jurnalistik.co.id – Kota Lapu-Lapu di Filipina tengah menghadapi krisis listrik yang berlangsung berulang, sehingga warga terus hidup dalam ketidakpastian akibat pemadaman bergilir. Kekhawatiran tidak berhenti pada padamnya pasokan, karena pelanggan justru tetap menerima tagihan dengan biaya tambahan dari penyedia yang mengelola distribusi setempat.
Menurut laporan Manila Times pada Senin (28/9/2026), Dewan Kota Lapu-Lapu menilai situasi yang terjadi sudah berada di titik yang membutuhkan langkah konkret dari otoritas terkait. Dalam upaya menekan masalah kekurangan pasokan, dewan memanggil perwakilan dari tiga institusi listrik Filipina untuk menghadiri sesi tanya jawab khusus.
Ketiga lembaga tersebut adalah National Grid Corp of the Philippines (NGCP), Komisi Pengaturan Energi (ERC), dan Mactan Electric Co. (MECO). Wakil Wali Kota Lapu-Lapu, Celedonio Sitoy, yang memimpin sesi tersebut, menyampaikan bahwa NGCP tidak mampu memberikan kepastian jadwal kapan pemadaman bergilir akan dihentikan.
“NGCP membahas masalah ini, dan kami benar-benar kekurangan pasokan daya. Mereka menyarankan penambahan pembangkit listrik. Mereka mengatakan ada pembangkit yang rusak yang tidak dapat diperbaiki lagi,” ungkapnya. Sitoy menekankan bahwa kondisi tersebut terkait dengan pembangkit yang masih belum tersedia serta kapasitas pembangkitan yang dinilai sangat tidak memadai untuk menutup kebutuhan.
Dalam paparannya, Sitoy juga memproyeksikan bahwa krisis kekurangan pasokan dapat terus berlanjut hingga lebih dari dua bulan ke depan. “Masalahnya benar-benar karena kurangnya daya pembangkitan. Kami membutuhkan daya pembangkitan dalam jumlah besar,” lanjutnya, mengaitkan lamanya gangguan dengan kebutuhan daya tambahan yang belum tersedia secara memadai.
Darurat listrik ini muncul di tengah peringatan siaga kuning dan merah yang berulang kali melanda jaringan kelistrikan (grid) Visayas dalam beberapa bulan terakhir. Situasi tersebut dipicu oleh penurunan kapasitas pembangkit serta terbatasnya impor listrik dari wilayah Mindanao.
Berita Terkait
Pada 23 September, status pemenuhan listrik di kota berada pada siaga kuning mulai pukul 17.00 hingga 20.00 waktu setempat. Saat itu, jaringan hanya memiliki kapasitas tersedia sebesar 2.607 megawatt (MW) untuk menghadapi proyeksi beban puncak 2.418 MW, sementara sekitar 886,5 MW kapasitas pembangkit dilaporkan tidak tersedia.
Di tengah kondisi tersebut, warga justru menyoroti aspek penagihan karena lonjakan tarif listrik tetap dialami pelanggan. Konsumen memperoleh sejumlah biaya ekstra dari operator, MECO, meski pemadaman bergilir kerap terjadi dalam periode yang sama.
MECO kemudian memberikan penjelasan bahwa peran mereka terbatas pada utilitas distribusi, sehingga kontrol mereka terhadap biaya pembangkitan dan transmisi tidak sepenuhnya berada di tangan pihaknya. Biaya yang diperdebatkan mencakup pembayaran kepada pemasok daya, biaya pemanfaatan transmisi oleh NGCP, hingga biaya layanan tambahan yang digunakan untuk menyediakan daya cadangan demi stabilitas jaringan.
Untuk meredam krisis yang dinilai berlarut, dewan kota disebut telah mengesahkan sejumlah resolusi dalam beberapa bulan terakhir. Pada 15 Juli, dewan menyetujui Resolusi No. 17-2233-2026 yang mendesak Departemen Energi (DOE) dan ERC melakukan audit terhadap biaya langganan MECO, termasuk prosedur penagihannya.
Langkah lanjutan terjadi pada 7 September, ketika dewan kembali mengesahkan Resolusi No. 17-2518-2026. Resolusi tersebut mewajibkan MECO untuk merilis jadwal pemadaman bergilir yang akurat dan terperinci kepada publik.
Puncaknya, pada 16 September dewan menyetujui resolusi No. 17-2524-2026 untuk memanggil paksa perwakilan NGCP, ERC, dan MECO agar hadir dalam sesi tanya jawab dewan kota. Keputusan itu menunjukkan dorongan agar para pihak terkait memberikan penjelasan langsung sekaligus membuka ruang pemeriksaan terhadap akar masalah pasokan serta mekanisme biaya yang ditagihkan kepada pelanggan.
