jurnalistik.co.id – Serikat pekerja pelabuhan di Australia meminta perubahan skema kerja menjadi 28 jam per pekan tanpa pengurangan upah, menyusul makin meluasnya penerapan kecerdasan buatan (AI) dan otomasi di terminal-terminal pelayaran. Desakan ini disampaikan saat DP World mulai menguji teknologi terkait pengelolaan operasional dan jadwal kerja.
Maritime Union of Australia (MUA) menilai dorongan teknologi tersebut berpotensi mengarahkan pekerjaan para buruh ke situasi yang tidak aman. Menurut MUA, perusahaan telah menempatkan lapangan kerja mereka dalam risiko.
MUA menyatakan, “If DP World wants AI and automation, then they must pay the social dividend. The new technology doesn’t have to cost our members their jobs or put their livelihoods at risk just so a terminal operator can boost profits.” Pernyataan itu muncul dalam konteks tuntutan agar setiap rencana adopsi AI disertai jaminan terhadap kelangsungan pekerjaan anggota serikat.
Dalam komunikasi terpisah pada 3 Juli, serikat menegaskan bahwa pendekatan otomasi seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kondisi kerja. “The technology ‘should be used to improve workers’ lives, not destroy them,’” kata MUA dalam rilisnya.
DP World, perusahaan logistik pelabuhan yang berbasis di Dubai, disebut kian intens menempatkan AI dalam operasionalnya. Berdasarkan laporan yang menjadi rujukan, perusahaan juga menguji sistem untuk membantu pengelolaan karyawan dan penyusunan jadwal kerja.
Penilaian tentang program otomasi tersebut dikaitkan dengan sebuah kajian yang dipesan oleh MUA melalui Centre For International Corporate Tax Accountability and Research. Kajian itu menggambarkan pola pemasukan AI ke lini operasional “without genuine consultation,” yang dinilai berpotensi tidak memberikan ruang dialog yang memadai bagi pekerja.
Di dalam kajian tersebut, risiko yang disebut bukan sekadar perubahan tugas, melainkan kemungkinan pengurangan pekerjaan dalam skala besar. Studi itu menyebut adanya ancaman terhadap hingga seribu pekerjaan, atau lebih dari 60% tenaga kerja di bidang pelabuhan serta pemeliharaan.
Perusahaan juga dikatakan mengajukan penggunaan crane yang dapat dikendalikan secara jarak jauh dengan bantuan AI. Selain itu, ada rencana pemanfaatan kendaraan tanpa pengemudi (driverless vehicles) sebagai bagian dari program otomasi.
Berita Terkait
Permintaan MUA datang dengan target jelas: skema 28 jam per pekan tanpa pengurangan gaji. Serikat memposisikan tuntutan tersebut sebagai langkah agar pengenalan teknologi tidak berubah menjadi mekanisme yang mengorbankan mata pencaharian pekerja.
Dalam perundingan yang pertama kali diberitakan oleh Australian Financial Review, pekerja DP World yang berbasis di Australia disebut saat ini bekerja sekitar 32 hingga 35 jam per pekan. Angka tersebut bervariasi bergantung lokasi kerja mereka.
DP World adalah salah satu operator pelabuhan terbesar di dunia. Perusahaan ini mengoperasikan pelabuhan di Australia termasuk Sydney dan Melbourne, serta terlibat dalam pemindahan jutaan kontainer setiap tahun melalui jaringan di berbagai wilayah.
Di Australia, perusahaan dikenal menangani sekitar 40% pengiriman kontainer melalui pelabuhan. Di tingkat global, DP World disebut mengelola sekitar sepersepuluh arus kontainer dunia, sementara operasinya berlangsung di 84 negara dengan lebih dari 126.000 karyawan.
Kepemimpinan dan kontrol perusahaan juga disebut berada di bawah penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dalam lanskap industri pelayaran, posisi ini memberi dampak langsung pada keputusan operasional yang diadopsi di berbagai negara, termasuk Australia.
Terakhir, DP World juga mengaitkan AI dengan kebutuhan mengelola rantai pasok yang semakin kompleks. Glen Hilton, yang menjabat sebagai kepala eksekutif DP World untuk Asia-Pasifik, menyatakan bahwa penggunaan teknologi tersebut di wilayahnya bukan lagi opsi, melainkan menjadi kebutuhan operasional.
Di tengah perdebatan itu, MUA mendorong agar perubahan cara kerja tidak dilakukan dengan mengorbankan pekerjaan para buruh. Inti tuntutan serikat tetap sama: jika DP World ingin menggunakan AI dan otomasi, penerapannya harus disertai jaminan nyata agar dampak pada anggota serikat tidak berujung pada kehilangan pekerjaan atau gangguan pada kelangsungan hidup mereka.
Perkembangan negosiasi berikutnya akan menjadi penentu apakah tuntutan pekan kerja 28 jam tanpa potong gaji dapat diterjemahkan menjadi kesepakatan. Bagi pekerja pelabuhan, isu utama bukan sekadar bentuk jam kerja, melainkan bagaimana teknologi diterapkan, siapa yang diajak berunding, dan sampai di mana perubahan proses kerja akan memengaruhi pekerjaan di pelabuhan serta perawatan fasilitas.
