jurnalistik.co.id – BEI menegaskan bahwa saham yang tergolong high shareholding concentration (HSC) tidak otomatis diperlakukan sebagai pelanggaran pasar modal, walaupun daftar saham dalam kategori itu dapat menjadi bahan awal bagi investigasi.
Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, dalam keterangan yang dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Menurut BEI, cara pandang terhadap HSC menjadi dasar mengapa bursa tidak langsung menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang sahamnya masuk dalam daftar HSC.
HSC dipahami sebagai transparansi sejak awal
Jeffrey menyampaikan bahwa HSC sejak awal dimaknai sebagai bentuk transparansi.
“Sejak awal, HSC adalah bentuk transparansi,” ujar Jeffrey Hendrik, seperti dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Dengan penegasan itu, BEI menempatkan status HSC bukan sebagai indikator tunggal yang langsung menandai adanya pelanggaran.
Jeffrey kemudian menambahkan penjelasan lanjutan mengenai cara membaca daftar HSC dalam konteks ketentuan pasar modal.
“Sehingga, saham HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.”
BEI juga menyebutkan bahwa investigasi awal terhadap potensi pelanggaran dapat dimulai dari daftar saham-saham yang masuk kategori HSC.
Dengan kata lain, daftar tersebut dapat dipakai sebagai titik rujukan pemeriksaan, bukan sebagai putusan akhir bahwa pelanggaran telah terjadi.
BEI menekankan adanya jarak antara tahap awal penelaahan dan tahap penentuan pelanggaran.
Pembeda ini yang kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa bursa tidak langsung menghukum pihak-pihak tertentu hanya karena saham mereka masuk HSC.
Perubahan bobot IHSG untuk 383 saham
Berita Terkait
Selain menjelaskan prinsip tidak otomatisnya sanksi, BEI juga menyampaikan konsekuensi yang terkait dengan pembobotan indeks.
BEI menyebut sebanyak 383 saham yang sudah masuk dalam daftar HSC tidak lagi diperhitungkan dalam pembobotan IHSG.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa meski BEI tidak langsung menjatuhkan sanksi berdasarkan status HSC, bursa tetap melakukan penyesuaian pada perhitungan indeks untuk saham dalam daftar HSC.
Jeffrey Hendrik membingkai klarifikasi tersebut sebagai pemisahan antara transparansi informasi dan proses penilaian ketentuan.
Dalam pemisahan itu, HSC diposisikan sebagai bentuk keterbukaan, sedangkan penilaian pelanggaran tetap memerlukan langkah sesuai ketentuan.
Pada saat yang sama, BEI menyampaikan angka 383 saham yang tidak lagi masuk pembobotan IHSG.
Dengan demikian, publik mendapatkan dua bagian informasi yang disampaikan BEI: pandangan mengenai HSC sebagai transparansi serta penyesuaian teknis pada bobot indeks.
BEI juga memberi sinyal bahwa keberadaan saham di daftar HSC tidak berhenti pada klasifikasi semata.
Daftar tersebut masih dapat dipakai untuk memulai investigasi awal, sementara hasil akhirnya bergantung pada penilaian yang mengikuti tahapan yang berlaku.
Klarifikasi ini disusun untuk menjawab pertanyaan mengenai hubungan HSC dengan potensi pelanggaran serta hubungan status HSC dengan metodologi pembobotan IHSG.
Dengan rujukan pada pernyataan Jeffrey Hendrik, BEI memperlihatkan bahwa sanksi tidak diposisikan sebagai respons otomatis hanya karena suatu saham tercatat dalam kategori HSC.
Di sisi lain, BEI menyatakan 383 saham yang sudah masuk HSC tidak lagi diperhitungkan dalam pembobotan IHSG, sehingga ada perlakuan teknis di level indeks.
Penjelasan ini diharapkan membantu pelaku pasar memahami konteks HSC secara lebih tepat: sebagai transparansi sejak awal, dengan investigasi awal dapat dimulai dari daftar, serta penyesuaian pembobotan yang disebutkan BEI untuk 383 saham.
Jeffrey juga menegaskan kembali bahwa klaim pelanggaran tidak bisa disimpulkan hanya dari pencantuman saham dalam daftar HSC.
BEI menutup penjelasannya dengan menyebut jumlah 383 saham yang telah masuk HSC dan tidak lagi masuk pembobotan IHSG.
