jurnalistik.co.id – Butuh waktu empat bulan hingga laporan independen atas kerusuhan suporter pada perempat final Piala Skotlandia Old Firm di Ibrox, Maret lalu, akhirnya dirilis. Dokumen setebal 37 halaman itu menempatkan Rangers dan Celtic, Scottish FA, SPFL, kepolisian, serta kelompok ultras dari kedua kubu dalam sorotan, sekaligus menggarisbawahi betapa dekatnya insiden tersebut berubah menjadi kekerasan massal.
Laporan tersebut juga menyatakan kedua klub menghadapi proses dakwaan disipliner. Di dalamnya, penilaian itu menegaskan bahwa adegan buruk “came within a very small margin of becoming a violent mass confrontation”.
Penyusun utama laporan, Mark Blackbourne, disebut sebagai konsultan acara olahraga dengan pengalaman dalam delegasi pertandingan UEFA dan inspeksi stadion. Dari keseluruhan temuannya, Blackbourne memberikan kesimpulan yang tajam: otoritas sepak bola tidak boleh lagi “stop playing around in the margins of sanctions against bad behaviour”.
Fines dinilai tidak memadai, ada dorongan langkah awal yang lebih keras
Blackbourne menilai sanksi berbentuk denda dari badan penyelenggara belum mampu menghentikan pola perilaku buruk. Ia menekankan bahwa disiplin seharusnya bekerja membalik tren, bukan sekadar meredakan dampak setelah kejadian besar terulang.
Dalam laporannya, ia menulis bahwa “Scottish football is dealing with an upward trajectory of recorded unacceptable conduct by fan groups and individuals,” lalu menguraikan bentuk insiden seperti “pyrotechnics, objects thrown, pitch incursions, anti-social behaviour and targeted intimidation of players and officials”. Menurut penulis, variasi kejadian itu bukan fluktuasi statistik, melainkan “It is a trend”.
Ia menambahkan bahwa kerangka disipliner yang tersedia seharusnya mampu menahan arah tersebut, tetapi bukti menunjukkan “The evidence is that, in their current form, they are not doing so.” Blackbourne menilai sanksinya “too modest, too deferred and too inconsistently applied” hingga tidak efektif mengubah sikap klub, kelompok, dan individu yang seharusnya menjadi sasaran pencegahan.
Selain mengkritik pendekatan yang dianggap terlalu ringan, Blackbourne menyarankan perubahan pada titik awal hukuman untuk insiden serius. Ia mengusulkan agar pembatasan jumlah penonton menjadi langkah pertama yang langsung diterapkan, bukan menunggu dari denda atau hukuman bersyarat; ia menegaskan sikap “No warnings, no slaps on the wrist.”
Penilaian ini kemungkinan akan memicu penolakan dari dua klub besar Glasgow, terutama saat isu penerapan tanggung jawab penuh terhadap insiden kembali muncul ke permukaan. Namun, laporan tetap menempatkan logika itu sebagai respons yang lebih sesuai terhadap tingkat risiko yang dinilai nyata.
Rangkaian insiden di Ibrox: dari invasi lapangan hingga waktu kendali polisi
Dalam uraian peristiwa hari itu, laporan menggambarkan detail hubungan sebab-akibat saat pertandingan berlanjut. Celtic memenangkan laga lewat adu penalti, dan kemenangan tersebut memicu invasi lapangan yang disebut “wholly inexcusable” oleh ratusan suporter di tengah kehadiran lebih dari 8.000 pendukung tim tamu.
Tidak lama setelahnya, Rangers disebut melakukan respons berupa “immediate hostile” melalui invasi balik oleh pendukung mereka. Banyak di antaranya disebut mengenakan penutup wajah dan membawa “poles and reinforced gloves”, sehingga situasi lapangan dinilai cepat mengarah pada ketegangan fisik yang berbahaya.
Laporan menyatakan “It is said in the report that it’s ‘a minor miracle that no-one suffered serious injury’.” Temuan lain yang sama pentingnya adalah kecepatan penanganan: polisi disebut membutuhkan empat menit dan 28 detik untuk membangun kendali, dalam periode ketika “life-threatening violence was possible”.
Berita Terkait
Blackbourne juga mengutip risiko penekanan (crushing) di area Broomloan Road ketika pendukung Celtic tanpa tiket menerobos lewat pengamanan. Ia menilai kepolisian tidak memiliki rencana untuk menghadapi pendukung yang berada di luar stadion, dan bahkan menyebut ada petugas yang mengatakan kini mereka “petrified” saat harus bertugas pada pertandingan seperti ini.
