jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi gejolak yang terjadi di pasar keuangan, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami penghentian sementara atau trading halt dan nilai tukar rupiah bertahan di atas Rp18.000 per US$.
Menurut Airlangga, pelemahan pasar dan tekanan pada rupiah berkaitan dengan pengumuman terbaru MSCI. Dalam penilaiannya, MSCI menyatakan pasar saham Indonesia dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menyandang status pasar emerging market, sekaligus membuka opsi penurunan ke standalone market.
Airlangga menjelaskan, pengumuman tersebut datang lebih cepat dari perkiraan pelaku pasar. “Ya pertama tentu ada akibat daripada pengumuman MSCI Tapi pengumuman MSCI itu merupakan suatu hal yang katakanlah lebih cepat daripada ekspektasi yang sebetulnya mereka menjanjikannya di bulan November, tapi ini di Oktober,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/10/2026).
Menko Perekonomian menilai momentum Oktober yang lebih cepat itu yang ikut memicu respons mendadak dari pasar. Ia mengatakan, perubahan ekspektasi itu membuat pelaku menyesuaikan posisi dengan cepat, yang kemudian tercermin pada penghentian sementara perdagangan dan pelemahan rupiah.
Jadwal rapat KSSK pada 16 Oktober
Terkait langkah lanjutan pemerintah, Airlangga menyebut pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Rapat tersebut melibatkan otoritas terkait, dan dijadwalkan pada Jumat (16/10/2026).
Airlangga, namun, belum menyampaikan lokasi pertemuan tersebut kepada wartawan. “Namun, dia belum menyampaikan lokasi pertemuan tersebut,” kata narasi pemberitaan yang mengiringi konferensi pers Airlangga.
Selain membahas agenda rapat KSSK, Airlangga juga menyinggung pemantauan yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Ia menyebut pemerintah telah memantau pertemuan antara MSCI, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan pada kesempatan sebelumnya.
Berita Terkait
Menurut Airlangga, rangkaian informasi yang muncul dari MSCI justru memberikan kejelasan mengenai tenggat waktu pelaksanaan reformasi. Ia menyatakan, tenggat yang dimaksud kini bergeser ke tahun depan.
Dengan kata lain, pemerintah membaca bahwa sekalipun ada guncangan jangka pendek berupa trading halt dan rupiah di atas Rp18.000 per US$, pengumuman MSCI tetap memuat penanda waktu terkait proses reformasi yang perlu dijalankan. Airlangga menilai pergeseran jadwal tersebut menjadi bagian dari kepastian yang kemudian dibawa ke pembahasan di forum stabilitas sistem keuangan.
Di tengah dinamika tersebut, fokus kebijakan diarahkan pada kesiapan menghadapi skenario yang dibuka MSCI. Opsi penurunan status pasar dari emerging market menuju standalone market, menurut Airlangga, menjadi faktor yang mempercepat pembacaan pasar terhadap arah reformasi.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak berdiri pada satu titik informasi. Pemantauan terhadap pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait, lalu rencana pembahasan di KSSK, menjadi rangkaian yang diharapkan membantu respons kebijakan yang lebih terukur.
Airlangga juga menyoroti bahwa respons pasar tidak muncul tanpa pemicu. Menurutnya, ketika informasi dari MSCI dipahami sebagai sinyal perubahan arah dan timing, pelaku bergerak lebih cepat untuk menata ulang eksposur mereka, sehingga kondisi di perdagangan dan mata uang turut bergejolak.
Dalam pembahasan lanjutan, pemerintah menempatkan rapat KSSK sebagai ruang koordinasi untuk menilai langkah yang perlu ditempuh. Airlangga menggambarkan bahwa pertemuan tersebut akan melibatkan otoritas terkait, sambil menyiapkan pembacaan kebijakan yang selaras dengan dinamika yang tengah berlangsung.
Ia menambahkan bahwa pemerintah menempatkan rangkaian informasi sebagai bahan pertimbangan berkelanjutan. Setelah pemantauan terhadap pertemuan MSCI dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan pada kesempatan sebelumnya, rencana pembahasan di KSSK dimaksudkan untuk memastikan arah reformasi tetap dipahami melalui kerangka waktu yang bergeser ke tahun berikutnya.
Airlangga menyatakan pemerintah kemudian mengaitkan dampak jangka pendek dengan agenda reformasi yang menjadi fokus. Dengan demikian, meski ada guncangan yang terlihat dari trading halt dan nilai tukar rupiah, evaluasi kebijakan tetap diarahkan pada kesiapan menghadapi opsi perubahan status pasar yang dibuka MSCI.
