jurnalistik.co.id – Pemerintah Malaysia kembali menunjukkan langkah untuk merapikan urusan investasi yang tersangkut dalam PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Belakangan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan permintaan bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membantu menyelesaikan sengketa investasi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Anwar Ibrahim, yang tiba di Indonesia pada Jumat (27/6), disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks pertemuan tersebut, Anwar menyatakan telah mengirim surat kepada Prabowo agar pemerintah Indonesia menindaklanjuti persoalan investasi Felda di emiten sawit yang dikaitkan dengan taipan Peter Sondakh, yakni BWPT.
Menurut Anwar, tindak lanjut yang diminta tidak sekadar administrasi, melainkan untuk mencegah dampak yang lebih besar bagi Felda. Ia menekankan konsekuensi apabila sengketa tidak segera ditangani, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan Bernama pada Rabu (26/8/2025).
“Jika tidak ditangani, kita berpotensi kehilangan RM2,5 miliar dan hanya dapat memulihkan RM200 juta,” kata Anwar, dilansir dari Bernama, Rabu (26/8/2025).
Dengan angka tersebut, arah pembahasan menjadi jelas: Malaysia mendorong penyelesaian agar tidak melebar menjadi kerugian yang lebih luas. Sementara itu, potensi pemulihan yang jauh lebih kecil—RM200 juta—menjadi penegasan bahwa pemerintah Malaysia memandang masalah ini perlu ditangani secara serius.
Kisruh investasi ini berawal dari keputusan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (Felda) yang membeli saham BWPT pada 2016. Sejak saat itu, persoalan yang melibatkan kepentingan investasi Felda berkembang hingga menjadi sengketa yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Berita Terkait
Dalam narasi yang disampaikan Anwar, inti permintaan kepada Prabowo adalah dorongan agar proses penyelesaian bisa bergerak melalui jalur yang tersedia di Indonesia. Permintaan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah Malaysia tidak ingin hanya menunggu tanpa upaya, terutama ketika potensi kerugian disebut bisa meningkat.
Langkah Malaysia untuk mencari dukungan Indonesia juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk penanganan lintas pihak. BWPT sebagai emiten yang terkait dengan investasi Felda berada dalam kerangka pasar dan kepentingan korporasi, sehingga penyelesaian sengketa membutuhkan koordinasi dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang relevan.
Meski detail langkah lanjutan tidak dipaparkan dalam teks pemberitaan yang dirujuk, pesan yang disampaikan Anwar menempatkan urgensi penyelesaian sebagai fokus utama. Dengan menyertakan skenario kehilangan RM2,5 miliar dan kemungkinan pemulihan RM200 juta, pemerintah Malaysia menekankan bahwa waktu dan tindak lanjut menjadi faktor penentu.
Pada akhirnya, upaya Anwar Ibrahim menghubungi Prabowo mencerminkan upaya Malaysia untuk keluar dari “sengkarut” investasi yang terus berlanjut. Di saat yang sama, angka yang disebutkan memperlihatkan posisi tawar dan prioritas pemerintah Malaysia: mendorong penyelesaian agar kepentingan Felda tidak terus menanggung konsekuensi yang lebih berat.
Dalam pertemuan itu, Anwar menempatkan keterlibatan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya merapikan arah penyelesaian investasi yang terkait Felda. Ia menegaskan bahwa pesan yang dibawa melalui surat bukan berhenti pada tindak administratif, melainkan mendorong langkah yang dapat mempercepat proses penyelesaian sesuai jalur yang tersedia.
Lebih jauh, kisruh ini memiliki jejak historis yang panjang. Felda disebut membeli saham BWPT pada 2016, dan sejak keputusan tersebut persoalan yang melibatkan kepentingan investasi Felda terus berkembang hingga menjadi sengketa yang berlangsung bertahun-tahun. Narasi yang disampaikan Anwar menggarisbawahi bahwa penundaan membuatnya semakin sulit dikendalikan.
Selain urgensi proses, angka yang disebutkan menjadi penanda betapa seriusnya proyeksi dampaknya. Anwar menyampaikan bahwa bila sengketa tidak segera bergerak ke arah penyelesaian, skenario kerugian yang diperkirakan mencapai RM2,5 miliar bisa muncul, sementara ruang pemulihan yang tersisa disebut jauh lebih kecil, yakni sekitar RM200 juta. Dengan demikian, permintaan bantuan kepada Prabowo dimaksudkan agar fokus tetap pada pencegahan dampak lanjutan.