Di luar duel di lapangan, laporan memuat beragam indikasi pelanggaran dan dampak langsung. Seorang steward di salah satu gerbang Ibrox disebut menerima pembayaran agar penonton bisa masuk selama pertandingan, dan kemudian ditangkap. Ada pula catatan bahwa seorang staf Celtic terkena pukulan di wajah oleh pendukung Rangers yang memakai penutup wajah.
Laporan juga mencatat episode pelecehan rasial yang dilaporkan oleh seorang pemain Rangers. Insiden lain menyebut seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di sektor Celtic mendapat pukulan di wajah dari sebuah koin. Di jalan umum, bus pendukung Celtic disebut diserang dan seorang suporter ditinggalkan tidak sadarkan diri setelah insiden di jalan.
Karakter pertandingan turut disorot: maskot Rangers, Broxi Bear, disebut dikritik karena dinilai memprovokasi suporter Celtic. Selain itu, penilaian risiko sebelum laga menyimpulkan bahwa invasi lapangan “unlikely”, namun laporan justru menyoroti serangkaian kegagalan operasional yang tidak sejalan dengan perkiraan itu.
Laporan menyinggung bahwa sejumlah narasumber menggunakan kata “complacency” untuk menggambarkan sikap yang dinilai terlalu percaya diri. Di saat yang sama, laporan juga menyerukan Scottish FA untuk mengambil tanggung jawab dan memperkuat kebijakan nol toleransi di seluruh pertandingan.
Sebagai respons pertama untuk perilaku yang sudah dipastikan tidak dapat diterima, laporan menyarankan “Section closure, not ticket reduction” sebagai standar. Pendekatan itu dimaksudkan agar konsekuensi langsung terasa sejak tahap paling awal, bukan menunggu efek jangka panjang yang dianggap sering melemah.
Ultras dipandang sebagai entitas terorganisasi, bukan kerumunan spontan
Fokus berikutnya diarahkan kepada kelompok ultras. Laporan melakukan pemeriksaan serius terhadap cara klub gagal mengendalikan ultras, sekaligus menggambarkan dinamika yang terasa seperti “organised crime gangs.”
Penulis juga menyebut adanya keraguan internal klub untuk menghadapi realitas tersebut. Blackbourne menuliskan bahwa klub menunjukkan keengganan menghadapi dinamika itu, “in part because of the atmospheric value Ultra groups provide, and in part through fear of the consequences.”
Menurut laporan, kelompok-kelompok tersebut memiliki struktur internal, perencanaan yang terkoordinasi, kesadaran terhadap keamanan operasional, serta penggunaan intimidasi untuk mengamankan “best position”. Dari sana, implikasinya dinilai besar bagi otoritas sepak bola dan Police Scotland: “these are not spontaneous groups of disorderly fans but organised entities that require an intelligence-led, multi-agency response.”
Di bagian penutup, laporan juga menyentuh dilema yang lebih luas: apakah permainan sepak bola siap menerima perubahan seperti yang diminta. Apakah otoritas memiliki keberanian untuk mendorong reformasi, termasuk bagian-bagian reformasi yang mungkin ditolak klub-klub kuat?
Blackbourne menyatakan bahwa dari wawancara yang dihimpun, terdapat pandangan yang konsisten bahwa Scottish FA dan SPFL memiliki kewenangan disipliner lebih berat, tetapi memilih tidak menggunakannya: “Across interviewees, there was a consistent and strongly expressed view that the Scottish FA and SPFL have the disciplinary powers to act more severely than they have done but have chosen not to use them.”
Ia juga menegaskan bahwa aturan yang ada sebenarnya menyediakan perangkat hukuman—“The existing rulebook – which every club signs up to – provides for financial penalties, points deductions, and expulsion…”—sehingga persoalannya bukan pada ada atau tidaknya alat, melainkan “The question is not whether the tools exist. It is whether there is the will to use them.”
Jika laporan ini tidak memicu perubahan menyeluruh, adegan di Ibrox pada Maret tersebut dan situasi serupa di Celtic Park pada hari terakhir musim—serta kejadian lain di musim-musim sebelumnya—dinilai akan terus berulang. Pada titik ketika laporan menyoroti betapa dekatnya peristiwa terhadap kekerasan yang mengancam nyawa, perhatian kemudian tertuju pada langkah nyata otoritas setelah dokumen ini menjadi dasar pertanggungjawaban.
