jurnalistik.co.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret untuk menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) malaria di Provinsi Gorontalo.
Ajakan itu disampaikan saat Wakil Gubernur memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan KLB Malaria di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur pada Kamis (15/10/2026).
Tren peningkatan kasus jadi perhatian serius
Idah menyebutkan, kasus malaria di Gorontalo mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat 1.579 kasus pada 2024, lalu naik menjadi 2.314 kasus pada 2025, dan mencapai 6.299 kasus hingga Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, lanjut Idah, terdapat 18 kematian. Peningkatan ini menjadi perhatian utama, terutama di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, Idah menekankan perlunya respons yang cepat, terpadu, dan terukur. Menurutnya, penetapan KLB harus direspons dengan tindakan yang nyata agar penularan dapat ditekan.
Idah juga menggarisbawahi bahwa malaria tidak hanya persoalan kesehatan. Penyakit tersebut dapat berpengaruh pada produktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup, terlebih ketika kasus berujung kematian.
“Penularan malaria ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ketika pekerja tambang berisiko terinfeksi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja itu sendiri, tetapi juga dapat meluas ke keluarga dan masyarakat. Karena itu, mata rantai penularan ini harus kita putus bersama,” ujar Idah.
Aktivitas pertambangan dan risiko genangan air
Idah menyoroti salah satu faktor yang perlu diwaspadai, yaitu aktivitas pertambangan yang berpotensi menciptakan genangan air. Genangan air tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab malaria.
Ia menegaskan bahwa risiko penularan tidak berhenti pada pekerja tambang. Penularan dapat menjangkau masyarakat di lingkungan tempat tinggal pekerja yang terpapar.
Berita Terkait
“Kita tidak boleh memandang situasi ini sebelah mata. Penetapan KLB harus direspons dengan langkah yang cepat, terpadu, dan terukur. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan malaria berjalan efektif,” tegasnya.
Idah menilai keterkaitan rantai penularan perlu diputus melalui pencegahan dan penanganan yang tepat. Ia mencontohkan, pekerja yang terinfeksi dapat kembali ke rumah dan berpotensi memperluas penularan apabila tidak diikuti upaya pencegahan dan tata laksana yang memadai.
Karena itu, rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program dinilai menjadi langkah penting untuk memperkecil peluang penyebaran. Kolaborasi antarbidang dibutuhkan agar pencegahan tidak berjalan terpisah-pisah.
Tindak lanjut melalui koordinasi hingga tingkat daerah
Dalam kesempatan tersebut, Idah meminta perwakilan pemerintah kabupaten yang hadir untuk menyampaikan hasil rapat kepada kepala daerah serta organisasi perangkat daerah terkait. Dengan begitu, kesepakatan dapat ditindaklanjuti melalui langkah yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Ia berharap koordinasi ini memperkuat pencegahan dari berbagai sisi. Mulai dari pengendalian lingkungan yang berisiko, peningkatan kewaspadaan masyarakat, hingga penanganan kasus secara tepat agar pengendalian berjalan efektif.
Idah menegaskan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menekan penyebaran malaria. Terutama di wilayah yang memiliki angka kasus tinggi, penguatan kolaborasi dinilai semakin mendesak.
“Target kita adalah mewujudkan Gorontalo bebas malaria atau Zero Malaria pada 2030. Waktu yang kita miliki tidak panjang, sehingga kita harus bekerja lebih keras, memperkuat kolaborasi, dan memastikan seluruh langkah penanggulangan berjalan secara berkelanjutan,” tutup Idah.
Idah juga menekankan pentingnya menyelaraskan informasi di lapangan agar langkah penanggulangan tidak hanya berhenti di level rapat. Tim dari berbagai unsur diharapkan saling berbagi pemantauan, sehingga ketika ada lonjakan atau perubahan situasi, respons dapat segera disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Selain itu, ia meminta setiap pihak menjalankan peran sesuai kapasitasnya untuk mendukung pencegahan yang menyeluruh. Upaya tersebut diarahkan agar pembersihan dan pengendalian faktor risiko di lingkungan berjalan konsisten, termasuk di area yang berpotensi memunculkan genangan air, karena kondisi tersebut berkaitan dengan berkembangnya nyamuk penular malaria.
Di sisi lain, Idah menegaskan bahwa penanganan kasus harus diiringi tata laksana yang baik agar rantai penularan tidak berlanjut. Jika seseorang yang terinfeksi tidak ditangani secara tepat, dampaknya dapat merembet ke orang-orang di sekitarnya, sehingga penguatan langkah pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
