jurnalistik.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menempatkan kantor sementaranya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di wilayah Flores.
Dengan beraktivitas dari Labuan Bajo, Melki dijadwalkan melakukan peninjauan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke beberapa lokasi terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut diarahkan agar koordinasi berjalan lebih cepat dan selaras dengan kondisi di lapangan.
Sejumlah tempat yang akan dikunjungi meliputi Posko Dampek, Posko Desa Waso, Posko Golo Conggo, Posko Sambi Rampas, serta SMAN 2 Sambi Rampas. Peninjauan itu dimaksudkan untuk memastikan respons tidak hanya tersusun sebagai agenda koordinasi, tetapi juga benar-benar merespons kebutuhan nyata masyarakat.
Sehari sebelumnya, Kamis (20/8/2026), Melki juga telah meninjau Posko Dampek di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Di lokasi tersebut, ia melihat langsung kondisi para penyintas, mendengarkan kebutuhan warga, sekaligus memastikan bantuan dan pelayanan selama masa tanggap darurat berjalan sesuai kebutuhan.
Selain turun ke lapangan, Melki memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait langkah penanganan rumah warga yang rusak akibat gempa. Pada Kamis malam, ia mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui konferensi video.
Rapat tersebut membahas percepatan penanganan sekaligus pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Dalam kesempatan itu, Melki menekankan pentingnya pembaruan data kerusakan rumah, karena masih ada gempa susulan yang membuat kondisi sejumlah bangunan semakin parah.
Berita Terkait
“Khusus untuk rumah, data yang ada sekarang berpotensi ada penambahan karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan sudah mulai rusak berat dan nyaris tidak bisa digunakan lagi,” kata Melki. Menurutnya, pembaruan data dibutuhkan agar kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Pendataan, lanjut Melki, juga harus dilakukan secara berjenjang dan terus diperbarui seiring perkembangan kondisi bangunan di lapangan. Dengan pola tersebut, informasi yang digunakan untuk menyusun bantuan dapat mengikuti perubahan nyata yang terjadi pada bangunan korban.
Pemerintah Provinsi NTT memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten terus dilakukan agar penanganan gempa Flores dapat dipercepat. Melki menyatakan pemerintah akan terus memperbarui data kerusakan, memperkuat koordinasi di daerah, serta memastikan dukungan pemerintah pusat segera diwujudkan menjadi bantuan bagi masyarakat.
Adanya kantor sementara di Labuan Bajo diposisikan sebagai upaya untuk mendekatkan pusat koordinasi dengan wilayah terdampak di Flores. Penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi juga mulai diarahkan pada persiapan pemulihan dan rehabilitasi pascabencana, sehingga kebutuhan dasar penyintas dapat segera dipenuhi.
Dengan arah kebijakan tersebut, proses perbaikan rumah dan fasilitas yang rusak diharapkan dapat berjalan berdasarkan data yang akurat serta kondisi terkini di lapangan. Harapannya, seluruh tahapan penanganan dapat terlaksana lebih cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan warga yang terdampak.
Dengan ditempatkan di Labuan Bajo, kantor sementara tersebut berfungsi sebagai pusat yang memudahkan pengendalian alur informasi dari posko-posko di lapangan. Upaya ini membuat koordinasi tidak hanya berhenti pada pertemuan seremonial, melainkan mengalir pada pemutakhiran situasi harian, penyesuaian kebutuhan layanan, hingga penguatan kerja sama dengan unsur pemerintah di tingkat kabupaten. Cara kerja seperti ini juga dimaksudkan agar setiap arahan dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan yang langsung dirasakan oleh warga terdampak.
Melki juga menegaskan bahwa perubahan kondisi bangunan akibat gempa susulan menuntut pembaruan yang berkelanjutan. Pendataan yang dilakukan secara berjenjang membantu memastikan klasifikasi kerusakan tetap relevan dengan perkembangan di lapangan, sehingga program penanganan rumah dan fasilitas dapat mengikuti prioritas yang paling mendesak. Dengan pembaruan data yang terus diperhatikan, bantuan yang disusun diharapkan tidak hanya tepat sasaran pada tahap awal, tetapi juga tetap terjaga efektivitasnya ketika proses pemulihan dan rehabilitasi pascabencana mulai berjalan.
