jurnalistik.co.id – Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Putusan inti setebal 40 halaman yang baru dipublikasikan itu memuat temuan mengenai sejumlah skema pendanaan yang disebut “palsu” atau sham.
Komisi independen menilai City melakukan pembiayaan ambisi klub dengan pola yang tidak transparan sejak kepemilikan oleh anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi. Pengambilalihan City oleh Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan terjadi pada 2008.
Dalam putusan tersebut, komisi mengutip laporan The Guardian untuk menggambarkan konteks. Saat mengambil alih, Mansour disebut memiliki “rencana ambisius” guna mengembangkan klub, sementara kondisi keuangan awal dinilai belum sanggup menopang target itu.
Komisi mencatat bahwa sejak awal, klub menyadari kebutuhan dana dalam skala besar bila langkah-langkah untuk mewujudkan ambisi tersebut ingin dijalankan. “Klub menyadari sejak awal kepemilikan [Mansour] bahwa dana yang sangat besar akan dibutuhkan jika langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan … ambisi tersebut ingin dipenuhi,” tulis komisi.
Pada tahap awal, kebutuhan dana tambahan dipenuhi melalui suntikan modal dari Mansour yang disebut sebagai owner equity. Namun, pola tersebut kemudian dinilai tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
Komisi menyatakan “Klub menyadari bahwa [hal ini] bukanlah model yang berkelanjutan”. Karena modal pemilik tidak diperhitungkan dalam aturan financial fair play, City disebut “perlu mengembangkan operasi komersialnya”.
DFS dan cara menghitung sponsor
Untuk mencapai kebutuhan tersebut, klub memilih jalur “mencari kesepakatan sponsor bernilai tinggi di Uni Emirat Arab secara umum dan di Abu Dhabi secara khusus”. Dari sinilah muncul skema yang oleh komisi disebut “Disguised Funding Scheme” (DFS) atau skema pendanaan terselubung.
Komisi menilai sponsor konvensional tidak akan cukup untuk memenuhi ambisi City sekaligus mencegah klub mengalami kerugian finansial. Karena itu, klub memakai mekanisme berbeda: “Klub akan membuat perjanjian sponsor dengan sponsor-sponsor Abu Dhabi yang mencantumkan [biaya] substansial jauh di atas nilai pasar yang wajar. Namun, sponsor tidak berkewajiban membayar biaya sponsor yang tercatat tersebut, dan tidak akan melakukannya,” kata penjelasan komisi.
Menurut putusan, sponsor hanya membayar sebagian kecil dari nilai yang tercantum. Komisi menyebut bagian itu sebagai “base sum” atau pembayaran dasar, sementara sisa nilai kontrak disebut “tagged sum”.
Bagian “tagged sum” dibayarkan oleh Mansour, atau setidaknya oleh perusahaan yang dibentuk untuk mengendalikan City, yaitu Abu Dhabi United Group (ADUG). Dengan konstruksi ini, komisi menyimpulkan DFS memungkinkan City melaporkan pendapatan komersial dari perjanjian sponsor Abu Dhabi jauh lebih besar daripada kenyataannya.
Skema yang sama juga disebut memungkinkan klub “menyembunyikan dari pihak ketiga besarnya kontribusi modal yang sebenarnya diberikan ADUG kepada klub”. Berdasarkan keseluruhan temuan, komisi menyimpulkan, “Masing-masing perjanjian sponsor Abu Dhabi tersebut adalah sebuah kepalsuan.”
City sebelumnya membantah tuduhan tersebut. Klub menyatakan bahwa uang memang dibayarkan oleh para sponsor, namun pembelaan City menyebut sponsor dari waktu ke waktu membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah Abu Dhabi dan kantor putra mahkota untuk memenuhi kewajiban mereka.
Dengan demikian, City berpendapat meski pemerintah Abu Dhabi memberikan uang kepada para sponsor, klub tidak terlibat dalam proses tersebut. Komisi justru menilai dana yang menjadi persoalan jumlahnya sangat besar dan berpengaruh pada laporan keuangan.
Angka sponsor yang dipermasalahkan
Dalam sembilan musim yang menjadi objek penyelidikan, yakni sejak 2009-10 hingga 2017-18, City mencatat pendapatan sponsor dari perusahaan-perusahaan berbasis Abu Dhabi sebesar 949,94 juta poundsterling. Dari total itu, hanya 119,25 juta poundsterling disebut benar-benar dibayarkan sebagai “base fee”.
Sisanya, sebesar 830,69 juta poundsterling, dinyatakan sebagai “tagged sums” yang dibayarkan ADUG kepada klub. Sejumlah perkiraan menyebut nilai 830 juta poundsterling itu setara dengan sekitar 30% pendapatan City selama periode yang diperiksa.
