putih disebut memutus tradisi dengan mengambil alih kendali press pool yang mencakup kepresidenan AS. Perkembangan-perkembangan ini menambah latar belakang tentang hubungan yang makin tegang antara institusi penyiaran dan otoritas pemerintah.

Dengan demikian, kekhawatiran Slavin tentang sensor tidak berdiri sendiri. Ia muncul di tengah serangkaian benturan akses informasi, perbedaan pandangan soal misi pemberitaan, dan keputusan pemecatan yang melibatkan pejabat redaksi serta wartawan Stars and Stripes.