jurnalistik.co.id – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyoroti masa depan Inggris dengan menyatakan ia tak yakin apa yang akan terjadi pada “the Celts” yang disebutnya sedang mendorong langkah politik menuju kemandirian. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah konferensi pemuda, ketika ia juga menyinggung posisi pengaruh Barat di berbagai forum internasional.
Dalam komentarnya, Lavrov menyebut ia “do[es] not know what will become of the country called Great Britain”. Ia menilai kondisi yang dihadapi Inggris terlihat tidak pasti, seiring gagasan bahwa komunitas “the Celts” berupaya menempuh jalur referendum kemerdekaan.
Konstelasi setelah seruan berakhirnya dominasi Westminster
Komunitas itu—menurut Lavrov—mencakup Wales, Irlandia, dan Skotlandia, yang dinilainya kini sedang memproses agenda referendum. Pernyataan tersebut muncul beberapa pekan setelah para kepala pemerintahan Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara menyatakan “Westminster’s time is coming to an end” serta menandatangani kesepakatan yang menegaskan Westminster tak punya hak untuk “block democracy”.
Menanggapi komentar Lavrov, Plaid Cymru menegaskan bahwa arah konstitusional Wales merupakan urusan warga Wales sendiri. Mereka menyatakan “Wales’ future was not for the Kremlin to endorse, oppose or exploit”, dan menegaskan masa depan tersebut tidak semestinya diputuskan atau diarahkan oleh pihak luar.
Dokumen dan posisi Plaid Cymru juga menekankan hak menentukan nasib sendiri melalui jalur demokratis. Melalui juru bicara mereka, Rusia digambarkan sebagai “existential threat to modern democracy”, sejalan dengan konteks serangan skala penuh ke Ukraina pada 2022.
Salah satu pernyataan yang diangkat Plaid Cymru menegaskan, “Plaid Cymru believes firmly in the right of nations to determine their own future through democratic means.” Dalam kutipan tersebut, mereka menegaskan pendirian itu berlaku bagi Wales, dan “applies to Ukraine”.
Plaid Cymru juga merinci memorandum dengan SNP dan Sinn Féin sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi dan kerja sama. Mereka menyebut kesepakatan itu tentang “strengthening democracy, cooperation, and standing up for the interests of our nations and communities”, serta menegaskan ulang bahwa “Wales’ constitutional future is a matter for the people of Wales” dan “it is not for the Kremlin to endorse, oppose or exploit”.
Berita Terkait
Referendum dan respons di parlemen devolusi
Lavrov juga mengaitkan perbincangan tentang referendum dengan cara Barat dilihat terlalu dominan dalam Dewan Keamanan PBB. Ia menyebut lima anggota tetap dewan—China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—dan menyampaikan bahwa pengaruh mereka dinilai berlebihan.
Menurut The Times, Lavrov mengatakan, “The Celts — Wales, Ireland, Scotland — are now seeking to hold referenda.” Ia menambahkan, “We do not advocate the expulsion of any of the permanent members of the security council,” sambil menyatakan pula bahwa skala Imperium Britania pada awalnya telah “naturally, diminished to the utmost degree.”
Pergeseran politik di tingkat devolusi juga menjadi bagian dari konteks respons yang muncul. Plaid Cymru menang dalam pemilihan bersejarah di Senedd pada bulan Mei, yang membuat untuk pertama kalinya partai terbesar di masing-masing parlemen devolusi bersikap pro-kemerdekaan.
Adapun Perdana Menteri Wales Rhun ap Iorwerth menolak memberi jadwal waktu referendum. Ia sebelumnya menyatakan, “there was “no turning back” on the independence journey”, dan menyebut bahwa ia menjadi pemimpin Wales pertama yang ikut dalam arak-arakan Yes Cymru.
Dalam laporan tersebut juga disebut Craig Murray, mantan diplomat yang pernah dipenjara terkait blog posts yang ia tulis mengenai persidangan Alex Salmond pada 2021. Ia menghadiri festival pemuda internasional di Yekaterinburg setelah mengungkapkan bahwa ia dibawa ke kota itu oleh negara Rusia, serta menulis bahwa pertemuan para kepala pemerintahan ditampilkan di media Rusia dengan “striking prominence”.
Komitmen Skotlandia dan Ukraina sebagai rujukan
Stephen Gethins, menteri urusan luar negeri SNP yang dikenai sanksi oleh Rusia, menyatakan pemerintah Skotlandia berkomitmen memastikan rakyat Skotlandia memiliki hak demokratis untuk menentukan masa depan konstitusionalnya. Ia juga menegaskan dukungan kepada rakyat Ukraina dan pihak lain di Eropa demokratis yang menentukan masa depannya.
Komentar lanjutan dari Sinn Féin disebut belum muncul, karena mereka diminta untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Lavrov dan reaksi dari pihak-pihak terkait di kawasan tersebut.
