jurnalistik.co.id – Politisi Jerman Jens Spahn menghadapi seruan untuk mengundurkan diri setelah mengungkap bahwa ia dan suaminya menjadi orang tua melalui ibu pengganti (surrogate) di Amerika Serikat. Pengungkapan itu memicu tudingan adanya sikap ganda, mengingat ia selama ini menentang legalisasi praktik tersebut di Jerman.
Spahn, yang berusia 46 tahun, menyatakan pada Rabu bahwa ia dan Daniel Funke telah menjadi orang tua. Dalam keterangannya kepada surat kabar tabloid Bild, Spahn menggambarkan kelahiran sebagai “kegembiraan terbesar” yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Ia kemudian membagikan unggahan bersama sang suami di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Spahn terlihat mendorong kereta bayi, dengan keterangan “We Are Family”. Nama anak disebut sebagai Georg.
Kasus ini mengemuka di tengah posisi politik Spahn dan partainya yang selama ini keras terhadap surrogacy. Surrogacy dinyatakan dilarang di Jerman, sebuah kebijakan yang didukung Christian Democrat (CDU) dan juga disebut-sebut berasal dari pendirian yang pernah pula dipegang Spahn.
Meski demikian, ada poin yang turut dipersoalkan publik: menurut pemberitaan, di Jerman tidak ada larangan untuk membesarkan anak yang lahir dari ibu pengganti di luar negeri. Walau begitu, Spahn tetap dikritik dari berbagai kalangan, termasuk dari partainya sendiri.
Di tingkat hukum, praktik surrogacy di Jerman dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Embrio yang berlaku sejak 1990. Dalam aturan tersebut, surrogacy dapat dihukum hingga tiga tahun penjara atau denda.
Marion Rosin, anggota CDU dari Thuringia yang juga terafiliasi dengan Women’s Union, menyatakan bahwa ukuran yang diterapkan pada orang lain semestinya berlaku pula pada diri sendiri. Ia menyebut jika kredibilitas hilang, pengunduran diri menjadi konsekuensi yang harus dipertimbangkan.
Rosin termasuk di antara suara yang menekan Spahn, namun kritik tidak berhenti di lingkaran internal partai. Felix Banaszak dari kubu Green menyampaikan dukungan pribadi untuk Spahn dan suaminya, tetapi meminta penjelasan. Ia menilai persoalan etika di sekitar surrogacy “bukan sesuatu yang sepele”.
Janosh Dahmen, rekan partai dan juru bicara bidang kesehatan, bahkan menggeser fokus perdebatan. Menurutnya, inti masalah bukan pada kelahiran anak, melainkan pada kredibilitas politik dan sikap standar ganda. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang mendorong aturan secara politik harus bisa menjelaskan mengapa aturan itu ternyata tidak berlaku untuk dirinya sendiri.
Di luar partai koalisi, kritik juga datang dari politisi liberal. Henning Höne dari FDP mengatakan bahwa ia tidak bisa menghormati politisi yang membuat aturan di negaranya, lalu menghindarinya secara internasional dengan uang dan relasi.
Berita Terkait
Sorotan publik terhadap Spahn makin kuat karena ia bukan satu-satunya kader yang menghadapi isu serupa. Pemberitaan menyebut bahwa lebih awal tahun ini, kolega partainya Hendrik Streeck juga menjadi ayah dengan bantuan ibu pengganti di Amerika Serikat.
Dalam struktur posisi politik, CDU sendiri dikatakan telah menegaskan kembali dukungan pada konferensi partai bahwa larangan surrogacy tetap harus diberlakukan di dalam Jerman. Alasannya berkaitan dengan upaya mencegah munculnya model komersial atau model yang membuat surrogacy berubah menjadi model bisnis.
Sejumlah pengkritik juga mengaitkan masa jabatan Spahn. Ketika ia menjabat sebagai menteri kesehatan pada 2020, Spahn dilaporkan menolak ajakan dari FDP untuk melonggarkan larangan surrogacy di Jerman. Selain itu, pada 2015 ia menulis bahwa sebagai pria gay dan seorang Kristen, ia merasa secara pribadi sulit menerima gagasan tentang “rahim sewaan”.
Di antara respons yang dianggap paling menentukan bagi Spahn adalah reaksi dari kalangan konservatif. Daniel Peters, politisi senior CDU dari negara bagian Mecklenburg-Western Pomerania, mengatakan kepada Bild bahwa posisi Spahn “tidak lagi dapat dipertahankan” dan ia harus mengundurkan diri.
Peters menilai telah keliru bahwa Spahn mengabaikan hukum Jerman. Ia juga menyatakan bahwa Spahn mempertimbangkan tindakan dengan cara berbeda: seolah benar untuk bertindak satu hal saat menjadi individu pribadi, tetapi memilih suara lain saat berada di dalam kerangka partai.
Sementara itu, Klaus Holetschek dari CSU—partai saudara Christian Democrats di Bavaria—menyampaikan bahwa sikap mereka tetap pada larangan surrogacy di Jerman. Meski ia menghormati keputusan pribadi pasangan tersebut dan mengucapkan selamat, ia menegaskan bahwa posisi politik partainya tetap jelas: yang dilarang di Jerman tetap dilarang dan mereka tidak akan bergeser.
Perdebatan Spahn juga berlangsung dalam konteks perbedaan kebijakan di Eropa. Disebutkan bahwa beberapa negara Uni Eropa termasuk Prancis, Spanyol, dan Italia juga melarang surrogacy.
Namun, ada perkembangan hukum di Prancis yang memperlihatkan kompleksitas aturan antarnegara. Pengadilan tertinggi Prancis, Court of Cassation, diberitakan telah memutuskan pada bulan ini bahwa bayi yang lahir dari ibu pengganti di luar negeri seharusnya diakui secara hukum sebagai anak dari orang tua yang dituju.
Di Italia, kebijakan juga disebut berubah pada 2024. Italia melarang warga melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memiliki bayi melalui surrogacy, dengan kebijakan tersebut didorong oleh pemerintah sayap kanan pimpinan Giorgia Meloni.
Dengan seruan pengunduran diri yang menguat, perdebatan yang lebih besar kini berpusat pada pertentangan antara prinsip kebijakan yang dipegang secara publik dan pilihan pribadi yang diambil oleh Spahn. Bagi para pengkritik, isu utamanya bukan hanya hasil kelahiran, melainkan konsistensi kredibilitas politik di hadapan aturan yang selama ini dinyatakan harus berlaku.
