jurnalistik.co.id – Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus selalu hadir dengan rangkaian yang dikenali banyak orang: pengibaran Sang Merah Putih, lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Proklamasi, Detik-Detik Proklamasi, hingga penghormatan kepada para pahlawan. Ritual yang terasa berulang dari tahun ke tahun itu ternyata menyimpan jejak perubahan dari masa ke masa.
Jika ditarik dari era Presiden Soekarno hingga era Presiden Prabowo Subianto, upacara kemerdekaan tidak sekadar menjadi penanda tanggal. Ia juga berkembang sebagai ruang untuk menerjemahkan semangat kebangsaan sesuai kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan inti seremoni.
Rintisan tradisi di balik HUT pertama
Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang pertama pada 1946 tidak dilaksanakan di Jakarta, melainkan di Yogyakarta. Saat itu, pusat pemerintahan Republik Indonesia telah dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 April 1946 karena situasi keamanan di Jakarta semakin memburuk. Dengan demikian, momen kemerdekaan pertama setelah Proklamasi ikut bergerak mengikuti pusat pemerintahan.
Di Yogyakarta, Presiden Soekarno kemudian memerintahkan ajudannya, Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Langkah ini menjadi titik awal bagi rancangan tradisi yang kemudian dikenal lebih luas pada upacara-upacara berikutnya.
Gagasan Mutahar berangkat dari keinginan agar pengibaran bendera pusaka dilakukan para pemuda dari berbagai penjuru Tanah Air. Namun, kondisi pada masa itu membuat rencana tersebut belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Pada akhirnya, hanya lima pemuda yang kebetulan berada di Yogyakarta yang bisa dihadirkan, terdiri dari tiga pemuda dan dua pemudi.
Jumlah lima orang itu tidak muncul secara acak. Angka tersebut melambangkan lima sila dalam Pancasila, sekaligus memberi makna simbolik pada formasi yang dipersiapkan. Kelompok kecil inilah yang menjadi cikal bakal tradisi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka.
Upacara 17 Agustus 1946 digelar di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Soekarno bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Wakil Presiden Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, serta para menteri turut hadir, menegaskan suasana kenegaraan yang bersifat kolektif dan terpusat.
Berita Terkait
Soekarno: pidato sebagai penentu arah
Pada masa pemerintahan Bung Karno, peringatan 17 Agustus memiliki nuansa nasionalisme revolusioner yang kuat. Dalam kerangka waktu itu, kemerdekaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang berhenti setelah Proklamasi 1945, melainkan sesuatu yang harus terus dihidupkan melalui kerja politik dan kebangsaan.
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono menyebut pidato-pidato Bung Karno dalam setiap peringatan kemerdekaan sebagai bagian penting dari ritual kenegaraan. Ia menegaskan bahwa pidato bukan hanya laporan keadaan, melainkan alat untuk mengarahkan sikap berbangsa.
“Pidato-pidato 17 Agustus menjadi sarana penting untuk menentukan arah politik dan membangun kesadaran kebangsaan,” ujar Singgih kepada Kompas.com , Minggu (16/8/2026). Dengan kata lain, upacara pada era Soekarno bekerja sebagai panggung untuk terus mengobarkan semangat revolusi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Di sini terlihat pola perubahan yang tidak sepenuhnya berada pada bentuk seremoni, melainkan pada penekanan isi. Komponen upacara—yang tampak serupa dari luar—ditopang oleh pilihan tema dan arah wacana yang menyesuaikan kebutuhan bangsa pada fase sejarahnya.
Prabowo: seremoni tetap, detail tampilannya hadir dengan konteks
Memasuki era Presiden Prabowo Subianto, upacara 17 Agustus tetap mempertahankan bentuk seremoni yang umum dikenali, tetapi ekspresi di ruang prosesi menampakkan nuansa era kepemimpinan yang berbeda. Salah satu gambaran yang terlihat adalah bagaimana figur presiden tampil sebagai inspektur upacara.
Pada Minggu (17/8/2025), Presiden Prabowo Subianto tampak mengenakan baju adat beskap Melayu berwarna krem saat menjadi Inspektur upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden). Detail semacam ini menunjukkan bahwa perubahan bisa hadir lewat pemaknaan simbolik pada elemen prosesi.
Perjalanan dari 1946 di Yogyakarta, dengan rintisan tradisi yang lahir dari kondisi lapangan, hingga prosesi era modern dengan penekanan pada penampilan dan konteks ruang, memperlihatkan bahwa upacara 17 Agustus terus bergerak. Ia tetap menjadi momen kenegaraan yang ditunggu, tetapi cara bangsa merangkai makna di dalamnya tidak pernah sepenuhnya statis.
