jurnalistik.co.id – Pemerintah menegaskan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada, atau ICA-CEPA, telah siap memasuki tahap implementasi setelah proses ratifikasi rampung di tingkat nasional.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perjanjian tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Desember 2026.
Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi melalui Peraturan Presiden.
Pemerintah juga, lanjut Airlangga, telah melakukan notifikasi resmi kepada Kanada melalui nota diplomatik pada Oktober 2026.
Dalam keterangan tertulisnya, Airlangga mengatakan, “Pemberlakuan ICA-CEPA merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada,” yang disampaikan sebagai bagian dari upaya mempererat kerja sama kedua negara.
Ia menambahkan, “Kami berharap perjanjian ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kedua negara, baik untuk meningkatkan perdagangan maupun memperluas investasi di sektor-sektor strategis,” sebagai harapan agar manfaat perjanjian dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang nyata.
Implementasi ICA-CEPA, menurut penjelasan pemerintah, akan berdampak pada pengurangan hambatan perdagangan, khususnya melalui penghapusan bea masuk impor untuk 3.100 pos tarif.
Langkah ini diharapkan memberi ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengatur strategi rantai pasok dan ekspansi pasar, seiring penurunan biaya yang terkait dengan bea masuk pada sejumlah kelompok tarif.
Airlangga juga menyatakan pihaknya optimistis perjanjian tersebut dapat mendorong kenaikan nilai perdagangan Indonesia dan Kanada.
Berita Terkait
Sebagai gambaran, total perdagangan kedua negara pada 2025 tercatat mencapai US$4,3 miliar.
Dengan angka perdagangan tersebut, pemerintah menilai ICA-CEPA berpotensi menjadi pengungkit agar aktivitas ekonomi yang telah terbentuk dapat bergerak lebih cepat, baik lewat perluasan pertukaran barang maupun pembukaan peluang investasi baru.
Ke depan, fokus yang disebutkan dalam keterangan Airlangga tidak hanya pada peningkatan volume perdagangan, tetapi juga pada upaya memperluas investasi ke sektor-sektor strategis yang relevan bagi kepentingan kedua negara.
Penetapan jadwal pemberlakuan pada 1 Desember 2026 memberi waktu persiapan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan model bisnis, rencana impor, dan skema komersial yang terkait dengan perubahan tarif yang akan diterapkan.
Secara keseluruhan, pemerintah memposisikan ICA-CEPA sebagai langkah lanjutan dalam hubungan ekonomi Indonesia-Kanada, dengan target agar penguatan kerja sama tersebut dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi perdagangan dan investasi.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa masuknya ICA-CEPA ke tahap implementasi tidak berhenti pada penyelesaian dokumen, melainkan juga ditopang oleh rangkaian langkah administratif yang telah ditempuh. Dengan demikian, kesiapan implementasi diarahkan agar proses kerja sama dapat berjalan sesuai alur yang disepakati.
Pemerintah menilai perjanjian tersebut telah melalui tahapan krusial sebelum berlaku efektif, termasuk penyelesaian di tingkat nasional melalui Peraturan Presiden serta komunikasi resmi kepada pihak Kanada. Notifikasi yang disampaikan pada Oktober 2026 menjadi penanda bahwa koordinasi formal sudah dilakukan sebelum jadwal pemberlakuan.
Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah menekankan bahwa ICA-CEPA berorientasi pada penurunan hambatan perdagangan. Salah satu aspek yang disebut adalah pengurangan bea masuk impor untuk 3.100 pos tarif, yang diharapkan berdampak pada biaya yang harus ditanggung pelaku usaha dalam pengadaan dan penyaluran barang.
Seiring perubahan skema tarif tersebut, pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk menyusun strategi, termasuk dalam pengaturan rantai pasok serta penentuan langkah ekspansi pasar. Pemerintah juga menargetkan agar dinamika perdagangan Indonesia dan Kanada dapat bergerak lebih cepat, baik melalui perluasan pertukaran barang maupun pembukaan peluang investasi.
Selain mendorong perdagangan, fokus berikutnya diarahkan pada investasi ke sektor-sektor strategis yang relevan bagi kedua negara. Penetapan pemberlakuan pada 1 Desember 2026 memberi jeda waktu persiapan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan rencana impor dan model bisnis, sehingga manfaat perjanjian dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang lebih nyata.