Berita Terkait
Komisi juga menilai nilai pendanaan tersebut mengalami peningkatan tajam dari tahun ke tahun. Pada musim 2009-10, “tagged sums” yang dibayarkan ADUG tercatat 22,5 juta poundsterling, lalu melonjak menjadi 134,73 juta poundsterling pada 2017-18, yang menjadi nilai tertinggi selama periode penyelidikan.
Temuan mengenai DFS kemudian berdampak pada dakwaan lain. Komisi membagi dakwaan menjadi empat kelompok: kelompok pertama terkait penyampaian informasi keuangan secara akurat, lalu kelompok kedua dan ketiga yang berkaitan dengan kewajiban City mematuhi aturan keuangan UEFA dan Premier League.
Ketika “tagged sums” dikeluarkan dari laporan keuangan, komisi menyatakan City gagal memenuhi aturan tersebut “di setiap musim” yang menjadi bagian dari dakwaan. Selain itu, informasi keuangan yang tidak akurat disebut membuat City melanggar kelompok dakwaan keempat tentang “kewajiban untuk bekerja sama” dengan Premier League.
Namun, komisi menyebut persoalan tidak berhenti pada isu sponsor. City disebut telah “melakukan upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menggagalkan penyelidikan Premier League” serta “mereka-reka” penjelasan mengenai DFS jauh setelah kejadian untuk mengaburkan kenyataan.
Kesaksian dan tahapan proses hukum
Perilaku sejumlah saksi yang dihadirkan City selama persidangan juga mendapat sorotan keras. Komisi menulis, “Kesaksian yang diberikan oleh sejumlah saksi fakta penting yang dihadirkan untuk memberikan keterangan atas nama klub adalah palsu dalam sejumlah hal penting.”
Komisi menilai sebagian pernyataan palsu dilakukan secara sengaja. “Beberapa dari saksi fakta tersebut memberikan kesaksian dalam persidangan yang mereka tahu tidak benar dan karena itu mereka telah berlaku tidak jujur,” demikian bunyi putusan.
Putusan juga memuat konsekuensi prosedural. Jika City dinyatakan bersalah, Premier League disebut menyimpan hak untuk menantang “tindakan tambahan dan mungkin lebih serius dalam hal tidak bekerja sama” yang berkaitan dengan perilaku klub selama penyelidikan liga.
Selain sponsor, City dinyatakan bersalah atas pelanggaran lain yang sifatnya lebih kecil. Pembayaran lebih dari 15 juta poundsterling kepada tiga mantan karyawan yang tidak dicatat dalam kontrak kerja melainkan melalui perjanjian konsultasi dinilai terbukti dilakukan, termasuk Roberto Mancini dan Yaya Touré.
Komisi juga menyebut skema bernama “Fordham arrangement” sebagai kepalsuan lainnya. Dalam skema itu, City menjual hak citra pemain kepada pihak ketiga yang menurut komisi “pada kenyataannya tidak lebih dari kedok bagi ADUG”.
Satu-satunya tuduhan yang tidak terbukti terhadap City berkaitan dengan bagian kewajiban klub untuk bertindak “dengan itikad baik sepenuhnya” terhadap Premier League.
Proses hukum antara City dan Premier League sendiri berlangsung sengit. Komisi menyebut kasus tersebut “diperdebatkan dengan sangat keras” oleh kedua pihak, termasuk upaya City menolak penyelidikan, keputusan liga untuk mendakwa klub, hingga keputusan untuk membawa dakwaan ke persidangan.
Putusan akhirnya dipublikasikan setelah salah satu pihak gagal mempertahankan kerahasiaannya. “Proses ini sepanjang waktu berlangsung dengan pertarungan yang sangat sengit di kedua belah pihak,” kata komisi. “Kami sama sekali tidak bermaksud menjadikannya sebagai kritik terhadap salah satu pihak; ini hanyalah fakta. Tidak ada satu pun batu yang tidak dibalik.”
Dalam putusan, komisi menekankan besarnya cakupan perkara. Putusan baru dapat diterbitkan lebih dari dua tahun setelah persidangan dimulai, dengan bukti mencapai “ribuan halaman, ribuan halaman”, serta kumpulan dokumen utama “puluhan ribu” halaman. Bahkan, indeks dokumen yang digunakan mencapai 1.000 halaman.
Komisi menyatakan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diinginkan dan diperkirakan saat persidangan berakhir, dan itu “patut disesalkan”. Perkara ini juga disebut belum sepenuhnya berakhir karena Manchester City berencana mengajukan banding sebelum Jumat.
Komisi independen masih harus bersidang untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada klub. City sendiri tetap membantah telah melakukan pelanggaran, menyatakan akan mengajukan banding dengan alasan putusan mengandung “kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip maupun fakta, dan karena itu tidak dapat dipercaya”.
CEO City, Ferran Soriano, menyampaikan sikap klub melalui video kepada para karyawan. Ia menyebut putusan bersalah tersebut didasarkan pada “teori konspirasi Premier League”.
