Teknologi

Trump Tolak Regulasi AI Federal Baru, Pilih Audit Sukarela dengan Auditor Eksternal

×

Trump Tolak Regulasi AI Federal Baru, Pilih Audit Sukarela dengan Auditor Eksternal

Sebarkan artikel ini

jurnalistik.co.id – Donald Trump menyampaikan penolakannya terhadap gagasan regulasi federal baru mengenai kecerdasan buatan (AI) setelah bertemu dengan para eksekutif industri teknologi di Gedung Putih. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas potensi ancaman yang ditimbulkan teknologi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Trump tidak memilih pembatasan baru sebagai pendekatan utama. Sebagai gantinya, ia dan para eksekutif asal AS merumuskan kerangka kerja yang berfokus pada penilaian keamanan melalui mekanisme yang melibatkan pihak luar.

Kesepakatan itu menekankan kerja sama dengan auditor eksternal untuk melakukan penilaian keamanan terhadap model-model AI. Selain itu, mereka juga sepakat memperketat kontrol internal pada sistem yang digunakan oleh industri teknologi.

Kerangka tersebut tertuang dalam salinan kesepakatan yang ditandatangani oleh presiden dan para pemimpin Silicon Valley. Penandatanganan dilakukan setelah makan siang di Gedung Putih pada hari Selasa, yang membahas risiko AI.

Audit sukarela dan penguatan kontrol internal

Inti langkah yang diambil adalah upaya menguji keamanan model AI melalui auditor eksternal. Dengan cara ini, industri diharapkan memiliki penilaian yang lebih terstruktur dan melibatkan pihak independen.

Di saat yang sama, kesepakatan tersebut juga mendorong penerapan kontrol internal yang lebih ketat terhadap sistem mereka. Pendekatan ganda ini menunjukkan upaya untuk mengurangi risiko, baik dari sisi mekanisme evaluasi maupun dari sisi praktik pengendalian di tingkat internal.

Pertemuan dengan format makan siang menjadi momen penting dalam pembahasan tersebut. Acara dihadiri oleh hampir dua lusin pemimpin Silicon Valley, sehingga diskusinya melibatkan berbagai pihak kunci dari ekosistem teknologi.

Di antara para peserta hadir CEO Anthropic PBC, Dario Amodei, serta CEO Nvidia Corp, Jensen Huang. Kehadiran figur-figur tersebut menegaskan bahwa isu AI dibahas langsung dengan para pemimpin perusahaan teknologi terkemuka.

Alasan penolakan dan rujukan pada regulasi yang sudah ada

Usai acara, Trump menyampaikan bahwa undang-undang yang ada dinilai sudah cukup untuk melindungi warga Amerika dari risiko potensial AI. Pernyataan itu muncul meski respons penolakan terhadap teknologi tersebut meluas di seluruh negeri.

Trump juga menyoroti pentingnya bentuk regulasi yang bersifat mandiri dan ketat. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dinilai berjalan melalui institusi yang sudah ada.

“Ada keyakinan bahwa harus ada regulasi mandiri yang sangat ketat, dan kita secara otomatis memiliki regulasi melalui Departemen Kehakiman, FBI, dan sebagainya, tetapi regulasi mandiri ini sangat penting,” kata Trump.

Dengan logika itu, Trump tampak menempatkan tanggung jawab utama pada mekanisme regulasi yang dilakukan industri secara mandiri, sambil mengandalkan kerangka penegakan melalui departemen dan lembaga yang relevan. Pada saat yang sama, ia tetap mengaitkan upaya perlindungan publik dengan kondisi hukum yang sudah berlaku.

Kesepakatan dengan auditor eksternal memperlihatkan bahwa penolakan terhadap regulasi federal baru tidak berarti ketiadaan langkah pengamanan. Sebaliknya, industri didorong untuk menjalankan penilaian keamanan model secara lebih objektif, serta memperkuat kontrol internal untuk mengelola risiko.

Melalui pertemuan di Gedung Putih, Trump dan para eksekutif berusaha menyeimbangkan kekhawatiran terkait AI dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Agenda pada hari Selasa itu menunjukkan bahwa pembahasan tidak berhenti pada penolakan regulasi baru, tetapi juga menghasilkan kerangka tindak yang akan dipakai dalam proses evaluasi keamanan.

Dalam konteks meningkatnya reaksi publik terhadap AI, langkah yang dirumuskan bersama menunjukkan arah kebijakan yang menekankan penilaian keamanan dan kontrol yang lebih ketat. Namun, penekanan Trump tetap pada keyakinan bahwa perlindungan bagi warga dapat dicapai lewat regulasi yang sudah ada, ditambah mekanisme audit dan pengendalian yang diperkuat.