jurnalistik.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menaruh perhatian pada pemulihan hunian bagi warga yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores pada 15 Agustus 2026. Dalam kunjungan ke wilayah yang mengalami dampak, ia menyampaikan apresiasi atas bantuan yang disebut telah disiapkan untuk memperbaiki dan membangun kembali rumah warga.
Menurut informasi yang disampaikan gubernur, total dukungan perumahan yang akan diwujudkan mencapai 1.500 unit rumah. Bantuan itu dibagi dua skema, yakni 1.000 rumah yang berasal dari pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta 500 unit lainnya yang akan dibangun oleh Yayasan Buddha Suci.
Melki menilai dukungan perumahan menjadi kebutuhan mendesak setelah gempa mengganggu kehidupan masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang dinilai dapat mempercepat proses pemulihan di lapangan.
“Saya mewakili tiga bupati dan warganya yang terdampak, sebagai gubernur, mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PKP yang sudah memberikan dukungan perumahan kepada kami,” kata Melki saat meninjau sejumlah wilayah terdampak gempa di Flores, Sabtu dan Minggu, 22-23 Agustus 2026.
Dalam rangkaian peninjauan itu, rombongan gubernur mengunjungi beberapa daerah, mulai dari Ngada, Nagekeo, Ende hingga Sikka. Sebelumnya, peninjauan juga dilakukan dari Labuan Bajo hingga Maumere, untuk memastikan gambaran dampak dan kebutuhan penanganan yang lebih menyeluruh.
Bantuan pemerintah pusat tersebut, menurut Melki, merupakan hasil rapat pada 20 Agustus 2026. Rapat itu dihadiri Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta tiga pemerintah daerah yang wilayahnya paling terdampak gempa.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat berkomitmen memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 1.000 rumah. Komitmen tersebut akan diprioritaskan bagi warga di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo.
Rapat yang menjadi dasar komitmen bantuan tersebut menghadirkan Melki bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT. Selain itu, turut hadir Bupati Manggarai Heri Nabit, Bupati Manggarai Timur Andre Agas, dan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus beserta kepala dinas PUPR masing-masing.
Berita Terkait
Melki menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar bantuan dapat segera diwujudkan dalam pembangunan rumah bagi warga. Baginya, percepatan pelaksanaan menjadi kunci karena proses pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
“Terima kasih juga kepada Pak Tito Mendagri dan Pak Nusron Menteri ATR/BPN,” ujar Melki.
Dukungan perumahan yang disebut akan berjalan juga tidak berhenti pada skema pemerintah pusat. Gubernur menyebut Yayasan Buddha Suci turut berkomitmen membangun 500 unit rumah baru bagi warga terdampak gempa di tiga kabupaten yang sama, yakni Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo.
“Yayasan Buddha Suci juga sudah berkomitmen untuk pembangunan 500 unit rumah baru,” ujar Melki.
Lebih lanjut, Melki mengatakan yayasan tersebut sebelumnya pernah terlibat dalam pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Dengan rekam jejak keterlibatan tersebut, ia memandang komitmen yang kembali disampaikan dapat memberi kontribusi nyata bagi pemulihan hunian di Flores.
Komitmen pembangunan total 1.500 rumah ini menjadi salah satu langkah yang disampaikan dalam upaya pemulihan pascagempa. Bagi gubernur, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan dari pihak yayasan diharapkan dapat memastikan proses bantuan berjalan terarah sesuai prioritas wilayah terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, Melkiades menegaskan bahwa rencana bantuan perumahan yang disusun melalui pemerintah pusat dan pihak yayasan perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Ia menilai, setelah gempa mengganggu aktivitas warga, pemulihan hunian harus berjalan seiring dengan pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak.
Gubernur juga menggarisbawahi bahwa skema yang disepakati tetap diarahkan pada kabupaten yang paling terdampak, yaitu Manggarai, Manggarai Timur, serta Nagekeo. Komitmen itu, menurutnya, muncul dari rangkaian koordinasi yang melibatkan Menteri PKP serta kementerian terkait, kemudian ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah agar proses bantuan dapat segera diprioritaskan.
