jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dapat mencapai Rp400 triliun. Ia menilai sebagian kebocoran itu berhubungan dengan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN berada di kisaran Rp1.200 triliun. Dari angka tersebut, ia memperkirakan sekitar 30% atau setara Rp400 triliun berisiko “hangus” akibat praktik mark-up serta korupsi.
Prabowo menekankan bahwa hitungannya didasarkan pada besaran pengeluaran yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa. Ia merangkai penilaiannya sebagai gambaran potensi kerugian bila penggelembungan tetap terjadi dalam proses pengadaan.
“Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp1.200 triliun, dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark-up , penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp400 triliun,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, dikutip Minggu (15/11/2026).
Menurut Prabowo, persoalan kebocoran anggaran tidak hanya muncul dari tindakan korupsi semata. Ia juga menyoroti adanya masalah pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai belum terintegrasi.
Prabowo menyebut pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga masih menjalankan pengadaan secara terpisah. Kondisi ini, menurutnya, membuat barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama dapat diperoleh dengan harga yang berbeda-beda.
Dengan skema pengadaan yang tidak terhubung secara menyeluruh, potensi perbedaan harga itu menjadi bagian dari risiko yang menurut Prabowo dapat memperbesar peluang mark-up. Ia melihat praktik tersebut sebagai salah satu jalur yang pada akhirnya berkontribusi pada kebocoran anggaran.
Berita Terkait
Paparan tersebut disampaikan Prabowo sebagai bagian dari refleksi atas efektivitas penggunaan anggaran negara. Dalam konteks itu, ia mengaitkan gagasannya pada kebutuhan untuk “mengatur” proses pengadaan agar potensi kerugian seperti mark-up dan penggelembungan dapat ditekan.
Prabowo juga menempatkan estimasi Rp400 triliun sebagai angka yang merepresentasikan skala dampak dari penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menyatakan bahwa jika potensi tersebut bisa ditertibkan, maka ruang penghematan dapat terbuka sebesar nilai yang ia sebutkan.
Dengan demikian, fokus yang disampaikan Prabowo mencakup dua aspek yang saling berkaitan. Di satu sisi, ada praktik mark-up dan korupsi yang berujung pada penggelembungan; di sisi lain, ada pola pengadaan yang masih berjalan terpisah sehingga perbedaan harga untuk spesifikasi yang sama dapat terjadi.
Seruan tersebut akhirnya bermuara pada perhitungan bahwa belanja barang dan jasa yang disebutnya mencapai sekitar Rp1.200 triliun berpotensi menyimpan risiko kerugian hingga 30%. Prabowo menyebut nilai Rp400 triliun sebagai bagian dari potensi yang menurutnya bisa dihemat bila pengadaan diatur dengan lebih baik.
Dalam penilaiannya, Prabowo tidak memandang kebocoran anggaran sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Ia menempatkan mark-up dan penggelembungan sebagai akibat yang muncul dari pola pengadaan yang memungkinkan perbedaan harga, lalu berujung pada hilangnya nilai keuangan negara.
Ia juga menggambarkan bagaimana pemisahan pengadaan di berbagai tingkat pemerintahan berpotensi menciptakan ketimpangan harga untuk barang dan spesifikasi yang semestinya serupa. Ketika mekanisme pembelian tidak terhubung, variasi harga tersebut dapat menjadi celah yang mendorong praktik penggelembungan semakin mudah terjadi.
Prabowo menilai estimasi sebesar Rp400 triliun itu relevan dengan komponen belanja barang dan jasa yang ia sebutkan. Dengan dasar penghitungan itu, ia menyampaikan bahwa penataan proses pengadaan berpotensi mengubah risiko kerugian menjadi peluang penghematan yang lebih nyata.
Bagian penegasan berikutnya terletak pada keterkaitan antara pengawasan dan desain sistem pengadaan. Jika proses pengadaan dapat “diatur” dengan lebih baik, maka praktik mark-up yang terkait dengan penggelembungan serta korupsi dapat ditekan, sehingga persentase risiko hangus yang ia perkirakan tidak lagi dibiarkan berjalan.
