jurnalistik.co.id – Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang terhubung dengan QRIS dinilai dapat memperbesar peluang perilaku konsumtif masyarakat. Kekhawatiran itu muncul karena integrasi tersebut membuat fasilitas kredit lebih mudah dipakai dalam transaksi berbasis kode QR.
Menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, risiko tidak berhenti pada kemudahan pembayaran saja. Ia menilai, KKI berpotensi memicu perilaku konsumtif karena penggunaan kredit menjadi semakin luas melalui transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Josua menjelaskan bahwa salah satu alasan orang sebelumnya lebih berhati-hati ketika memakai kartu kredit adalah adanya keterbatasan pedagang yang memiliki fasilitas penerimaan kartu. Dengan hadirnya KKI sebagai sumber dana QRIS, batas itu menjadi jauh lebih kecil, sehingga proses transaksi dapat berlangsung di lebih banyak titik.
Dalam keterangannya, Josua menyampaikan, “Sebelumnya, seseorang hanya dapat bertransaksi dengan kartu pada pedagang yang mempunyai fasilitas penerimaan kartu. Dengan KKI sebagai sumber dana QRIS, batas tersebut menjadi jauh lebih kecil,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz, dikutip Senin (24/8/2026).
Dari sisi perilaku, Josua memandang bahwa perubahan akses ini dapat mendorong konsumen melakukan pembelian spontan. Ia juga mengaitkannya dengan kecenderungan untuk membelanjakan lebih banyak daripada saldo yang sebenarnya tersedia, karena mekanisme transaksi terasa lebih praktis dan hambatan penggunaan menjadi berkurang.
Dengan kata lain, integrasi KKI dan QRIS dapat memengaruhi cara konsumen merencanakan pengeluaran. Saat penggunaan kredit tidak lagi terkunci pada pedagang tertentu, momen belanja berpotensi terjadi lebih cepat dan tidak selalu mengikuti ketersediaan dana awal.
Josua menekankan bahwa pengawasan tidak cukup hanya difokuskan pada penggunaan QRIS, melainkan juga pada proses saat titik-titik QRIS semakin mudah diubah menjadi tempat penggunaan utang konsumsi. Menurutnya, kelancaran alih fungsi tersebut bisa memperluas ruang transaksi yang pada akhirnya berujung pada peningkatan risiko utang konsumtif.
Berita Terkait
Ia menilai bahwa tantangan utamanya adalah kombinasi antara perluasan akses kredit dan perubahan pola belanja. Ketika transaksi berbasis QR menjadi lebih terhubung dengan sumber dana berbasis KKI, maka kredit dapat ikut “mengisi” berbagai konteks pembelian yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau menggunakan kartu kredit secara langsung.
Karena itu, perhatian perlu diarahkan pada bagaimana integrasi pembayaran memengaruhi kebiasaan berbelanja. Risiko yang disoroti Josua bukan hanya soal keberadaan KKI, melainkan juga soal dampak praktis dari integrasi QRIS yang mempersempit hambatan penggunaan, sekaligus memudahkan terjadinya pembelian spontan yang lebih besar dari ketersediaan saldo.
Secara keseluruhan, pandangan Josua Pardede berangkat dari hubungan sebab-akibat: KKI terhubung QRIS membuat transaksi dengan kredit menjadi lebih mudah, keterbatasan pedagang berkurang, perilaku belanja dapat menjadi lebih impulsif, dan pada akhirnya kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko utang konsumtif. Dengan pendekatan ini, ia mengingatkan agar kewaspadaan diarahkan pada perluasan akses serta semakin mudahnya titik QRIS dimanfaatkan untuk penggunaan utang konsumsi.
Josua juga menilai bahwa perubahan ini bekerja melalui rantai kemudahan: ketika kredit tidak lagi menempel pada segmen pedagang yang terbatas, konsumen mendapat lebih banyak peluang untuk menggunakan fasilitas tersebut tanpa perlu merencanakan terlebih dahulu. Situasi itu membuat keputusan belanja cenderung mengikuti momen, bukan sekadar pola pengeluaran yang sudah dihitung dari dana yang tersedia.
Dalam kerangka tersebut, ia mengingatkan bahwa pengendalian yang hanya menyoroti aspek QRIS akan kurang memadai. Yang perlu diperhatikan adalah cara konsumen memindahkan transaksi berbasis kode ke penggunaan utang konsumsi, terutama saat titik layanan QR semakin luas dan hambatan transaksi makin kecil.
Menurutnya, perluasan akses kredit dan perubahan cara belanja dapat saling menguatkan. Ketika proses pembayaran terasa lebih praktis, batas psikologis untuk menahan pembelian spontan berpotensi melemah, sehingga pengeluaran dapat tumbuh di luar saldo yang seharusnya menjadi acuan.
Karena itu, perhatian tidak hanya pada ada atau tidaknya KKI, tetapi pada konsekuensi praktis integrasi pembayaran yang membuat kredit lebih mudah dipakai di beragam konteks transaksi. Dengan memahami pola tersebut, kewaspadaan dapat diarahkan agar risiko utang konsumtif tidak makin terbuka seiring meningkatnya keterhubungan fasilitas pembayaran.
