Lord James Timpson Mundur dari Pemerintahan Inggris, Menteri Penjara yang Ditunjuk Juli 2024

jurnalistik.co.id – Menteri penjara Inggris, Lord James Timpson, telah mengundurkan diri dari pemerintahan. Pengunduran itu membuat pos yang ia pegang sejak pertengahan 2024 kini harus diambil alih oleh pejabat baru di tengah tekanan yang masih dirasakan sistem pemasyarakatan.

Timpson ditunjuk untuk jabatan tersebut pada Juli 2024, setelah ia meninggalkan pekerjaannya sebagai CEO grup Timpson. Perusahaan itu dikenal menyediakan layanan seperti jasa key cutting dan perbaikan sepatu, serta mempekerjakan ratusan mantan narapidana.

Ketika Timpson masuk ke pemerintahan, sebagian kalangan di Partai Buruh menyambutnya dengan sorak-sorai. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang “radical” dan “innovative”.

Namun, pada Senin, Timpson menyampaikan kabar pengunduran dirinya dalam sebuah pernyataan yang dilihat BBC. Dalam pernyataan tersebut, ia mengatakan bahwa ia akan mundur dan menyebut pengabdiannya sebagai sebuah “honour” untuk menjalankan tugas di jabatan itu.

Pernyataan yang disampaikan Timpson tidak menyertakan alasan spesifik mengenai mengapa ia memilih mundur. Meski demikian, BBC memahami bahwa ia merasa sudah melakukan sejauh mungkin dalam peran tersebut.

Konteks yang melatarbelakangi masa jabatannya adalah kondisi penjara di Inggris dan Wales yang ketika ia pertama kali bergabung dengan pemerintahan Sir Keir Starmer berada pada titik krisis. Pada fase itu, kapasitas penjara hampir penuh.

Dalam periode kepemimpinannya, Timpson juga menangani skema pelepasan awal yang sejak awal menuai kontroversi. Skema itu memungkinkan puluhan ribu narapidana keluar untuk memberi ruang di dalam lapas.

Para pengkritik, kata BBC, akan menilai bahwa masalah di lapangan belum sepenuhnya teratasi. Mereka menekankan bahwa penjara masih diwarnai kekerasan, dipenuhi persoalan narkoba, dan masih mengalami kepadatan berlebih.

Keluhan juga datang dari sisi petugas pembinaan. Menurut pengkritik, petugas probation tetap melaporkan bahwa mereka kelebihan beban kerja dan belum mampu menangani tugas secara memadai.

Meski demikian, Timpson menyatakan bahwa ada perbaikan yang bisa dilihat dari data. Ia menyebut kekerasan terhadap staf dan kasus self-harm di penjara mengalami penurunan.

Dalam pernyataan pengundurannya, ia mengatakan bahwa ia telah meninggalkan layanan pemasyarakatan dan probation dalam kondisi yang lebih baik dibanding dua tahun sebelumnya: “I left ‘our prisons and probation service in a much healthier and happier state than two years ago’.”

Timpson juga menegaskan bahwa ia merasa bangga atas lamanya masa jabatan. Ia menyebut, “I’m proud to have become the longest-serving minister in this role for 15 years. I’m also proud that 75% of prisons and 90% of probation teams are now performing better than when I started.”

Ia menambahkan bahwa perbaikan menyangkut keselamatan dan martabat layanan. “Self-harm, violence and assaults on staff are all down, and fewer people are leaving prison without a home to go to, a measure of dignity I care about deeply.”

Selain itu, Timpson mengaitkan capaian yang ia banggakan dengan langkah yang ia sebut sebagai perubahan dalam kebijakan. Ia menyinggung Women’s Justice Board yang ia bentuk, dan menyampaikan posisi yang ingin mengurangi pemenjaraan bagi kelompok tertentu.

Dalam pernyataannya, ia mengutip keyakinan tersebut secara langsung: “believe[s] most women should not be in prison at all”. Ia juga menekankan arah kebijakan yang ia anggap berhasil, yaitu mengalihkan penanganan dari penahanan: “diverting them away from custody, helping them with often chaotic, damaged, and addicted lives, is one of the changes I’m proud to have achieved”.

Di sisi lain, BBC melaporkan bahwa sebagian pengkritik mempertanyakan timing pengunduran diri Timpson. Mereka menilai ia mundur sebelum Sentencing Act 2026 diberlakukan pada September, padahal aturan baru itu diperkirakan akan memengaruhi lebih banyak orang yang berpotensi dilepas lebih cepat.

Pengkritik juga menyoroti bahwa ketika aturan tersebut mulai berlaku, lebih banyak pelaku yang menghadapi proses hukum akan menjalani masa hukuman di komunitas. Dengan demikian, beban baru dalam sistem penegakan dan pendampingan di luar penjara dipandang akan semakin nyata.

Seorang sumber dari Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice) mengatakan, “We’re gutted he’s going but the new person is going to have their work cut out to get their head round what’s round the corner.”

Ungkapan itu merangkum situasi yang dihadapi pejabat penerus: tugas yang kompleks datang bersamaan dengan rencana perubahan hukum yang segera berjalan. Bagi sistem penjara dan probation, tantangan yang pernah memunculkan krisis kapasitas tetap menjadi latar, meski indikator kekerasan dan self-harm yang disebut Timpson mengindikasikan adanya arah perbaikan.

Dengan mundurnya Lord James Timpson, pemerintahan kini harus menyiapkan kepemimpinan baru di pos yang mengelola penjara dan probation, sekaligus memastikan transisi kebijakan berjalan di masa ketika perubahan regulasi terkait hukuman akan segera memasuki tahap implementasi.