jurnalistik.co.id – Kota Lapu-Lapu di Filipina tengah menghadapi krisis pasokan listrik yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pemadaman bergilir terjadi berulang, sementara masyarakat tetap merasakan kenaikan tagihan listrik.
Dalam keterbatasan tersebut, Dewan Kota Lapu-Lapu mendesak otoritas terkait mengambil langkah konkret untuk menutup kekurangan pasokan yang dinilai tak kunjung reda. Sesi tanya jawab khusus kemudian digelar dengan menghadirkan perwakilan beberapa lembaga listrik.
Forum itu menghadirkan National Grid Corp of the Philippines (NGCP), Komisi Pengaturan Energi (ERC), dan Mactan Electric Co. (MECO). Wakil Wali Kota Lapu-Lapu, Celedonio Sitoy, memimpin jalannya tanya jawab tersebut.
Poin utama yang disampaikan Sitoy adalah ketidakjelasan tenggat pemulihan pasokan. Ia menyebut NGCP tidak dapat memberi kerangka waktu pasti kapan pemadaman bergilir akan dihentikan, karena sejumlah pembangkit masih belum tersedia.
Menurut Sitoy, secara keseluruhan kapasitas pembangkitan yang ada dinilai belum mampu menutup kebutuhan jaringan. Dalam penjelasan yang ia sampaikan, Sitoy mengutip respons NGCP bahwa situasi ini terkait kekurangan daya dan kondisi pembangkit yang bermasalah.
“NGCP membahas masalah ini, dan kami benar-benar kekurangan pasokan daya. Mereka menyarankan penambahan pembangkit listrik. Mereka mengatakan ada pembangkit yang rusak yang tidak dapat diperbaiki lagi,” ujar Sitoy.
Lebih lanjut, Sitoy memandang krisis yang sama berpotensi berlangsung lebih lama. Ia memproyeksikan kekurangan pasokan dapat terus terjadi hingga lebih dari dua bulan ke depan, karena kapasitas ekstra masih sangat dibutuhkan.
“Masalahnya benar-benar karena kurangnya daya pembangkitan. Kami membutuhkan daya pembangkitan dalam jumlah besar,” tambahnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemulihan tak bisa hanya mengandalkan pengaturan pemadaman, melainkan memerlukan penambahan kapasitas produksi listrik.
Kondisi tersebut muncul di tengah peringatan siaga kuning dan merah yang berulang kali memukul jaringan kelistrikan (grid) wilayah Visayas dalam beberapa bulan terakhir. Situasi itu dipicu penurunan kapasitas pembangkit sekaligus terbatasnya impor listrik dari wilayah Mindanao.
Berita Terkait
Sebagai gambaran, pada 23 September status pemenuhan listrik di Kota Lapu-Lapu berada pada siaga kuning pada rentang waktu 17.00 hingga 20.00 waktu setempat. Saat periode itu berlangsung, jaringan hanya memiliki kapasitas tersedia sebesar 2.607 megawatt (MW) untuk menghadapi proyeksi beban puncak 2.418 MW.
Di saat yang sama, sekitar 886,5 MW kapasitas pembangkit dilaporkan tidak tersedia. Kombinasi antara kapasitas yang terbatas dan beban puncak yang mendekati kapasitas tersedia menjadi pemicu utama pemadaman bergilir.
Di tengah jadwal padam yang berkepanjangan, warga justru menghadapi persoalan lain: lonjakan tarif listrik yang dibebankan kepada pelanggan. Konsumen di kota itu menerima biaya ekstra dari operator setempat, yaitu MECO.
MECO menjelaskan bahwa perannya terbatas pada utilitas distribusi. Karena itu, mereka menyatakan memiliki kontrol yang tidak penuh terhadap biaya pembangkitan dan transmisi yang menjadi komponen tagihan.
Biaya yang diperdebatkan dalam tagihan tersebut mencakup pembayaran kepada pemasok daya, biaya pemanfaatan transmisi oleh NGCP, hingga biaya layanan tambahan yang digunakan untuk menyediakan daya cadangan demi menjaga stabilitas jaringan. Dengan kata lain, warga menanggung tambahan beban ketika sistem sedang berjuang memenuhi kebutuhan listrik.
Dewan Kota sendiri mengakui upaya meredam krisis sudah dilakukan melalui serangkaian resolusi sejak beberapa bulan terakhir. Pada 15 Juli, dewan menyetujui Resolusi No. 17-2233-2026 yang mendesak Departemen Energi (DOE) dan ERC untuk mengaudit biaya langganan MECO sekaligus prosedur penagihannya.
Lalu pada 7 September, dewan kembali mengesahkan Resolusi No. 17-2518-2026. Resolusi tersebut mewajibkan MECO merilis jadwal pemadaman bergilir yang akurat dan terperinci agar masyarakat tidak hanya menerima pemadaman, tetapi juga memperoleh informasi yang lebih jelas.
Pada 16 September, langkah pengawasan meningkat. Resolusi No. 17-2524-2026 disetujui untuk memanggil paksa perwakilan NGCP, ERC, dan MECO masuk ke sesi tanya jawab dewan kota.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, Dewan Kota menempatkan dua kebutuhan sekaligus di meja persoalan: kepastian pasokan dan kejelasan biaya yang dibebankan kepada pelanggan. Sementara itu, ketidakmampuan NGCP memberikan jadwal pemutusan pemadaman menambah tekanan karena pemulihan bergantung pada ketersediaan pembangkit yang masih menjadi hambatan.
Dalam situasi seperti ini, warga Lapu-Lapu kemungkinan masih harus menyesuaikan aktivitas harian terhadap pemadaman bergilir, terutama pada jam-jam yang sebelumnya masuk kategori siaga. Proyeksi Sitoy yang menyebut kelanjutan krisis lebih dari dua bulan juga menandakan bahwa perbaikan kapasitas pembangkit menjadi faktor penentu yang belum segera selesai.
